Texts
PERENCANAAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT : STUDI DI KABUPATEN SARMI
RINGKASAN
Wulan Dari Fitrianti, NIM: 236030100111049 Program Magister Ilmu
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Malang, 16 Juli 2025, “Perencanaan Strategis Pembangunan Desa Tertinggal
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Kabupaten Sarmi)”,
Pembimbing: Prof. Dr. M.R. Khoirul Muluk, S.Sos., M.Si & Dr. Drs. Riyanto,
M.Hum.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih tingginya status desa tertinggal
di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, meskipun berbagai program pembangunan
dan pemberdayaan telah dijalankan sejak bergulirnya Dana Desa tahun 2015. Data
Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 92 desa,
sebanyak 45 desa tergolong sangat tertinggal dan 36 desa masih berstatus
tertinggal. Permasalahan seperti keterisolasian geografis, rendahnya kapasitas
SDM, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama dalam
perencanaan pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya
perencanaan strategis yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat dan sensitif
terhadap konteks sosial-budaya lokal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis (1) perencanaan strategis pembangunan desa
tertinggal berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sarmi, serta (2) sejauh
mana pemberdayaan masyarakat tercermin dalam proses penyusunan rencana
strategis tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode
deskriptif. Fokus analisis mengacu pada sepuluh tahapan perencanaan strategis
menurut John M. Bryson (2011), serta dua dimensi pemberdayaan masyarakat,
yaitu keterlibatan dalam perencanaan dan manfaat dari strategi yang dirumuskan.
Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan dari
Bappeda, DPMK, kepala distrik, dan kepala kampung, serta dokumen strategis dan
data sekunder lainnya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tahapan perencanaan
strategis telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, mulai dari visi
keberhasilan hingga penataan ulang strategi. Namun demikian, tahapan tersebut
belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis, terutama dalam hal
kesepakatan awal, perumusan visi dan nilai secara formal, serta integrasi partisipasi
masyarakat dalam tahap perencanaan awal. Strategi pembangunan desa tertinggal
lebih banyak difokuskan pada aspek fisik dan administratif, sedangkan dimensi
pemberdayaan sosial dan ekonomi masih menghadapi tantangan besar, seperti
keterbatasan pendamping teknis, kesenjangan data antarinstansi, serta rendahnya
literasi perencanaan di tingkat kampung.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perencanaan
strategis di Kabupaten Sarmi belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip
perencanaan berbasis nilai (value based strategic planning) yang mendorong
inklusivitas, partisipasi aktif, dan kepemilikan masyarakat terhadap arah
pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat baru terjadi pada tingkat
implementasi program, sedangkan dalam tahap perencanaan masyarakat belum
banyak dilibatkan secara bermakna. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan
top-down masih cukup dominan dalam praktik kebijakan pembangunan desa di
wilayah tersebut. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan
beberapa hal. Pertama, pentingnya memperkuat kapasitas kelembagaan kampung
dan SDM lokal melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan. Kedua,
pemerintah daerah perlu menyusun dokumen strategi pembangunan desa yang
lebih eksplisit, operasional, dan berbasis data lokal yang akurat. Ketiga, partisipasi
masyarakat perlu diperluas tidak hanya secara prosedural, tetapi juga substantif
dengan melibatkan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat
adat. Terakhir, integrasi perencanaan strategis harus memperhatikan konteks
geografis dan kearifan lokal agar strategi yang dirancang benar-benar adaptif dan
berkelanjutan.
Kata Kunci : Perencanaan Strategis, Pemberdayaan, Desa Tertinggal,
Pembangunan.
SUMMARY
Wulan Dari Fitrianti, ID Student: 236030100111049 Master's Program
in Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya
University, Malang, 18 July 2025, “Strategic Planning for the Development of
Underdeveloped Villages Based on Community Empowerment (Study in
Sarmi Regency)”, Promotor: Prof. Dr. M.R. Khoirul Muluk, S.Sos., M.Si &
Dr. Drs. Riyanto, M.Hum.
This research is motivated by the persistently high status of underdeveloped
villages in Sarmi Regency, Papua Province, despite the implementation of various
development and empowerment programs since the introduction of the Village
Fund in 2015. According to the 2024 Village Development Index (IDM), out of 92
villages, 45 are categorized as “very underdeveloped” and 36 as “underdeveloped.”
Issues such as geographic isolation, limited human resource capacity, and weak
institutional coordination pose major challenges to village development planning.
These conditions underscore the need for strategic planning that is rooted in
community empowerment and sensitive to local socio-cultural contexts. The study
aims to describe and analyze: (1) how strategic planning for underdeveloped village
development based on community empowerment is conducted in Sarmi Regency;
and (2) the extent to which community empowerment is achieved through the
formulation of such strategic plans.
This research employs a qualitative descriptive approach. The analytical
framework is based on John M. Bryson’s (2011) ten stages of strategic planning,
along with two key aspects of community empowerment: citizen participation in
the planning process and the tangible benefits of the strategies formulated. Data
were collected through in-depth interviews with six informants from Bappeda,
DPMK, district heads, and village chiefs, as well as relevant documents and
secondary data.
Findings indicate that most of Bryson’s strategic planning stages have been
implemented by the local government, from defining a vision of success to
reassessing strategies. However, these stages have not been fully documented or
consistently applied particularly in the areas of initial agreement, formal
articulation of mission and values, and community involvement in the early stages
of planning. Strategic planning in Sarmi still tends to emphasize administrative and
physical development, while social and economic empowerment remains
constrained by limited technical facilitators, fragmented interagency data, and weak
planning literacy at the village level.
The discussion reveals that Sarmi’s strategic planning process has not yet
fully embraced the principles of value-based strategic planning, which emphasize
inclusiveness, participatory decision-making, and community ownership.
Empowerment efforts are mostly seen at the implementation stage, while early
stage participation remains superficial. This suggests that a top-down approach still
dominates village development policy in the region. Based on the findings, several
recommendations are proposed: first, strengthen local institutional and human
resource capacity through continuous training and mentoring. Second, develop a
more explicit and operational strategic planning document based on accurate local
data. Third, expand community participation beyond procedural consultation by
involving vulnerable groups such as women, youth, and indigenous. Finally,
integrate strategic planning with local wisdom and geographic realities to ensure
adaptive and sustainable development outcomes.
Keywords : Strategic Planning, Empowerment, Underdeveloped Villages,
development.
| 2025172 | TES 307,72 FIT p 2025 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain