/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 20" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%implementasi kebijakan%" ]
Putri Benida Ayuningsih, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Analisis Kebijakan Percepatan Investasi pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo (Studi Tentang Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Percepatan Investasi Pada Kawasan Terdampak Lumpur Sidoarjo). Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS., Anggota Dr. Tjahjanulin Domai, …
Kebijakan penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, percepatan sistem kerja, dan mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, yang merupa…
Trisna Setyarini, 216030101111014, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, “Moderasi Gender pada Implementasi Kebijakan Work From Home terhadap Produktivitas Kerja, Work Life Balance dan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi pada Badan Pusat Statistik Wilayah Jawa Timur), Komisi Pembimbing: Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG…
Yunita Nensy Uniplaita, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Implementasi Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan daerah (Studi pada Peraturan Bupati Boven Digoel Nomor 35 tahun 2019 tentang Panduan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembanguan Daerah di Kabupaten Boven Digoel) Ketua Komisi Pembimbing Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si. A…
Terjadinya gempabumi tahun 2018 di Kabupaten Lombok Utara memunculkan adanya kebijakan presiden republik Indonesia Inpres No. 5 tahun 2018 untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana khususnya untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana tersebut. Nyatanya penyelesaian perbaikan maupun pembangunan kembali rumah masyara…
RINGKASAN Florisco Portogi Mauk, 2023, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang Tahun 2021. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Online Pajak Daerah (Studi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Belu). Ketua Komisi Pembimbing : Dr. Suryadi, MS dan Anggota Komisi Pembimbing Dr. Ainul Hayat, S.Pd, M.Si Implementasi Kebijakan …
Latar belakang penelitian ini adalah adanya dampak yang ditimbulkan oleh persebaran kasus COVID-19 di Indonesia sehingga mengharuskan pemerintah Pusat hingga Daerah untuk mengambil tindakan. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Ko…
Latar belakang penelitian ini perlunya pembangunan pariwisata yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Sehingga diwujudkan dalam pembangunan desa wisata. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Desa Wisata pembangunan pariwisata diwujudkan lebih berkelanjutan. Mengedepankan aspek perekonomian, adat dan budaya, serta lingkungan. Meskipun terbentuknya kebijakan…
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan mal Pelayanan Publik. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong agar semua daerah di Indonesia Dapat membuka pelayanan di Mal Pelayanan Publik. Salah satu daerah yang telah membuka mal pelayanan …
Pandemi covid-19 telah membawa dampak negatif yang luar biasa terhadap kehidupan manusia khususnya dalam bidang kesehatan, sosial dan ekonomi. Pemerintah Pusat dan daerah telah mengupayakan segala cara untuk menangani penyebaran covid-19 melalui berbagai kebijakan dan penguatan kelembagaan penanganan covid-19. Kabupaten Ponorogo menjadi salah satu penyumbang terbesar naiknya kurva covid-19 di I…