/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 90" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Art%" ]
PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pembangunan dengan konsep pemberdayaan dengan salah satu tujuan khususnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembagunan.
Bibliography Pages 40-41
Dilatarbelakangi oleh semakin besar dan beraneka ragamnya kebutuhan masyarakat, sementara sumber daya terbatas, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo merasa perlu menyususn suatu kebijakan perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan tuntutan itu dengan suatu pendekatan pembangunan partisipatif.
Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan program block grant di Kabupaten Sidoarjo masyarakat terlibat aktif pada seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan hingga eveluasinya. Bentuk dari partisipasi yang diberikan masyarakat dalam program ini berupa sumbangan pemikiran, uang, bahan bangunan/material dan tenaga kerja.
Pelaksanaan urusan wajib dalam implementasi otoda dalam pasal 150 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah akan sangat mendorong terciptanya suatu hasil perencanaan yang baik, karena masyarakat sebagai salah satu unsur dalam pembangunan, tentunya dapat mengetahui sekaligus memahami apa yang ada di wilayahnya.
Penelitian ini dilakukan karena danya mekanisme penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di era otonomi daerah yang lebih menekankan pada upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dimana peran pemerintah sebagai penyelengfara pelayanan sosial telah bergeser menjadi peran pemerintah fasilitor, mediator, katalisator dan lain sebagainya yang bersifat pelayanan tidak langsung (ind…