Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL : Studi Pada Desa Bumiaji Kota Batu

---

RINGKASAN

Salsabila, Dyah Nur Aini, Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya. 2024. Implementasi Kebijakan
Pengembangan Desa Wisata Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lokal
(Studi Pada Desa Bumiaji Kota Batu); Ketua Komisi Pembimbing: Prof.
Dr.Sumartono, MS dan Anggota Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Choirul Saleh, M.Si.

Desa Wisata Bumiaji mengimplementasikan kebijakan desa wisata dengan
mengesahkan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Desa
Bumiaji sebagai desa wisata. Hal ini sebagai upaya peningkatan ekonomi lokal
Desa Bumiaji. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi kebijakan pengembangan desa wisata dalam upaya peningkatan
ekonomi lokal di Desa Bumiaji, Kota Batu. Jenis Penelitian menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan melibatkan sumber data
dari informan, fenomena, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian yaitu
implementasi kebijakan mengacu pada model implementasi kebijakan Grindle
(1980), faktor pendukung dan penghambat. Analisis data menggunakan model
interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada isi kebijakan, melibatkan aktor dengan kesamaan kepentingan yang
mempermudah implementasi, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan
budaya, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah, memiliki target
perubahan yang jelas melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan
transformasi ekonomi berbasis wisata, kedudukan pembuat kebijakan pada
Kepala Desa dengan pengelolaan teknis oleh BUMDes, pelaksana program
berbasis kerjasama multipihak antara pemerintah desa, BUMDes, Pokdarwis,
BPD, dan masyarakat, bergantung pada keterampilan SDM yang terbatas,
potensi alam, anggaran, dan infrastruktur, meski tantangan ada pada teknologi
dan pemasaran digital. Pada konteks implementasi diketahui bahwa sinergi
antara pemerintah daerah, desa, BUMDes, Dinas Pariwisata, dan masyarakat
lokal menjadi kunci keberhasilan, karakteristik lembaga tercermin dari komitmen
kolaborasi antar lembaga dan pemangku kepentingan, Tingkat kepatuhan yang
tinggi dan responsivitas dari pemerintah dan masyarakat mendorong efektivitas
pengelolaan desa wisata. Faktor pendukung dari implementasi kebijakan ini pada
potensi alam sehingga menciptakan peluang ekonomi dan perubahan sosial
positif. Sedangkan faktor penghambat pada ketiadaan payung hukum seperti
RIPPARDA. Outcomes dari implementasi kebijakan ini meningkatkan ekonomi
lokal, menciptakan lapangan kerja, memperkaya budaya, serta mendukung
perubahan sosial positif, transformasi sikap, dan pemberdayaan masyarakat
secara inklusif. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan digital, pendampingan
berkelanjutan, dan perbaikan komunikasi internal untuk mengoptimalkan potensi
desa, serta pengesahan RIPPARDA sebagai landasan hukum pengelolaan desa
wisata yang terstruktur dan berkelanjutan.

KATA KUNCI: Implementasi Kebijakan, Desa Wisata, Ekonomi Lokal

SUMMARY

Salsabila, Dyah Nur Aini, Master of Public Administration Program, Faculty of
Administrative Science Brawijaya University. 2024. Implementation of Tourism
Village Development Policy in Efforts to Improve the Local Economy (A Study
in Bumiaji Village, Batu City); Chairman of the commission supervising: Prof.
Dr.Sumartono, MS dan Member of the commission supervising: Prof. Dr.
Choirul Saleh, M.Si.

Bumiaji Tourism Village implements tourism village policy through the enactment
of Village Regulation Number 10 of 2006 concerning the Designation of Bumiaji
Village as a Tourism Village. This study aims to describe and analyze the
implementation of tourism village development policy in enhancing the local
economy in Bumiaji Village, Batu City. The research employs a qualitative
approach with a descriptive method, involving data sources from informants,
phenomena, and documentation. Data collection techniques include interviews,
observation, and documentation. The focus of the study is on policy
implementation, referring to Grindle’s (1980) policy implementation model,
including supporting and inhibiting factors. Data analysis uses the interactive
model by Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results show that, in terms
of policy content, the involvement of actors with shared interests facilitates
implementation, provides economic, social, and cultural benefits, enhances trust
in the government, and has clear transformation targets through increased
community participation and tourism-based economic transformation. The
policymaker is the Village Head, with technical management carried out by the
Village-Owned Enterprises (BUMDes), and program implementation involves
multi-stakeholder collaboration among the village government, BUMDes, Tourism
Awareness Group (Pokdarwis), Village Consultative Body (BPD), and the
community. The implementation relies on limited human resource capacity,
natural potential, budget, and infrastructure, despite facing challenges in
technology and digital marketing. In terms of the implementation context, synergy
among the local government, village authorities, BUMDes, the Tourism Office,
and the local community is key to success. Institutional characteristics are
reflected in the commitment to collaboration among institutions and stakeholders.
A high level of compliance and responsiveness from both the government and
the community supports the effective management of the tourism village.
Supporting factors include natural potential, which creates economic
opportunities and positive social change. The inhibiting factor is the absence of a
legal framework such as the Regional Tourism Development Master Plan
(RIPPARDA). The outcomes of this policy implementation include improved local
economy, job creation, cultural enrichment, and support for positive social
transformation, attitude shifts, and inclusive community empowerment. Therefore,
digital marketing training, continuous mentoring, and improved internal
communication are needed to optimize village potential, along with the
legalization of RIPPARDA as a legal foundation for more structured and
sustainable tourism village management.

KEY WORDS: Policy Implementation, Village Tourism Policy, Local
Economy

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 307,72 SAL i 2025 K1

Penerbit

Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya., 2025

Deskripsi Fisik

xix, 238 Halaman ; Ilus : 29,5 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

307,72

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Policy Implementation
Tesis / Thesis
Implementasi Kebijakan, Desa Wisata
Ekonomi Lokal
Village Tourism Policy
Local Economy

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dyah Nur Aini Salsabila

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar