Texts

Kebijakan Kerjasama Antar Daerah : Dalam Perspektif Sound Governance

---

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah berimplikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah daerah. Ketika daerah memiliki kewenangan untuk memprakarsai dan melaksanakan kegiatan pembangunan di daerahnya sendiri, maka pola hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menjadi berposisi setara. Pemerintah pusat tidak lagi dapat sepenuhnya mengontrol pemerintah daerah sebagaimana yang terjadi pada rezim yang sentralistik. Tidak ada lagi basis legal-formal yang dapat membuat satu pemerintah daerah otonom memiliki posisi di atas daerah otonom yang lain. Kerjasama sektoral antar pemerintah daerah terjadi dalam semangat demi kemanfaatan bersama. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan sektor apa saja yang selayaknya dikerjasamakan oleh sejumlah daerah serta bagaimana cara pengelolaannya, maka buku hasil penelitian ini penting dan perlu dibaca.

---

Ketersediaan

2024162

352,34 DOM k 2010 K1

Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

352,34 DOM k 2010 K1

Penerbit

Surabaya : Jenggala Pustaka Utama., 2010

Deskripsi Fisik

xiv, 269 Halaman ; 20 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-979-3613-06-2

Klasifikasi

352,34

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan Pertama

Subjek

Kerjasama Daerah
Sound Governance

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Tjahjanulin Domai

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar