/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 110" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Policy%" ]
Kebijakan BPJS-Kesehatan sebagai kebijakan top-down, memposisikan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola diskresi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen. Diskresi terjadi pada tingkatan manajerial, yaitu p…
Diskrsi yang terjadi pada tingkatan paling bawah implementasi sebuah kebijakan menandakan masih terdapat gap antara strategi kebijakan dengan keberagaman permasalahan yang ada di lapangan. Kbeijakan BPJS-Kesehatan sebagai kebijakan top-down, memposisikan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, khusunya di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang. Permasalahan yang diangkay dalam peneliti…
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan guru dan dosen pada sistem pendidikan tinggi vokasi kedinasan dari elemen tujuan pokok dan program-program pendukung; 2) mendiskripsikan dan menganalisis isi kebijakan guru dan dosen; 3) mendiskripsikan dan menganalisis konteks implementasi kebijakan; 4) mendiskripsikan dan menganalisis hasil implementasi…
Development was an effort conducted to head better directions at all of aspects. Priority agenda of development contained some efforts to realize development equity through village development. Village development was an effort of realizing independent village is Village organization Owned enterprise of BUMDes. Nganjuk district was one of the regions that still needed to improve and develop the…
This paper presents the policy implementation analysis on the mudflow disaster mitigation. We using qualitative research methods, and applying Edward III model as the analyzing tool of implementation process. The research findingis the Indonesian Government should carry out policy formulation in the form of "Act People".
Fokus utama pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan penahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan deksriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeksripsikan implementasi kebijakan penahapan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Universitas Brawijaya dengan melihat aspek komunikasi, sumberday…
Buku ini berawal dari overview dari berbagai ceramah dan perkuliahan yang penulis lakukan sejak pertengahan 1980 an, memuat secara ringkas beberapa hal pokok mengenai manajemen proses kebijakan publik,baik pada tahap formulasi, implementasi maupun evaluasi kinerja kebijakan, dan menjelaskan dimensi dimensi teknis, social politis, dan kelembagaan pada kegiatan kegiatan dalam setiap tahap policy …
Badung district as one the regions applying local autonomy made a policy of tourism accommodation stipulated in thr Regent Regulation Number 6 Year 2016 on Standardization of Cottages Business. This regulation was a follow-up of building structuring & supervision of accommodation service in Badung District, as technical requirement for accommodation service with a narrow area of land by followi…
Penelitian ini bertuuan untuk mendeksripsikan dan menganalisis: 1) implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata di Kabupaten Badung; 2) Strategi implementasi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Standarisasi Usaha Pondok Wisata di Kabupaten Badung; 3) Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentan…