/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%public service%" ]
With existence of e-Procurement as part of e-Government , it is expected to be able to realize the efficiency and effectiveness of the procurement of goods and services at the Jayawijaya Regency UKPBJ Office. This system is expected to be able to help accelerate development in Jayawijaya Regency so that it does not lag far behind other regions.
This study aims to analyze policy advocacy on public services for persons with disabilities in the city of Balikpapan as a form of protection to social disabilities. The author analyze the public services of person with disabilities using 3 (trhee) components, namely the Agenda Setting carried out in the Formulation of Policy Advocates assesed by the Balikpapan City Government were not good.
E-Procurement dilatarbelakangi oleh pengadaan barang dan jasa secara konvensional yang dinilai kurang efektif dan efisien oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebanyak 5 kali, yang akhirnya ditahun ini menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kebijakan ini dianggap mampu menyempur…
Di masa depan pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat. pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas (knowledge based community). menyikapi hal tersebut pemerintah harus mengubah cara pandang, perilaku dan caranya mengelola sektor publik ini secara mo…
Perencanaan pelayanan publik diperlukan sebagai pedoman pelayanan agar sesuai dengan tujuan. Kontribusi para birokrat dalam instansi sebagai pemilik layanan diperlukan dalam perencanaan pelayanan publik untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan publik. Keterlibatan banyak pihak untuk kepentingan publik merupakan prinsip dari New Public Service. Akan tetapi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kepe…
Service planning is needed as a guideline to archieve service goals. the contribution of bureaucrats in agencies and communities as service owners is needed in planning public services to find out public needs. the involvement of bureaucrats and citizens for the public interest is the principle of the new public service. however, this plan has been dominated by top down approach and inefficient…
Pada hakekatnya kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya sebagai bagian dari kewajibannya (state obligation). Pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektifnya fungsi negara. Oleh karenanya, filosofi pelayanan publik haruslah berorientasi pada kepentingan publik. Buku ini memberikan penjelasan tentang buruknya pelayana…
Banyaknya keluhan pasien peserta badan penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan hingga memesuki tahun ke lima dan berlakunya aturan baru tentang rujkan berjenjang berdampak pada persyaratan yang membingungkan, prosedur masih berbelit serta kepastian waktu tunggu konsultasi kesehatan belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan masih ada tambahan biaya obat yang tidak dicover Badan Penyelen…
Pelayanan Publik di Indonesia yang masih belum dapat memberikan kepuasan bagi warga negaranya menjadi isu sentral pada dekade ini. Tuntutan masyarakat memaksa pemerintah, swasta, maupun lembaga-lembaga masyarakat untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan persoalan yang mendapat perhatian serius dari gerakan hak asasi manusia sejak …
Pelayanan publik oleh pemerintah lebih butuk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Demikian keluhan yang sangat sering terdengar dikalangan masyarakat. Berbagai alasan telah dicoba dikemukakan unntuk memperjelas munculnmya frnemena itu.