Texts
Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air dalam Mendukung Program FoLU Net Sink 2030 : Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Sumbawa
RINGKASAN
Fajar Alamsyah, mahasiswa Program Studi Magister Administrasi
Publik Universitas Brawijaya Malang, melakukan penelitian tentang
Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Mata Air dalam
Mendukung Program FoLU Net Sink 2030 (studi pada Dinas Lingkungan
Hidup Kab. Sumbawa) . Dibimbing oleh Prof. Andy Fefta Wijaya dan Dr.
Niken Lastiti V.A., penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. tersebut serta mengidentifikas konsep
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan
teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis
dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi
Stanford serta mempertimbangkan dimensi lingkungan, ekonomi, dan
sosial.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan mata
air di Desa Batu Tering, Kabupaten Sumbawa, telah menunjukkan progres
positif. Partisipasi masyarakat terlihat melalui adanya Perdes (Peraturan
Desa), meskipun regulasi daerah secara umum masih belum cukup
mendukung. Dari sisi anggaran, dukungan pemerintah daerah ada, tetapi
alokasi dana untuk lingkungan terbatas karena fokus pada belanja wajib,
sementara partisipasi sektor swasta melalui CSR masih rendah.
DLH Kabupaten Sumbawa telah menerapkan strategi holistik yang
menggabungkan reboisasi, distribusi bibit tanaman, edukasi, dan
pemberdayaan masyarakat, sehingga berhasil meningkatkan kesadaran dan
partisipasi aktif masyarakat. Kolaborasi lintas sektor mulai terbentuk, tetapi
masih membutuhkan mekanisme formal yang lebih kuat. Meski sarana
prasarana tersedia, keterbatasan teknologi dan SDM menyebabkan
skalabilitas program terbatas.
Respons masyarakat secara umum positif, ditandai dengan tingginya
antusiasme dalam kegiatan lingkungan, menjadikan partisipasi publik
sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan program. Namun, untuk
meningkatkan efektivitas dan kelanjutan program, diperlukan dukungan
regulasi, anggaran, dan koordinasi yang lebih kuat dari semua pihak.
Program perlindungan dan pelestarian mata air di Kabupaten
Sumbawa telah berhasil mencapai kemajuan dalam tiga dimensi
pembangunan berkelanjutan. Dalam dimensi lingkungan, dilakukan
reboisasi dengan tanaman berakar kuat, pembangunan infrastruktur untuk
menjaga debit air, serta monitoring berkala untuk mencegah kerusakan
ekosistem.
Di bidang ekonomi , distribusi bibit tanaman produktif meningkatkan
pendapatan masyarakat sekaligus menjaga lingkungan, sementara
pemanfaatan dana aspirasi dan APBDes membuka peluang pengembangan
irigasi dan agrowisata. Dari aspek sosial , kelompok masyarakat aktif dalam
pengelolaan mata air melalui pemeliharaan infrastruktur dan penanaman
pohon, didukung oleh pelatihan dan apresiasi dari pemerintah yang
memperkuat partisipasi serta gotong royong masyarakat.
Rekomendasi yang diajukan meliputi penyusunan regulasi daerah
yang spesifik terkait perlindungan mata air, realokasi anggaran agar lebih
proporsional antara infrastruktur ekonomi dan lingkungan
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, perlindungan mata air, Folu Net
Sink 2030, model Stanford, pembangunan berkelanjutan, partisipasi
masyarakat, responsivitas publik..
SUMMARY
Fajar Alamsyah, a student of the Master's Program in Public
Administration at Brawijaya University in Malang, conducted research on
the Implementation of Spring Water Protection and Conservation Policies in
Supporting the FoLU Net Sink 2030 Program in Sumbawa Regency.
Supervised by Prof. Andy Fefta Wijaya and Dr. Niken Lastiti V.A., this
study aims to analyze the implementation of these policies and identify their
alignment with the concept of sustainable development.
The researc descriptive qualitative approach, collecting data through
interviews, observations, and document analysis. Data analysis was carried
out using the Stanford implementation model, while also considering
environmental, economic, and social dimensions.
Research findings indicate that the implementation of spring water
protection in Batu Tering Village, Sumbawa Regency, has shown positive
progress. Community participation is evident through the existence of a
local village regulation (Perdes), although regional regulations as a whole
still lack sufficient support. In terms of budgeting, there is government
support, but funding allocation for environmental programs remains limited
due to prioritization of mandatory expenditures, and private sector
involvement through CSR (Corporate Social Responsibility) remains low.
The Environmental Agency of Sumbawa Regency (DLH) has
implemented a holistic strategy combining reforestation, seedling
distribution, education, and community empowerment, successfully
increasing public awareness and active participation. Cross-sector
collaboration has begun to form, but it still requires stronger formal
mechanisms. Although basic infrastructure is available, limitations in
technology and human resources have restricted the scalability of the
program.
Public response has generally been positive, marked by high
enthusiasm during environmental activities, indicating that public
participation serves as an important foundation for the sustainability of the
program. However, to enhance the effectiveness and long-term success of
the initiative, stronger regulatory, financial, and coordination support from
all stakeholders is needed.
The spring water protection and conservation program in Sumbawa
Regency has made progress across the three dimensions of sustainable
development. From an environmental perspective, reforestation using deep
rooted plant species, construction of water infrastructure, and regular
monitoring have been implemented to prevent ecosystem degradation.
In terms of economics, the distribution of productive plant seedlings
has improved household incomes while preserving vegetation. The use of
aspiration funds and village budgets (APBDes) has created opportunities for
irrigation development and agro-tourism. From a social standpoint,
community groups are actively involved in water resource management
through infrastructure maintenance and tree planting, supported by training
and government recognition that strengthens community engagement and
collective cooperation.
The proposed recommendations include the formulation of specific
regional regulations regarding spring water protection and the reallocation
of budgets to ensure a more balanced investment between economic and
environmental infrastructure.
Keywords: Policy implementation, spring water protection, Folu Net
Sink 2030, Stanford model, sustainable development, community
participation, public responsiveness.
Tidak tersedia versi lain