/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 120" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Kebijakan%" ]
Otonomi Daerah menjadikan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan untuk pengelolaan daerahnya sendiri agar meminimalisir ketergantungan terhadap pemerintah pusat adalah syarat dalam sistem pemerintahan negara. Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
Pemerintah Daerah Bali mengintervensi profesi pemandu wisata dengan menerapkan kebijakan perizinan. fenomena ini trkait dengan semakin banyaknya kunjungan wisatawan ke Bali dan pentingnya peran pemandu wisata dalam menjaga kualitas pariwisata. tujuan dari penelitian ini dapat memberi pemahaman para pelaksana kebijakan agar memperhatikan aspek-aspek implementasi dalam kebijakan lisensi pramuwisa…
Pemerintah Provinsi Bali mengatur dan mengontrol sejumlah pramuwisata di Bali menggunakan instrumen kebijakan publik berupa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. Kebijakan ini dikaitkan dengan fenomena potensi pariwisata Bali yang masih terganjal persoalan-persoalan mengenai pramuwisata. maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : !) …
Implementasi kebijakan perumahan dan permukimam memiliki urgensi tidak saja pada perspektif upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan tetapi juga ada indikasi ketrlibatan berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan yang menyebabkan proses permukiman dilakukan secara bertahap, sehingga menimbulkan pola kebijakan-tindakan dan dilandasi pada kompromi-kompromi yang me…
Perencanaan Pembangunan Wilayah adalah perencanaan aktivitas pada ruang wilayah terutama aktivitas ekonomi. Perncanaan Pembangunan Wilayah tidak bisa terlepas dari Perencanaan Penggunaan Ruang Wilayah, kalau perencanaan itu ingin dibuat terpadu. Buku ini menjelaskan Perencanaan Pembangunan Wilayah yang terkait dengan Perencanaan Tata Ruang Wilayah, sehingga perncanaan itu lebih komperehensif da…
Berbagai isu-isu terkait permasalah yang dialami oleh kalangan difabel khusunya di daerah menunjukkan pentingnya implementasi kebijakan yang optimal. Yang harus berdasarkan pada keadaan konkret. Yang secara teknis dilaksanakan oleh kementerian Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Panti Sosial Bina Grahita (PSBG) Nipotowe Palu dapat dijadikan sebagai upaya rehabilitasi sosial terhadap peny…
Buku ini merupakan teks pengantar analisis kebijakan yan terlengkap. Sifat pragmatis, kritis, dan multidisiplin dari analisis kebijakan secara menonjol ditampilkan dalam buku ini. Yang ditulis dengan sistematika yang sangat rapi, serta sarat dengan gambar dan contoh, sehingga memudahkan pembaca untuk memahaminya.
Banyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Definisi lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan".
Buku ini memaparkan pemahaman dasar tentang kebijakan sosial menyangkut kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial di negara-negara berkembang menuntut lebih dari sekedar kesejahteraan sosial. Tiga isu utama studi kebijakan sosial untuk negara- negara berkembang adalah keadilan sosial, pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial.
Buku yang membahas tentang kebijakan sosial masih sangat langka di indonesia. dengan terbitnya buku ini akan menambah kepustakaan tentang kebijakan sosial sehingga lebih mendalami pengetahuan tentang kebijakan sosial sebagai bagian dari kebijakan publik.