Texts

Analisis Kebijakan Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Dengan Menggunakan Model Analisis Kebijakan Patton Dan Sawicky : Studi Pada Aparatur Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Barat

---

RINGKASAN
Maulana Tahir, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang,
Analisis Kebijakan Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Dengan Menggunakan
Model Analisis Kebijakan Patton dan Sawicky (Studi Pada Aparatur Badan Pusat
Statistik Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat); Komisi Pembimbing: Ketua: Dr.
Ainul Hayat, S.Pd, M.Si., Anggota I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP., Ph.D.
Latar belakang penelitian ini adalah reformasi birokrasi yang dilakukan oleh
pemerintah indonesia. Sadar bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi berkaitan
dengan banyaknya proses yang saling tumpang tindih antar fungsi-fungsi pemerintah,
melibatkan banyak pegawai, dan membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 kemudian
menerbitkan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang
selanjutnya dijadikan sebagai living document pelakasanaan Reformasi Birokrasi di
Indonesia. Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 terdapat delapan
area perubahan yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
adapun salah satu tujuan dari delapan area perubahan tersebut terciptanya SDM
Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi
dan sejahtera.
Penulisan tesis dengan judul “Analisis Kebijakan Penilaian Capaian Kinerja
Pegawai Dengan Menggunakan Model Analisis Kebijakan Patton Dan Sawicky”
merupakan sebuah studi dengan kajian khusus terhadap sistem penilaian capaian
kinerja pegawai (CKP) pada BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Rumusan
masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penilaian CKP
yang diterapkan oleh setiap BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat?;
Bagaimana analisis kebijakan terhadap penilaian CKP dalam menghasilkan alternatif
kebijakan terbaik bagi pelaksanaan penilaian kinerja yang objektif dan adil bagi setiap
aparatur BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat?. Tujuan penelitian ini
menggambarkan, menganalisis serta menginterpretasi aspek-aspek yang berkaitan
dengan: Pelaksanaan penilaian kerja dengan pendekatan CKP yang dilakukan oleh
setiap BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat; Analisis kebijakan penilaian
kinerja dengan pendekatan CKP dalam menghasilkan alternatif kebijakan terbaik bagi
pelaksanaan penilaian kinerja yang objektif dan adil bagi setiap aparatur BPS
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pilihan
pendekatan ini dikarenakan peneliti ingin memahami makna dibalik data yang tampak.
Dalam penelitian ini, sumber data primer didapatkan dari wawancara hasil observasi,
dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
konten dan analisis kebijakan model Patton dan Sawicki.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa, tidak adanya Perka BPS yang
mengatur tentang tata cara dan standar penilaian CKP membuat masing-masing BPS
Kabupaten/kota memiliki pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan penilaian
CKP. hal terlihat dari adanya perbedaan pendekatan yang digunakan penilai dalam
hal ini KBPS Kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian CKP, adanya perbedaan
media dan format dokumen penilaian CKP yang digunakan oleh masing-masing BPS
Kabupaten/Kota, dan adanya bias terlalu baik yang terjadi karena tidak adanya
standad penilaian yang digunakan. oleh karena hal tersebut maka disusunlah
alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan tata cara dan
standar penilaian CKP. hal ini demi terwujudnya suatu penilaian CKP yang objektif
dan adil bagi seluruh aparatur BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.
Kata Kunci: Analisis Kebijakan, Capaian Kinerja Pegawai, BPS Kabupaten/Kota.
SUMMARY
Maulana Tahir, Postgraduate Program of Brawijaya University Malang, Policy
Analysis on BPS Apparatus Performance Appraisal Using Patton & Sawicky
Policy Analysis Model (Study on the Apparatus of the Central Bureau of
Statistics Regency/City in West Papua Province); Supervisor: Dr. Ainul Hayat,
S.Pd, M.Si., Co-Supervisor: I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP, M.AP., Ph.D.
The background of this research is bureaucratic reform carried out by the
Indonesian government. Aware that the implementation of bureaucratic reform is
related to the many overlapping processes between government functions, involving
many civil servants, and requiring a lot of funds, in 2010, Indonesia Government
through Presidential Regulation Number 81 of 2010 published the Grand Design and
Road Map of Bureaucratic Reform 2010-2025 which was subsequently used as a
living document for the implementation of Bureaucratic Reform in Indonesia. In the
Grand Design of Bureaucratic Reform 2010-2025, there are eight change areas that
are the main focus in the implementation of bureaucratic reform. One of the objectives
of the eight changes area is the creation of human resources apparatus with integrity,
neutral, competent, capable, professional, high performance and prosperous.
The writing of a thesis entitled " Policy Analysis on Performance Appraisal with
BPS Apparatus Performance Appraisal" is a special study of the CKP assessment
system at BPS Regency/City in West Papua Province. The formulation of the problem
in this study: How is the implementation of BPS Apparatus performance appraisal
applied by each BPS Regency/City in West Papua Province?; How is the policy
analysis of BPS aparatus performance appraisal with the CKP in producing the best
policy alternatives for the implementation of objective and fair performance appraisal
for each BPS Regency/City apparatus in West Papua Province? The purpose of this
study is to describe, analyze and interpret aspects related to: The implementation of
work assessment with the CKP carried out by each BPS Regency/City in West Papua
Province; Analysis of performance appraisal policies with the CKP in producing the
best policy alternatives for the implementation of objective and fair performance
appraisals for each Regency/City BPS apparatus in West Papua Province.
This research was conducted using a qualitative approach. this is because
researchers want to understand the meaning behind the visible data. In this study,
primary data sources were obtained from interviews, observations, and
documentations. This study used qualitative content analysis and Patton & Sawicki
policy analysis model.
The results of this study show that the absence of Head of BPS Regulation
that regulates the procedures and standards for CKP assessment makes each BPS
Regency/City have a different approach in implementing the CKP assessment. This
can be seen from the differences in approaches used by assessors in this case the
Head of BPS Regency/City in the implementation of the CKP assessment, the
differences in media and format of the CKP assessment documents used by each
Regency/City BPS, and the existence of leniency bias which occurs due to the
absence of assessment standards used. Therefore, alternative policies can be
prepared that can be used in the preparation of procedures and standards for CKP
assessment. this is for the realization of an objective and fair CKP assessment for all
BPS Regency/City apparatus in West Papua Province.
Keywords: Policy Analysis, Performance Appraisal, CKP, BPS

---

Ketersediaan

202431

TES 658 TAH a 2024 k.1

Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Terapan)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 658 TAH a 2024 k.1

Penerbit

Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2024

Deskripsi Fisik

xxi, 350 Halaman; ILUS: 29,5 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

658

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Analisis Kebijakan
Policy Analysis
THESIS
TESIS
Capaian Kinerja Pegawai
BPS Kabupaten/Kota.
, Performance Appraisal
CKP, BPS

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Maulana Tahir

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar