Texts
EVALUASI KEBIJAKAN PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE TOURISM : STUDI PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RINGKASAN
Hendrawan Achmad Jofari, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang,
Evaluasi Kebijakan Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam
Mewujudkan Sustainable Tourism (Studi Pada Dinas Pariwisata Provinsi Nusa
Tenggara Barat). Tahun 2025. Pembimbing: Dr. Riyanto, M.Hum, Anggota: Dr.
Sarwono, M.Si.
Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pariwisata halal di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (NTB) dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Fokus utama
penelitian adalah pada proses implementasi kebijakan, dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan dari kebijakan tersebut, serta strategi pengembangannya. Pemerintah
Provinsi NTB telah mengimplementasikan peraturan daerah yang mengatur standar
fasilitas akomodasi dan restoran halal, seperti penyediaan tempat ibadah (mushola),
arah kiblat, makanan halal, dan pemisahan fasilitas pria dan wanita di hotel. Selain
itu, di desa-desa wisata, sertifikasi halal menjadi prioritas untuk memastikan kualitas
produk pariwisata. Meskipun tantangan masih ada, NTB terus meningkatkan kualitas
pariwisata halal melalui pelatihan dan pembinaan bagi pelaku industri pariwisata.
Dampak sosial dari kebijakan ini mencakup peningkatan kesadaran
masyarakat mengenai kebersihan dan ketaatan pada nilai-nilai Islam, yang juga
diterima dengan baik oleh wisatawan non-Muslim. Dari segi ekonomi, pariwisata
halal berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim, yang pada gilirannya
dapat meningkatkan pendapatan lokal dan membuka peluang kerja baru. Namun,
tantangan utama yang dihadapi adalah infrastruktur yang masih tertinggal
dibandingkan dengan destinasi wisata utama seperti Bali. Aspek lingkungan juga
mendapatkan perhatian dalam kebijakan ini, dengan penekanan pada pengelolaan
sumber daya alam secara berkelanjutan.
Untuk mendukung pengembangan pariwisata halal, Pemerintah Provinsi NTB
mengutamakan kolaborasi antara berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan
sektor swasta. Dalam hal ini, pelatihan sumber daya manusia (SDM) di sektor
pariwisata menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku
industri dalam memberikan layanan pariwisata halal. Di sisi lain, promosi yang lebih
terarah diperlukan untuk menarik wisatawan internasional, khususnya dari negara
negara mayoritas Muslim seperti Malaysia. Meskipun masih ada tantangan terkait
dengan pemahaman konsep pariwisata halal yang sempit, serta kurangnya sosialisasi
di sektor swasta, NTB menunjukkan potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata
halal yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa hambatan terkait infrastruktur
dan pemahaman tentang pariwisata halal, kebijakan ini telah menunjukkan kemajuan
signifikan. NTB berpotensi menjadi destinasi wisata halal yang lebih berkembang
dengan terus memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan kapasitas SDM,
serta memastikan pengelolaan pariwisata yang ramah Muslim, berkelanjutan, dan
menguntungkan bagi ekonomi lokal.
Kata Kunci : Kebijakan Pariwisata Halal, Pariwisata Berkelanjutan, Dampak
Ekonomi Pariwisata
SUMMARY
Hendrawan Achmad Jofari, Postgraduate Program, Universitas Brawijaya,
Malang, Evaluation of the Halal Tourism Policy of West Nusa Tenggara Province in
Realising Sustainable Tourism (A Study of the West Nusa Tenggara Provincial
Tourism Office). Year 2025. Advisor: Dr. Riyanto, M.Hum, Comimitte Member: Dr.
Sarwono, M.Si.
This study evaluates the halal tourism policy in Nusa Tenggara Barat (NTB)
Province in achieving sustainable tourism. The main focus of the research is on the
policy implementation process, its social, economic, and environmental impacts, and
the development strategies. The Provincial Government of NTB has implemented
regional regulations that set standards for halal accommodation and restaurant
facilities, such as providing prayer rooms (mushola), qibla direction, halal food, and
separate facilities for men and women in hotels. Additionally, in village tourism, halal
certification is prioritized to ensure the quality of tourism products. Although there
are still challenges, NTB continues to improve the quality of halal tourism through
training and guidance for tourism industry players.
The social impact of this policy includes raising awareness in the community
regarding cleanliness and adherence to Islamic values, which is also well accepted
by non-Muslim tourists. Economically, halal tourism has the potential to increase the
number of Muslim tourist visits, which in turn can boost local income and create new
job opportunities. However, the main challenge faced is the infrastructure, which is
still lagging behind compared to major tourist destinations such as Bali.
Environmental aspects are also given attention in this policy, with an emphasis on
the sustainable management of natural resources.
To support the development of halal tourism, the Provincial Government of
NTB prioritizes collaboration between various OPDs (Regional Work Units) and the
private sector. In this regard, training human resources (HR) in the tourism sector is
key to improving the understanding and skills of industry players in providing halal
tourism services. On the other hand, more targeted promotion is needed to attract
international tourists, particularly from predominantly Muslim countries like
Malaysia. Despite the challenges related to the narrow understanding of halal
tourism and the lack of socialization in the private sector, NTB shows great potential
to become a sustainable halal tourism destination.
Overall, despite several obstacles related to infrastructure and the
understanding of halal tourism, this policy has shown significant progress. NTB has
the potential to become a more developed halal tourism destination by continuing to
strengthen cross-sector collaboration, improving HR capacity, and ensuring the
management of Muslim-friendly, sustainable tourism that benefits the local economy.
Keyword : Halal Tourism Policy, Sustainable Tourism, Economic Impact of
Tourism
| 2025176 | TES 338,9 JOF e 2025 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain