Image of KAPASITAS KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KEUANGAN : Perspektif Analytical Hierarchy Process

Texts

KAPASITAS KEBIJAKAN DALAM IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KEMENTERIAN KEUANGAN : Perspektif Analytical Hierarchy Process

RINGKASAN

Agil Ilman Rezadi, 2025. Kapasitas Kebijakan dalam Implementasi
Penghapusan Barang Milik Negara di Kementerian Keuangan (Perspektif
Analytical Hierarchy Process). Prof. Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Dr. Sarwono, M.Si

Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian/Lembaga
menghadapi kendala berulang, seperti BMN yang tidak diketahui
keberadaannya dan rusak berat yang belum dihapuskan, sebagaimana temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2014–2023. Penelitian ini bertujuan
mengidentifikasi kapasitas kebijakan yang perlu diprioritaskan untuk
mengoptimalkan penghapusan BMN menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas
operasional organisasi (bobot 0,155) merupakan prioritas utama, diikuti
kapasitas analitis sistem (0,149), operasional sistem (0,148), dan analitis
organisasi (0,145). Alternatif solusi terbaik adalah pengembangan sumber daya
manusia (SDM) (bobot 0,33), diikuti penyederhanaan birokrasi (0,30), dan
penataan tugas/fungsi (0,23). Penelitian ini merekomendasikan model kapasitas
kebijakan yang berfokus pada peningkatan kapasitas operasional organisasi,
teknologi informasi, regulasi, dan pengembangan SDM untuk mendukung
penghapusan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Kata kunci: Penghapusan BMN, Kapasitas Kebijakan, Kementerian
Keuangan, AHP, Pengembangan SDM

SUMMARY

Agil Ilman Rezadi, 2025. Policy Capacity in the Implementation of State
Owned Asset Disposal at the Ministry of Finance (Analytical Hierarchy Process
Perspective). Prof. Dr. Choirul Saleh, M.Si dan Dr. Sarwono, M.Si

The disposal of State-Owned Assets (BMN) in the Ministry of Finance
faces recurring issues, such as untraceable assets and heavily damaged assets
not yet disposed of, as identified by the Supreme Audit Agency (BPK) from
2014–2023. This study aims to identify policy capacities to be prioritized for
optimizing BMN disposal using the Analytical Hierarchy Process (AHP).
Findings indicate that organizational operational capacity (weight 0.155) is the
top priority, followed by system analytical capacity (0.149), system operational
capacity (0.148), and organizational analytical capacity (0.145). The best
solution is human resource development (weight 0.33), followed by
bureaucratic simplification (0.30) and arrangement of tasks/functions (0.23).
This study recommends a policy capacity model focusing on improving
organizational operational capacity, information technology, regulation, and
human resource development to support effective, efficient, and accountable
BMN disposal.

Keywords: BMN Disposal, Policy Capacity, Ministry of Finance, AHP, Human
Resource Development

Ketersediaan
2025156TES 658,40 REZ k 2025 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Terapan dan Teknologi)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 658,40 REZ k 2025 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xxiii, 169 Halaman ; Ilus : 29,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
658,40
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Pengembangan SDM
AHP
Tesis / Thesis
human resource development
Analytical Hierarchy Process (AHP)
Penghapusan BMN
Kapasitas Kebijakan
Kementerian Keuangan
BMN Disposal
Policy Capacity
Ministry of Finance
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar