Texts
PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITAL MELALUI PROGRAM PANAH SRIKANDI (PELAYANAN RAMAH SISTEM REGISTRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DESA INTEGRASI) : Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro
RINGKASAN
Nadia Anggie Ayu Pradita, 2025. Pelayanan Publik Berbasis Digital
Melalui Program PANAH SRIKANDI (Pelayanan Ramah Sistem Registrasi
Administrasi Kependudukan Desa Integrasi) (Studi di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro). Magister Ilmu Administrasi
Publik Kekhususan Manajemen Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas
Brawijaya Malang. Komisi Pembimbing, Ketua : Prof. Dr. Sumartono, MS,
Anggota : Dr. Drs. Mochammad Rozikin, M.AP.
Program PANAH SRIKANDI di Kabupaten Bojonegoro merupakan wujud
konkret dari transformasi digital Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro yang
bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pemerataan layanan
administrasi kependudukan. Program ini memanfaatkan teknologi informasi agar
masyarakat dapat mengurus dokumen kependudukan tanpa perlu datang ke
kantor Disdukcapil, sekaligus menekan praktik percaloan dan antrean panjang.
Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dokumen
kependudukan pada tahun 2024 dibandingkan 2023, mencerminkan keberhasilan
implementasi sistem digital ini. Hingga Juni 2025, sebanyak 385 dari 430 desa
(89,5%) telah terhubung dalam sistem PANAH SRIKANDI, menandakan
antusiasme tinggi dari pemerintah desa. Meskipun demikian, masih ada
kesenjangan akses di 45 desa yang belum terintegrasi, menegaskan perlunya
strategi pemerataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM. Dengan
dukungan penuh terhadap transformasi digital dan tata kelola berbasis e
Government, PANAH SRIKANDI diharapkan mampu menjadi model pelayanan
publik modern yang inklusif, cepat, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat
Bojonegoro.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
menggunakan pola berpikir induktif untuk mengkaji secara mendalam praktik
pelayanan publik digital melalui program PANAH SRIKANDI. Penelitian ini
menggunakan teori e-Government dari Indrajit (2006) yang memuat empat pilar
utama: e-vision, governance, strategic plan and policies, dan resource
commitment. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 23
informan, observasi partisipatif pasif, serta dokumentasi regulasi dan laporan
terkait. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, menggabungkan data
primer dari informan dan data sekunder dari dokumen resmi. Analisis data
mengikuti model interaktif Miles, Huberman & Saldana, yang mencakup tahapan
pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.
Program PANAH SRIKANDI membawa perubahan nyata dalam pelayanan
administrasi kependudukan. Melalui e-Vision, program ini berhasil menghadirkan
layanan yang lebih dekat dan cepat diakses masyarakat tanpa harus ke
kabupaten. Dari aspek Governance, PANAH SRIKANDI mendorong terciptanya
pola koordinasi yang baik antara Disdukcapil, kecamatan, dan desa, sehingga
pelayanan menjadi lebih kolaboratif dan desentralistik. Sementara dari sisi
Strategic Plan and Policies, kebijakan program disusun berdasarkan kebutuhan
lokal dan bersifat adaptif terhadap tantangan di lapangan. Dukungan pada
Resource Commitment tampak dari pelatihan berkelanjutan, peningkatan
kapasitas SDM, serta optimalisasi infrastruktur yang memastikan operator
dan staf mampu menjalankan sistem dengan efektif.
Efektivitas pelaksanaan Program PANAH SRIKANDI di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro menunjukkan hasil
yang sangat positif. Transformasi dari sistem pelayanan terpusat menjadi layanan
digital berbasis desa membawa perubahan nyata terhadap kecepatan,
transparansi, dan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan.
Program ini dinilai tepat sasaran karena mampu menjangkau masyarakat
pedesaan yang sebelumnya kesulitan mendapatkan layanan. Selain itu, efisiensi
waktu pelayanan meningkat signifikan, dengan penyelesaian dokumen hanya
dalam 1–3 hari kerja, bahkan dapat selesai dalam hitungan jam dalam kondisi
tertentu. Tujuan utama program untuk menciptakan pelayanan yang cepat, mudah,
terjangkau, dan responsif telah tercapai dengan baik, sekaligus meningkatkan
kepercayaan publik terhadap layanan digital pemerintah.
Keberhasilan tersebut didukung oleh tingginya komitmen seluruh aparatur
pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa, dukungan antusias dari
Disdukcapil dan Diskominfo, serta koordinasi lintas sektor yang solid. Meski
demikian, beberapa hambatan masih dihadapi, seperti keterbatasan kompetensi
operator desa, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kendala jaringan di
beberapa wilayah. Namun, berkat semangat kolaboratif dan motivasi bersama dari
seluruh pihak, hambatan tersebut dapat diminimalkan, sehingga PANAH
SRIKANDI tetap mampu berjalan efektif sebagai inovasi pelayanan publik yang
adaptif, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro.
