Image of Manajemen Kinerja dalam Mendukung Efektivitas Pemerintahan Daerah : Studi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Tana Tidung

Texts

Manajemen Kinerja dalam Mendukung Efektivitas Pemerintahan Daerah : Studi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Tana Tidung

RINGKASAN

Deviyanti Astuti, Program Magister Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Manajemen Kinerja dalam Mendukung Efektivitas Pemerintahan Daerah (Studi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Tana Tidung). Komisi Pembimbing, Ketua: Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si Anggota: Dr. Moh. Said, S. Sos., M.AP

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa manajemen kinerja dalam mendukung efektivitas pemerintahan daerah pada pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2023 mendapatkan predikat Baik, karena dinilai bahwa hasil evaluasi mampu berkinerja, dan memiliki budaya kerja, namun pengukuran efisiensi dalam penggunaan efektifitas anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat belum dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Tidung telah membangun komponen-komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut mulai dari Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu dan Evaluasi Internal. Namun, nilai akuntabilitas yang ditargetkan tidak mengalami peningkatan yang signifikan, cenderung mengalami perlambatan, terdapat permasalahan utama yang menjadi penyebab ketidakberhasilan yaitu: a) kinerja sebagai PD belum berorientasi hasil/ outcome, dan indikator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan, dan cukup handal, hal tersebut berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja (Value for Money), dan penjenjangan kinerja (cascading) atas capaian tersebut menjadi kurang relevan dan handal; b) belum terintegrasi sistem perencanaan, manajemen, dan evaluasi dalam membangun manajemen kinerja sehingga menggambarkan hubungan kerja antar unit kerja/PD yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara. Fokus penelitian ini melihat kedalaman sistem akuntabilitas kinerja yakni aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja. Kemudian mengukur efektivitas penyelenggaraan akuntabilitas sektor publik dari output program kerja sebagian PD, outcome yang dihasilkan dari serangkaian kinerja, dan nilai kebermanfaatan anggaran atau Value for Money dengan menganalisa lebih dalam faktor penghambat dan pendukungnya.

Hasil dari penelitian ini meliputi penyelenggaraan SAKIP di Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa: 1) perencanaan kinerja sebagian telah memuat pemetaan isu strategis sejalan dengan indikator kinerja guna memastikan efektivitas pelaksanaan renstra; 2) perjanjian kinerja dibuat didalamnya telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) yang sudah memenuhi prinsip SMART; 3) pengukuran kinerja masih terdapat ketidaktepatan dalam pendefinisian kinerja berdasarkan pohon kinerja perangkat daerah dan ketidakselarasan pohon kinerja dengan cascading; 4) pengelolaan data kinerja diolah menggunakan beberapa sistem dari Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung diantaranya yang dilakukan secara periodik mulai dari triwulan, semester, dan tahunan; 5) pelaporan kinerja tahunan (LKJIP) yang disusun setiap akhir tahun belum menjelaskan detail faktor yang menjadi hambatan; 6) evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda seperti monev hanya bersifat melihat dari pencapaian target output yang telah ditetapkan di renja tidak dilakukan evaluasi mendalam, sedangkan reviu yang dilakukan inspektorat masih belum memberikan rekomendasi yang akurat. Selanjutnya, kinerja penyelenggaraan SAKIP dalam mendukung efektivitas pemerintah daerah di Pemerintahan Kabupaten Tanah Tidung dianalisis melalui: 1) akuntabilitas sektor publik yang masih sentralistis menjelaskan bahwa setiap unit kerja belum teridentifikasi kolaborasi kinerjanya; 2) berdaya guna dengan melihat capaian kinerja di Pemerintahan KabupatenTana Tidung masih belum optimal, belum tercapainya output, dikarenakan masih minimnya pemetaan kompetensi dan sistem meritokrasi ASN dan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari Pagu anggaran PD belum sepenuhnya dirumuskan dengan mempertimbangkan prioritas daerah; 3) berhasil guna yang memperlihatkan outcome dari dampak pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung dengan mempertimbangkan indikator prioritas daerah; 4) anggaran berbasis kinerja yang ditunjukkan dengan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa masing-masing perangkat daerah dengan porsi belanja yang masih belum optimal dalam mengatasi sasaran strategis.

