Texts
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KAYUTANGAN HERITAGE KOTA MALANG
RINGKASAN
Harnani, Program Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya,
“Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Kayutangan Heritage Kota
Malang” Ketua Komisi Pembimbing Prof. Agus Suryono, MS dan Anggota Komisi
Pembimbing Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.
Tesis ini mengkaji implementasi kebijakan pengembangan kawasan
Kayutangan Heritage di Kota Malang. Latar belakang penelitian ini bertolak dari
pentingnya pelestarian Kawasan Kayutangan yang memiliki nilai historis, dan
sosial-budaya, serta sebagai bagian dari pengembangan kawasan heritage sebagai
bagian dari cagar budaya yang mengintegrasikan pelestarian dengan
pengembangan sektor ekonomi. Dalam mendukung tujuan tersebut, Pemerintah
Kota Malang telah menerapkan kebijakan yang fokus pada pelestarian dan
pengembangan, termasuk pengurangan kawasan kumuh, revitalisasi infrastruktur,
dan pengembangan pariwisata lokal. Meskipun upaya ini dilakukan, masih terdapat
celah dalam pengelolaan keberlanjutan nilai-nilai warisan di tengah tekanan
modernisasi. Modernisasi kawasan yang berlebihan, yang didominasi oleh sektor
swasta, mulai menggerus eksistensi bangunan heritage dan nilai-nilai lokal,
sehingga menjadi tantangan besar dalam upaya pelestarian warisan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan kawasan
Kayutangan Heritage, dengan fokus pada aspek konten kebijakan, konteks
implementasi, dan outcome yang dihasilkan.
Kajian pustaka dalam penelitian ini mendasarkan pada teori implementasi
kebijakan publik, terutama model implementasi Grindle (1980) yang menekankan
pada dua komponen utama, yakni content of policy (konten kebijakan) dan context
of implementation (konteks implementasi). Kerangka model implementasi Grindle
(2017) relevan untuk menganalisis tentang implementasi kebijakan di luar dari teks
kebijakan, tentang bagaimana lingkungan juga mempengaruhi implementasi
kebijakan. Hal tersebut juga relevan dengan kajian kebijakan ini yang berbiacara
mengenai konteks pengembangan kawasan. Penelitian ini juga menganalisis
outcome dari kebijakan, tentang bagaimana dampak kebijakan dan penerimaannya
oleh masyarakat.
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi
terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik
pengkodean kualitatif (Saldana, 2013), yang mencakup koding terbuka, koding
aksial dan koding selektif dengan teknik berupa pengumpulan, kategorisasi, dan
penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui uji validitas dengan teknik
triangulasi sumber, uji reliabilitas dan uji konsistensi.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan
Pengembangan Kawasan Kayutangan Heritage telah memberikan dampak positif
terhadap masyarakat sekitar dan Pemerintah Kota Malang, yang dibuktikan dengan
pengurangan kawasan kumuh dan meningkatnya infrastruktur, tersedianya
urbantourism, meningkatnya peluang ekonomi bagi UMKM lokal, meningkatnya
kunjungan wisatawan, adanya sharing economy di tengah masyarakat dari
kampung wisata, serta kontribusi terhadap retribusi daerah. Namun, pengembangan
kawasan ini mengalami tantangan keberlanjutan karena modernisasi kawasan yang
mengurangi nilai lokal karena perbedaan kepentingan stakeholder, yang pada
akhirnya branding sebagai kawasan Heritage sulit dipertahankan. Dari aspek
konten kebijakan, hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya lembaga khusus dan
regulasi yang mengatur mengenai tata kelola kawasan Kayutangan Heritage, yang
seyogyanya kawasan kayutangan sebagai bagian dari cagar budaya menurut
Peraturan Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2019 tentang Cagar Budaya, perlu
memiliki badan otorita pengelola kawasan cagar budaya. Ketiadaan lembaga
tersebut mempersulit bagi masing-masing organisasi perangkat daerah di Kota
Malang untuk melakukan intervensi. Sementara dari aspek konteks implementasi
hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kepatuhan pemerintah daerah, arahan
terkait pembentukan badan pengelola kawasan yang sudah tertulis dalam regulasi
belum dijalankan.
Faktor-faktor lain dalam konteks implementasi, seperti
perubahan jabatan struktural yang sering terjadi dan lemahnya kontinuitas
kebijakan juga menghambat pelaksanaan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan
Penelitian ini merekomendasikan model konseptual kolaborasi adaptif untuk
mendukung implementasi berkelanjutan kawasan Kayutangan Heritage. Model ini
mencakup penguatan kelembagaan dan regulasi melalui pembentukan badan otorita
khusus untuk mengelola kawasan, pengembangan konsep link and match dalam
sektor pariwisata, serta perluasan dampak kebijakan untuk memastikan
keberlanjutan pengembangan kawasan dan pemerataan manfaat yang lebih luas.
