Texts
ANALISIS KAPASITAS KEBIJAKAN (POLICY CAPACITY) DALAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAERAH : Studi pada Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren)
RINGKASAN
Habil Maranda Maghfirullah. 2025. Analisis Kapasitas Kebijakan (Policy
Capacity) Dalam Pengembangan Kewirausahaan Daerah Studi pada Program
Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center (Magelang Keren) Tesis ini
mengkaji kapasitas kebijakan dalam pengembangan
kewirausahaan daerah dengan mengambil studi kasus pada program Magelang
Kelurahan Entrepreneurship Center atau Magelang Keren di Kota Magelang.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah daerah dalam
membentuk kebijakan yang efektif untuk mendukung tumbuhnya wirausaha lokal,
khususnya dalam konteks kota-kota kecil yang sedang mendorong pemulihan dan
transformasi ekonomi pascapandemi.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini
memanfaatkan kerangka kapasitas kebijakan yang dikembangkan oleh Wu et al.
(2018) yang mencakup tiga dimensi utama: kapasitas analitik, kapasitas
operasional, dan kapasitas politik. Kerangka ini diperkaya oleh perspektif Grindle
(1997) yang menekankan pentingnya konteks implementasi kebijakan di negara
berkembang, serta teori kelembagaan dari Brinkerhoff (1995) yang menyoroti
interaksi antaraktor dan struktur dalam keberhasilan kebijakan publik.
Temuan utama menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan dalam
pelaksanaan program Magelang Keren berada pada tahap berkembang, namun
masih menghadapi tantangan serius. Pada aspek analitik, pengambilan keputusan
sering kali tidak berbasis pada data yang komprehensif dan kurangnya pelatihan
teknis di tingkat pelaksana. Kapasitas operasional menunjukkan adanya kemauan
organisasi untuk melaksanakan program, namun lemah dalam aspek koordinasi
lintas unit, kesinambungan anggaran, serta sistem pemantauan dan evaluasi. Di
sisi lain, kapasitas politik terlihat dari adanya dukungan kepala daerah, tetapi
belum diimbangi dengan advokasi kebijakan yang konsisten dan keterlibatan
partisipatif dari masyarakat secara luas.
Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa
keberhasilan pengembangan kewirausahaan daerah sangat dipengaruhi oleh
kemampuan pemerintah dalam membangun kapasitas kebijakan yang kuat,
terintegrasi, dan adaptif terhadap konteks lokal. Oleh karena itu, disarankan agar
pemerintah daerah memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan
integrasi kelembagaan lintas sektor, serta menyusun sistem informasi dan
kebijakan yang mendukung partisipasi publik secara aktif. Penelitian ini juga
mendorong peneliti dan pemangku kepentingan lain untuk lebih memperhatikan
dimensi kapasitas kebijakan dalam merancang dan mengevaluasi program
program pengembangan kewirausahaan di tingkat daerah.
Kata Kunci : Kapasitas, Kebijakan Publik, Kewirausahaan
SUMMARY
Habil Maranda Maghfirullah. 2025. The Relationship of Employees Perceptions
About Capacity, Motivation and Organizational Environment to Strengthening
Organizational Performance Accountability in Malang City Government This thesis
examines policy capacity in developing regional
entrepreneurship through a case study of the Magelang Kelurahan
Entrepreneurship Center (Magelang Keren) program in Magelang City. This
research is motivated by the critical role of local governments in developing
effective policies to support the growth of local entrepreneurs, particularly in the
context of small cities that are driving post-pandemic economic recovery and
transformation.
Using a qualitative case study approach, this research utilizes the policy
capacity framework developed by Wu et al. (2018), which encompasses three main
dimensions: analytical capacity, operational capacity, and political capacity. This
framework is enriched by Grindle's (1997) perspective, which emphasizes the
importance of the context for policy implementation in developing countries, and
Brinkerhoff's (1995) institutional theory, which highlights the interaction between
actors and structures in the success of public policies.
Key findings indicate that policy capacity in implementing the Magelang
Keren program is developing but still faces serious challenges. Analytical capacity
often lacks comprehensive data and lacks technical training at the implementation
level. Operational capacity indicates an organization's willingness to implement
programs, but is weak in cross-unit coordination, budget sustainability, and
monitoring and evaluation systems. Political capacity, on the other hand, is evident
in the support of regional heads, but this is not matched by consistent policy
advocacy and broad community participation.
Based on these findings, this study concludes that the success of regional
entrepreneurship development is greatly influenced by the government's ability to
build strong, integrated, and adaptive policy capacity to the local context.
Therefore, it is recommended that regional governments strengthen the quality of
human resources, enhance cross-sectoral institutional integration, and develop
information and policy systems that support active public participation. This study
also encourages researchers and other stakeholders to pay greater attention to
the policy capacity dimension when designing and evaluating entrepreneurship
development programs at the regional level.
Keywords: Capacity, Public Policy, Entrepreneurship
Tidak tersedia versi lain