Selanjutnya, akan diketahui faktor penghambat dan pendukung kinerja penyelenggaraan SAKIP di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung. Faktor penghambat kinerja penyelenggaraan SAKIP di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung meliputi: 1) teknologi informasi, karena pimpinan PD cenderung kurang menerapkan pemantauan kinerja terkomputerisasi atau control computerized performance management (CPM) secara berkala dan penggunaan teknologi dalam pelayanan publik yang adaptif; 2) reward dan punishment yang saat ini reward kinerja ASN dengan melakukan pemberian Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dengan perhitungan yang masih melihat dari volume kehadiran ASN, belum memasukan komposisi pencapaian kinerja; 3) struktur organisasi yang masih ditemukan beberapa organisasi penggabungan urusan besar dengan ASN yang nama jabatan tidak sesuai (rightsizing). Selain faktor penghambat, ditemukan pula faktor pendukung kinerja penyelenggaraan SAKIP di Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, yaitu budaya kerja dengan adanya komitmen pemerintah Daerah dan dukungan pemerintah pusat secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja didukung oleh komitmen antar instansi dalam mengontrol pelaksanaan pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Tana Tidung. Selain itu juga kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur; PD dengan kuantitas SDM sudah terpenuhi dan sebagian besar telah memiliki integritas dan akuntabel.

Pada penelitian ini diperlukan penyusunan perencanaan kinerja di Pemerintahan Kabupaten Tana yang bermuara pada isu- isu strategis daerah dengan membuat logical framework yang diturunkan ke dalam dokumen perencanaan strategis dan penyusunan struktur organisasi (kelembagaan) tidak terpisah dengan perencanaan kinerja sehingga manajemen kinerja akan selaras dengan pengadaan nama jabatan yang sesuai dalam pencapaian tujuan (outcome) karena perlu adanya nilai akuntabilitas yang meningkat secara signifikan untuk meningkatkatkan ranking SAKIP Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

Kata Kunci: Manajemen Kinerja, SAKIP, Efektivitas, Pemerintahan Daerah

SUMMARY

Deviyanti Astuti, Master’s Degree Programs in Public Administration, Faculty of Administrative Science of Brawijaya University. Performance Management in Supporting Regional Government Effectiveness (Study of Performance Accountability Systems in Tana Tidung Regency). Supervisory Commission, Supervisor: M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. Advisory: Dr. Moh. Said, S. Sos., M.AP

This research aims to analyze performance management in supporting the effectiveness of regional governments in the implementation of the Tana Tidung Regency Government Performance Accountability System. The Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) of Tana Tidung Regency in 2023 received a “B” predicate, because it was assessed that the evaluation results were capable of performing, and had a work culture, but measuring efficiency in effective budget use which had a direct impact on society could not yet be felt by the community. Based on Presidential Regulation Number 29 of 2014 concerning the Government Agency Performance Accountability System, the Regional Government of Tana Tidung Regency has built the components of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) starting from Performance Planning, Performance Agreements, Performance Measurement, Performance Data Management, Reporting Performance and Internal Review and Evaluation. However, the targeted accountability value has not experienced a significant increase, tends to experience a slowdown, there are main problems that are the cause of failure, namely: a) performance as an Regional Apparatus Organizations (PD) is not yet results/outcome oriented, and the performance indicators set do not fully meet measurable criteria, relevant and reliable enough, this affects the implementation of performance-based budgeting (Value for Money), and the cascading of performance on these achievements becomes less relevant and reliable; b) planning, management and evaluation systems have not been integrated in building performance management so as to describe working relationships between work units/locals government that are effective and efficient to produce the resulting performance.