Selain itu, penelitian ini juga memperkaya teori implementasi dengan menunjukkan
bahwa kebijakan tetap berjalan melalui praktik, inisiatif, dan intervensi sektoral
meskipun tidak diformulasikan secara utuh dalam satu dokumen normatif.
Ketiadaan regulasi khusus yang mengatur konten kebijakan akan menyulitkan arah
implementasi kebijakan tersebut.
Kata Kunci: Kayutangan Heritage, Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah
SUMMARY
Harnani, Master of Public Administration Program, Universitas Brawijaya,
“Implementation of Development Policy of Kayutangan Heritage Area in Malang
City” Head of Supervisory Commission Prof. Agus Suryono, MS and Member of
Supervisory Commission Dr. Ike Wanusmawatie, S.Sos., M.AP.
This thesis examines the implementation of the policy for the development
of the Kayutangan Heritage Area in Malang City. The background of this research
stems from the importance of preserving the Kayutangan Area, which holds
historical, socio-cultural value, and is part of the broader development of heritage
areas as cultural preservation integrates with economic sector development. To
support this objective, the Malang City Government has implemented policies
focusing on preservation and development, including slum area reduction,
infrastructure revitalization, and local tourism development. Despite these efforts,
gaps remain in managing the sustainability of heritage values amidst the pressures
of modernization. Over-modernization of the area, predominantly driven by the
private sector, has begun to erode the existence of heritage buildings and local
values, posing a significant challenge to preservation efforts. This study aims to
analyze the implementation of the Kayutangan Heritage Area development policy,
focusing on the policy content, implementation context, and the outcomes
produced.
The literature review for this research is based on public policy
implementation theory, particularly Grindle’s (1980) implementation model, which
emphasizes two main components: content of policy and context of
implementation. Grindle’s (2017) model is relevant for analyzing policy
implementation beyond just the policy text itself, addressing how the environment
also influences policy execution. This is directly related to the focus of this study,
which discusses the context of area development. Additionally, this research
analyzes the outcomes of the policy, assessing its impact and how it is received by
the community.
Methodologically, this study employs a qualitative descriptive approach.
Data collection techniques include semi-structured interviews, observations, and
documentation. Data are analyzed using qualitative coding techniques (Saldana,
2013), including open coding, axial coding, and selective coding, with processes of
data collection, categorization, and conclusion drawing. Data validity is maintained
through validity tests with source triangulation, reliability tests, and consistency
tests.
The results show that the implementation of the Kayutangan Heritage Area
development policy has had a positive impact on the surrounding community and
the Malang City Government, evidenced by the reduction of slum areas, improved
infrastructure, the availability of urban tourism, increased economic opportunities
for local SMEs, increased tourist visits, a sharing economy within the community,
and contributions to local revenue. However, the development of this area faces
sustainability challenges due to the over-modernization of the area, which
diminishes local values due to conflicting stakeholder interests, making it difficult
to maintain its branding as a Heritage area. From the policy content aspect, this
issue arises from the lack of a dedicated institution and regulation governing the
management of the Kayutangan Heritage Area. As stipulated in Malang City
Regulation No. 1 of 2019 on Cultural Heritage, the Kayutangan area, as part of a
heritage site, should have a management authority body for cultural heritage areas.
The absence of such an institution complicates the intervention efforts by the local
government organizations in Malang. From the implementation context
perspective, this issue stems from the lack of compliance from the local
government, as directives related to the formation of the management body outlined
in regulations have not been carried out. Other factors in the implementation
context, such as frequent structural position changes and weak policy continuity,
also hinder the consistent and sustainable execution of the policy.
This study recommends an adaptive collaboration conceptual model to
support the sustainable implementation of the Kayutangan Heritage Area. This
model includes strengthening institutional frameworks and regulations through the
establishment of a dedicated authority body for managing the area, developing a
link-and-match concept within the tourism sector, and expanding the policy’s
impact to ensure the sustainable development of the area and the equitable
distribution of benefits. Furthermore, this study enriches implementation theory by
showing that policies continue to progress through practices, initiatives, and
sectoral interventions even when not fully formulated in a single normative
document. The lack of specific regulations governing policy content complicates
the direction of policy implementation.
Keywords: Kayutangan Heritage, Public Policy, Local Government
| 2025178 | TES 307,72 HAR i 2025 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain