Texts

Implementasi Kebijakan Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Kabupaten Lombok Utara Tahun 2018: Studi di Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Bayan

---

Terjadinya gempabumi tahun 2018 di Kabupaten Lombok Utara memunculkan adanya kebijakan presiden republik Indonesia Inpres No. 5 tahun 2018 untuk melakukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana khususnya untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat yang rusak akibat bencana tersebut. Nyatanya penyelesaian perbaikan maupun pembangunan kembali rumah masyarakat korban bencana belum mampu di selesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara secara menyeluruh selama 5 tahun berjalan kebijakan tersebut. Terdapat beberapa masalah yang muncul pada implementasi kebijakan di antaranya pada proses pendataan di awal bencana, banyak data korban yang ditemukan dobel dan tidak sinkron, adanya pemblokiran dana oleh pemerintah dan adanya verifikasi kembali data korban. Adapun teori yang digunakan dalam pendekatan terhadap masalah penelitian adalah teori Edward III (1980) dengan indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian ini adalah terjadi miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat karena terdistorsi informasi sehingga masyarakat kurang menerima informasi dengan jelas namun para pihak pelaksana tetap konsisten menyampaikan informasi akan aturan-aturan. Sumberdaya manusia yaitu tim fasilitator dan para pendata belum tercukupi dari segi jumlah karena tidak sebanding dengan kerjanya juga intruksi untuk pendataan tidak di informasikan dengan jelas serta terjadi perekrutan tim fasilitator hanya karena kedekatan emosional, dan fasilitas untuk membangun rumah sulit didapatkan serta sumberdaya finansial hanya mengandalkan dari pemerintah pusat dengan proses transfer dana dengan sistem bertahap. Adanya transisi kepemimpinan kepala daerah dengan melakukan verifikasi data dan masuk muatan politik sehingga banyak data-data yang berubah-ubah sehingga dana terblokir namun pengangkatan PPK langsung ditunjuk oleh pemerintah pusat sesuai dengan keahlian nya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, serta adanya potongan-potongan yang tinggi oleh oknum tim fasilitator karena disebabkan oleh gaji yang dikurangi. SOPs yang ada cukup jelas dan fleksibel pada tahap pelaksanaan perbaikan rumah korban serta pembagian tanggungjawab aktivitas kerja sesuai dengan bidang masing-masing pelaksana, namun memiliki sedikit kendala pada perbankan yang dilibatkan hanya satu bank saja tanpa melibatkan perbankan yang lain secara bersamaan. Sudah terbangun rumah masyarakat sesuai standar rumah tahan gempa dan sebagian besar masyarakat bisa menempati rumah secara permanen, namun disatu sisi masih banyak masyarakat yang belum bisa merasakan dampak dari kebijakan tersebut karena belum mendapatkan rumah tahan gempa bantuan dari pemerintah.

The occurrence of the 2018 earthquake in North Lombok Regency gave rise to the policy of the president of the Republic of Indonesia, Presidential Instruction Number 5 of 2018, to accelerate post-disaster rehabilitation and reconstruction, especially the repair and rebuilding of community houses damaged by the disaster. In fact, the completion of repairs and rebuilding houses for disaster victims has not been able to be completed by the local government of North Lombok Regency as a whole for the past 5 years of the policy. There are several problems that arise in the implementation of the policy, including the data collection process at the beginning of the disaster, many victim data entries found to be double and asynchronous, the blocking of funds by the government, and the re-verification of victim data. The theory used in the approach to research problems is the theory of Edward III (1980), with indicators of communication, resources, dispositions and attitudes, and bureaucratic structure. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation, as well as data analysis techniques using interactive analysis models by Miles, Huberman, and Saldana (2014). The result of this study is that there is miscommunication between the local government and the community because of distorted information, so the community does not receive information clearly, but the implementing parties still consistently convey information about the rules. Human resources, namely the facilitator team and the data collectors, have not been fulfilled in terms of numbers because they are not comparable to their work; instructions for data collection are not clearly informed; there is recruitment of the facilitator team only because of emotional closeness; facilities to build houses are difficult to obtain; and financial resources only rely on the central government with a gradual fund transfer process. There is a transition of regional head leadership by verifying data and entering political content, so many data changes occur and funds are blocked, but the appointment of PPK is directly appointed by the central government in accordance with its expertise in providing better services to the community, as well as high deductions by the facilitator team due to reduced salaries. The existing SOPs are quite clear and flexible at the stage of implementing the victim's home repair and the distribution of responsibilities for work activities according to the field of each implementer, but have few constraints on banking involving only one bank without involving other banks simultaneously. Community houses have been built according to earthquake-resistant housing standards, and most people can occupy houses permanently, but on the other hand, there are still many people who have not been able to feel the impact of the policy because they have not received earthquake-resistant houses from the government.

---

Ketersediaan

2023118

TES 658.47 MAZ i 2023 k.1

Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Terapan)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 658.47 MAZ i 2023

Penerbit

Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023

Deskripsi Fisik

xvi, 303 halaman; ILuS: 29,5 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

658.47

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TESIS
implementasi kebijakan
Bencana
rehabilitasi dan rekonstruksi

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Muhamamd Ruba'i Mazid

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar