Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
    Lihat Lebih Banyak
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 283 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pemerintah"
# Debug Box 
/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))"
  "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 210"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  0 => "%Pemerintah%"
]
Hal. Awal Sebelumnya 21 22 23 24 25 Berikutnya Hal. Akhir
cover
PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA KECIL (Studi Pada Kelompo…
Komentar Bagikan
Parenda, Hasran

Pemberdayaan masyarakat muncul seiring dengan bergulirnya Otonomi Daerah yang diatur dalam UU 32/2004, yang mengedepankan keterlibatan dari semua stakeholder, termasuk masyarakat, serta adanya konsep Governance yang menuntut keterlibatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam segala hal. Esensi yang ingin diangkat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah ketersediaan ruang yang seluas-luasnya b…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xviii, 117 hlm. ; Ilus . : 30 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 338.642 PAR p 2007
cover
PEMAHAMAN NILAI, PENGETAHUAN, DAN KETERAMPILAN AKTOR DEMOKRASI DALAM PROSES K…
Komentar Bagikan
Febriasih, Happy Budi

Pergeseran dari pemerintahana yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis sejak terjadinya reformasi menuntut adanya kebijakan publik yang responsif dan berbasis pada kepentingan publik. Untuk itu diperelukan, salah satunya adalah aktor-aktor demokrasi yang memahami kebijakan publik. Untuk mempercepat proses kebijkan publik yang demokratis maka diperlukan pendidikan demokrasi sebagai upa…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xviii, 268 hlm. : ILUS. 29 cm. +
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 321.8 FEB p 2012
cover
PERAN KOMISI DALAM MENDUKUNG FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERA…
Komentar Bagikan
Ma'ruf, Muhammad Farid

Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan yang memiliki peran strategis dan fokus dalam mendukung tugas, fungsi dan kewenangan DPRD. Komisi di DPRD secara umum belum menunjukan kontribusi kerja yang maksimal dalam mendukung fungsi DPRD yang mencakup fungsi penyusunan perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xxi, 230 hlm. ; Ilus . : 30 cm. +
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 328.36 MAR p 2012
cover
PROSPEK SUCO SEBAGAU LEMBAGA PEMERINTAHAN LOKAL DALAM KERANGKA STRUKTUR PEMER…
Komentar Bagikan
Miranda Valentee de Fatima

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, meninterpretasikan dan menganalisa prospek Suco, sebagai Lembaga Pemerintahan Lokal dalam kerangka Struktur Pemerintahan Lokal di TImor Leste

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xix, 207 hlm. : ILUS. 30 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 320.809 MIR p 2011
cover
EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBA…
Komentar Bagikan
Aris, Sarmen

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam berdemokrasi pemilihan Walinagari, dampak penyelenggaraan pemerintahan nagari terhadap pembangunan, serta faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam melaksanakan pembangunan di Nagari Manggopoh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus penelitian yaitu Pemerintahan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xxv, 259 hlm. : - ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 320.8 ARI e 2015
cover
PERAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAL…
Komentar Bagikan
Ato-mau, Jose

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 183 halaman, -; 29 centimetre
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 307.14 MAU p 2015

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xiv, 183 halaman, -; 29 centimetre
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 307.14 MAU p 2015
cover
APLIKASI ORGANISASI PEMBELAJARAN DALAM MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA APARATUR PEME…
Komentar Bagikan
Rusli

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvi, 411 hlm. : - ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
DIS 352. 140 95 82 RUS a 2011

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvi, 411 hlm. : - ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
DIS 352. 140 95 82 RUS a 2011
cover
SISTEM REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI ERA OTONOMI DAERAH: Stu…
Komentar Bagikan
Sutrisno

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xxii, 328 hlm. : - ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
DIS 352.65 SUT s 2014

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xxii, 328 hlm. : - ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
DIS 352.65 SUT s 2014
cover
AKUNTABILITAS YAYASAN LEMBAGA PEMBINAAN MASYARAKAT DESA (YLPMD) LAMPUNG: Stud…
Komentar Bagikan
Hermawan, Dedi

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akuntabilitas, stakeholder strategis penerima akuntabilitas, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan akuntabilitas, dan merekomendasikan model akuntabilitas bagi Omop YLPMD. Melalui kajian akuntabilitas Ornop YLPMD Lampung ini, diharapkan ikut mendorong penguatan civil society sebagai third sector, sehingga governance dapat terwuj…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xxii, 449 hlm. : - ; 29 cm.
Judul Seri
-
No. Panggil
DIS 307.72 HER a 2010
cover
PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN DALAM PEMERINTAHAN PROVINSI RIAU
Komentar Bagikan
Harahap, Tuti Khairani

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tujuan pembangunan jadi merata dan tidak memihak terutama masalah pembangunan pendidikan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang merupakan urusan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kita akan setuju bahwa pencapaian tujuan negara tidak dapat dilepaskan dari kerjasama semua pihak dalam suatu sistem dengan me…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
xvii, 452 hlm. ; Ilus . : 30 cm. +
Judul Seri
-
No. Panggil
DIS 370.959 81 HAR p 2011
Hal. Awal Sebelumnya 21 22 23 24 25 Berikutnya Hal. Akhir