Saran penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah meningkatkan
pelatihan teknis bagi operator desa untuk memperkuat kemampuan pengelolaan
layanan digital, serta memperluas sosialisasi kepada masyarakat melalui posko
jemput bola dan media sosial agar partisipasi publik meningkat. Dari sisi
infrastruktur, perlu kolaborasi dengan Diskominfo dan penyedia jaringan untuk
memperkuat konektivitas internet serta mengembangkan fitur mode offline pada
aplikasi PANAH SRIKANDI. Upaya ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan,
pemerataan, dan efektivitas layanan digital administrasi kependudukan di seluruh
wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pelayanan Publik Berbasis Digital, Program
PANAH SRIKANDI.
SUMMARY
Nadia Anggie Ayu Pradita, 2025. Digital-Based Public Service through
the PANAH SRIKANDI Program (Friendly Service of Integrated Village
Population Administration Registration System): A Study at the Department
of Population and Civil Registration, Bojonegoro Regency. Master's Thesis in
Public Administration, Specialization in Public Management, Faculty of
Administrative Sciences, Universitas Brawijaya, Malang. Supervisory
Committee: Chair – Prof. Dr. Sumartono, MS; Member – Dr. Drs. Mochammad
Rozikin, M.AP.
PANAH SRIKANDI Program in Bojonegoro Regency represents a concrete
manifestation of the digital transformation carried out by the Bojonegoro Civil
Registration and Population Office (Disdukcapil), aimed at improving the
effectiveness, efficiency, and equity of population administration services. This
program leverages information technology to enable citizens to manage their
population documents without visiting the Disdukcapil office, while simultaneously
reducing illegal brokerage practices and long queues. Data show a significant
increase in the number of population document applications in 2024 compared to
2023, reflecting the successful implementation of this digital system. As of June
2025, 385 out of 430 villages (89.5%) have been connected to the PANAH
SRIKANDI system, indicating a high level of enthusiasm from village governments.
However, there remains a digital access gap in 45 villages that are yet to be
integrated, highlighting the need for equitable infrastructure distribution and human
resource capacity development. With strong support for digital transformation and
e-Government-based governance, PANAH SRIKANDI is expected to become a
model for modern, inclusive, fast, and accountable public service delivery for all
Bojonegoro residents.
This study employed a descriptive qualitative approach with an inductive
reasoning framework to explore in depth the practice of digital public service
through the PANAH SRIKANDI program. The research adopts Indrajit’s (2006) e
Government theory, which encompasses four key pillars: e-Vision, Governance,
Strategic Plan and Policies, and Resource Commitment. Data were collected
through in-depth interviews with 23 informants, passive participatory observation,
and documentation of relevant regulations and reports. Data validity was ensured
through source triangulation by combining primary data from informants with
secondary data from official documents. The analysis followed the interactive
model of Miles, Huberman & Saldana, consisting of data collection, condensation,
presentation, and conclusion drawing.
The implementation of PANAH SRIKANDI has brought a tangible transformation in
population administration services. Under the e-Vision pillar, the program
successfully delivers services closer to citizens, enabling easier and faster access
without requiring travel to the regency office. From a Governance perspective, it
fosters stronger coordination among Disdukcapil, sub-districts, and villages,
creating a more collaborative and decentralized service structure. Regarding
Strategic Plans and Policies, the program’s policies are designed based on local
needs and adapt to on-site challenges. Meanwhile, Resource Commitment is
reflected through continuous training, human resource capacity enhancement, and
infrastructure optimization, ensuring that both operators and staff can operate the
system effectively.
The program’s effectiveness has been proven through its success in
transforming centralized services into village-based digital services, improving
speed, transparency, and accessibility. PANAH SRIKANDI effectively targets rural
communities that previously faced barriers to administrative access. The
processing time for documents has been significantly reduced—from several days
to just 1–3 working days, or even within hours in certain cases. The program’s core
goals of providing fast, simple, affordable, and responsive services have been well
achieved, strengthening public trust in digital government initiatives.
This success is supported by the strong commitment of government
officials across all administrative levels, active collaboration between Disdukcapil
and Diskominfo, and solid inter-sectoral coordination. Despite challenges such as
limited technical competence among village operators, low public digital literacy,
and unstable internet connectivity in certain areas, the collaborative spirit and
shared motivation among stakeholders have enabled PANAH SRIKANDI to
continue operating effectively as an adaptive and inclusive digital public service
innovation that benefits the people of Bojonegoro.
The study recommends that the local government increase technical
training for village operators to strengthen digital service capacity, expand public
outreach through mobile service posts and social media to enhance citizen
participation, and collaborate with Diskominfo and network providers to improve
internet connectivity. Furthermore, developing an offline mode feature in the
PANAH SRIKANDI application would help ensure service continuity in areas with
poor signal coverage. These efforts are expected to sustain and expand the
effectiveness and equity of digital population administration services across
Bojonegoro Regency.
Keywords: Public Service, Digital-Based Public Service, PANAH SRIKANDI
Program.
Tidak tersedia versi lain