Research uses a descriptive qualitative approach located in Tana Tidung Regency, North Kalimantan Province. The focus of this research looks at the depth of the performance accountability system, namely aspects of performance planning, performance measurement and performance evaluation. Then measure the effectiveness of implementing public sector accountability from the output of some PD work programs, the outcomes resulting from a series of performances, and the value of budget usefulness or Value for Money by analyzing more deeply the inhibiting and supporting factors.

The results showed that the implementation of SAKIP in Tana Tidung Regency in accordance with Presidential Regulation Number 29 of 2014 which explains that: 1) the strategic plan contains mapping of strategic issues in line with performance indicators to ensure the effectiveness of strategic plan implementation; 2) the performance agreement made includes key performance indicators (IKU) that meet SMART principles; 3) performance measurements still contain inaccuracies in defining performance based on regional device performance tree and misalignment of cascading performance tree; 4) performance data management is processed using several systems from the Tana Tidung Regency Government, including those carried out periodically starting from monthly, quarterly, semester and yearly; 5) the annual performance report (LKJIP) prepared at the end of each year does not explain in detail the factors that are obstacles; 6) evaluations carried out by Bappeda, such as monitoring and evaluation, only look at the achievement of output targets set in the planning plan, without carrying out in-depth evaluations, while reviews carried out by the inspectorate have not yet provided accurate recommendations. Furthermore, the performance of SAKIP implementation in supporting the effectiveness of local government in the Tanah Tidung Regency Government is analyzed through: 1) public sector accountability which explains that each work unit whose collaborative performance has been identified can become the axis for realizing the goals set out in the RPJMD document; 2) effective by seeing that performance achievements in the Tana Tidung Regency Government are still not optimal, output has not been achieved, due to the lack of competency mapping and ASN meritocracy system and the implementation of programs and activities of the Tana Tidung Regency regional government can be seen from the PD budget ceiling which has been formulated taking into account regional priorities; 3) effectiveness which shows the outcome of the impact of implementing programs and activities of the regional government of Tana Tidung Regency by considering regional priority indicators; 4). Performance-based budgeting as indicated by the Regional Government Main Performance Indicators explains that each regional apparatus has a portion of expenditure that is still not optimal in addressing strategic targets

This research was to identify various factors inhibiting and supporting the performance of SAKIP implementation in the Tana Tidung Regency Government. Factors inhibiting the performance of SAKIP implementation in the Tana Tidung Regency Government include: 1) information technology, because PD leaders tend to lack regular computerized performance monitoring or computerized performance management (CPM) control and the use of technology in adaptive public services; 2) rewards and punishments which currently reward ASN performance by providing income improvement allowances (TPP) with calculations that still look at the volume of ASN attendance, do not yet include the composition of performance achievements; 3) the organizational structure is still found in several organizations merging large affairs with ASN whose position names do not match (rightsizing). Apart from inhibiting factors, supporting factors for the performance of SAKIP implementation in the Tana Tidung Regency Government were also found, namely work culture with the commitment of the Regional Government and support from the central government which significantly influenced performance accountability supported by commitment between agencies in controlling the implementation of performance measurement for the Tana Tidung Regency Government. Apart from that, the quality and quantity of apparatus resources; PD with the quantity of human resources has been fulfilled and most of them have integrity and accountability.
aim research, it is necessary to prepare SAKIP planning in the Tana Regency Government which focuses on regional strategic issues by creating a logical framework which is derived into strategic planning documents and preparing organizational.

Keywords: Performance Management, SAKIP, Effectiveness, Governance

Ketersediaan
2025179TES 352,63 AST m 2024 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 352,63 AST m 2024 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xix, 254 Halaman ; Ilus : 29,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352,63
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Governance
Pemerintahan Daerah
Efektivitas
effectiveness
Manajemen Kinerja
Performance Management
SAKIP
Tesis / Thesis
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar