/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kebijakan%" ]
RINGKASAN Umbu Damu Makatehu, 2025, Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 33 Tahun 2023 (Studi kasus, tentang layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan). Tesis. Jurusan Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Abdullah Said, M.Si dan Fadillah Putra, S.So…
RINGKASAN Ardika Rizkian Nurrahmat, Program Magister Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Energi Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Tahun 2025. Pembimbing: Prof. Dr. Choirul Saleh, M. Si., Anggota: Firda Hidayati, S. Sos., MPA., DPA. Tesis ini mengkaji Implementasi Kebijakan Pengembang…
RINGKASAN Rika Puspita, Program Pascasarjana Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Malang, Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalana Daerah Yang Berkelanjutan (Studi Pada Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara). Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS; Anggota: Dr.Drs.Muhammad Shibaruddin, MA Pembangunan infrastruktur jalan merupakan fon…
RINGKASAN BOBY KURNIAWAN, NIM. 236030100111031, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, 2024. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta- Bawen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012) Pembimbing: Prof. Dr. Abdullah Said, M.Si dan Dr. Imam Hanafi, M.Si.…
RINGKASAN Sonya Riama Bernadette Turnip, 216030101111059, Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, “Implementasi Kebijakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dalam Pelaksanaan Sistem Merit Pada Komisi Aparatur Sipil Negara (Studi tentang Implementasi Permenpan RB No 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pim…
RINGKASAN KHANTI CITTA ANUTTARI, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2024. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK UTARA”. Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Anggota: Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si Perkembangan t…
RINGKASAN Fitriana, Annisa Nur, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. 2024. Implementasi Kebijakan Desa Pariwisata Berdasarkan Model Collaborative governance Plus Multi Helix (CGPMH) Di Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang; Ketua Komisi Pembimbing: Prof. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA., Ph.D., Anggota Komisi Pembimbing: Dr. Alfi Haris Wanto,…
Enam belas tahun pascareformasi 1998, proses reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik ternyata masih berjalan lebih lambat dibandingan reformasi di sektor politik dan ekonomi. Indikasinya, kualitas kebijakan puthik masih buruk. Banyak ditemukan produk-produk kebijakan yang tidak memenuhi ekspektasi publik atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dianulir oleh Mahkamah K…
Apakah ketimpangan wilayah, ekonomi dan sosial di Indonesia menjadi masalah sosial? Para penentang berlindung pada argumen kelatahan ketimpangan selama pembangunan. Bahkan ketimpangan dinilai penting sebagai pelumas perdagangan dari wilayah maju ke wilayah tertinggal. Argumen semacam itu dipatahkan melalui penelusuran sejarah panjang ketimpangan sejak tahun 1820. Pem- bahasan diperlebar pada…
Kajian administrasi publik berkembang lebih cepat paska diterapkannya otonomi daerah. Tuntutan reformasi birokrasi menjadi hal yang niscaya dimasa-masa setelahnya. Namun terkadang impian perubahan tidaklah semudah mimpi yang sering diputar di meja-meja kajian. Sistem dan banyaknya “oknum” administrator turut menjadi kendala pelik dalam reformasi birokrasi. Sistem dan oknum yang lebih pro ke…