Texts
PERENCANAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN ADMINISTRATOR : STUDI DI BKPSDM KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
RINGKASAN
Anggara Damar Samudra, Program Magister Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Perencanaan Karier Pegawai Negeri Sipil
pada Jabatan Administrator (Studi di BKPSDM Kabupaten Pasangkayu Provinsi
Sulawesi Barat). Ketua Komisi Pembimbing, Prof. Dr. Sumartono, MS dan Anggota
Komisi Pembimbing Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Si.
Perencanaan pola karier merupakan salah satu langkah menciptakan
PNS yang memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pemerintah, baik di instansi
pusat maupun daerah. Melalui Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil yang mengarahkan agar setiap instansi
pemerintah menyusun rencana pola karier paling lambat 2 tahun setelah peraturan
tersebut diundangkan. Dalam perencanaan pola karier di Kabupaten Pasangkayu,
terdapat permasalahan empiris terkait rendahnya nilai NSPK Manajemen ASN
pada elemen Pola Karier di Kabupetan Pasangkayu dengan Skor 1,75 dari 7 pada
Tahun 2022 dan Tahun 2023. Hal ini diakibatkan belum terlaksananya
perencanaan karier PNS sesuai Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan BKN Nomor 28 Tahun 2020
tentang Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil, belum
tersedianya dokumen perencanaan karier PNS periode 5, belum adanya aturan
yang mengatur tentang standar kompetensi jabatan, serta pelaksanaan mutasi
dan rotasi PNS PNS pada Jabatan Administrator dilaksanakan tanpa melalui
seleksi kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan
menganalisis perencanaan karier PNS pada jabatan Administrator serta berbagai
faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan karier PNS pada Jabatan
Administrator di Kabupaten Pasangkayu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Fokus penelitian ini yaitu : 1) Perencanaan karier PNS pada Jabatan
Administrator di BKPSDM Kabupaten Pasangkayu menggunakan model
perencanaan karier dari ivancevisch (2010)
dengan mengintegrasikan perencanaan karier individu dengan perencanaan karier organisasional yang
meliputi, Individual Needs and Aspiration; Personal Counseling and Assessment;
Individual Development Effort; Organizational Needs and Opportunities; Personnel
Planning and Career Information; Formal Training and Development Program;
serta Placement on Career Path. 2) Faktor pendukung dan penghambat dalam
perencanaan karier PNS pada Jabatan Administrator. sumber data diperoleh dari
informan melalui wawancara dan dokumen melalui dokumentasi. Uji keabsahan
data menggunakan triangulasi Teknik, dan Teknik analisis data menggunakan
analisis data model interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan karier PNS pada
Jabatan Administor di Kabupaten Pasangkayu belum optimal. Dari Indikator
“Individual Career Planning”, pada aspek “Individual Needs and Aspiration”, masih
terdapat PNS yang belum mengetahui dan merencanakan arah kariernya, serta
belum mengetahui keinginan dan kebutuhan kariernya sehingga PNS tersebut
belum mengetahui apa langkah yang harus dilakukan untuk menunjang karier di
masa depan. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi PNS disebabkan rendahnya
kepercayaan bahwa jenjang karier mereka ditentukan oleh kualifikasi, kompetensi,
dan kinerja yang mereka miliki, tetapi ditentukan oleh faktor politik, dimana Bupatii
selaku PPK memiliki kuasa penuh terhadap jenjang karier PNS yang akan
diangkat ke Jabatan Administrator. Pada aspek “Personal Counseling and
Assessment”, belum ada PNS yang melaksanakan assessment secara mandiri
dan hanya menunggu assessment / penilaian kompetensi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu. Pada aspek “Individual Development
Efforts”, masih terdapat PNS yang belum siap melaksanakan PKA dengan alasan
pribadi seperti masih banyaknya pekerjaan kantor yang harus diselesaikan.
Indikator “Organizational Career Planning”, pada aspek “Organizational Needs and
Opportunities”, dari 7 dokumen yang dibutuhkan dalam proses perencanaan karier
PNS pada Jabatan Administrator, masih terdapat 1 dokumen yang belum lengkap
yaitu dokumen analisis beban kerja, dan 2 dokumen yang belum ada, yaitu
dokumen standar kompetensi jabatan serta dokumen klasifikasi / rumpun jabatan.
Pada aspek “Personel Planning and Career Information”, assessment telah
dilaksanakan untuk 30 Pejabat Administrator dan 30 Pejabat Pengawas, tetapi
belum dilaksanakan untuk seluruh PNS yang memenuhi syarat menduduki
Jabatan Administrator, sehingga belum bisa dilaksanakan pemetaan karier
berdasarkan hasil assessment / penilaian kompetensi. Pada aspek “Formal
Training and Development Programs”, pengembangan kompetensi manajerial
melalui PKA telah dilaksanakan tetapi belum dilaksanakan untuk seluruh PNS
pada Jabatan Administrator. masih terdapat 67 PNS pada Jabatan Administrator
yang belum melaksanakan PKA. Pada Indikator “Placement on Career Path”
pelaksanaan mutasi dan promosi telah terlaksana dengan melibatkan Tim Penilai
Kinerja, tetapi penilaian hanya mengacu pada syarat administrasi sesuai PP 11
tahun 2017. Belum ada standar kompetensi jabatan dan standar penilaian yang
jelas sebagai dasar melakukan seleksi Pejabat Administrator
Faktor pendukung perencanaan karier PNS pada Jabatan Administrator
terdiri dari 1) Faktor internal : a) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
berupa pemanfaatan komputer, jaringan internet, dan berbagai website seperti
SIASN, E-Kinerja, I-Mut; b) Pendanaan yang tersedia di DPA dalam kegiatan
Assessment, Mutasi dan Promosi. 2) Faktor eksternal : a) Sumber daya manusia
aparatur dan perangkat daerah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu melalui Kerjasama pelaksanaan assessment dan pengembangan
kompetensi; dan b) aturan dan kebijakan dari pemerintah pusat
Faktor penghambat perencanaan karier PNS pada Jabatan Administrator
terdiri dari 1) Faktor internal : a) Kurangnya sumber daya manusia perencana di
BKPSDM Kabupaten Pasangkayu; b) belum adanya aturan dan kebijakan yang
mengatur secara khusus terkait pola karier dan standar kompetensi jabatan
administrator di Kabupaten Pasangkayu; c) pendanaan yang terbatas dalam
pelaksanaan pengembangan kompetensi pada Jabatan Administrator. 2) Faktor
eksternal : a) faktor politik, dimana kekuasaan penuh masih berada di tangan
bupati sebagai PPK
Rekomendasi dalam penelitian ini yaitu: 1) Untuk PNS pada Jabatan
Administrator yaitu: a) Selalu meningkatkan motivasi melalui pendidikan dan
pelatihan untuk mendukung jenjang karier; b) Membangun reputasi yang baik
melalui kinerja yang baik, disiplin, tanggung jawab, integritas dan menjalin
hubungan yang baik dengan sesama PNS; c) Mencari informasi yang menunjang
peluang karier; d) Mencari mentor dan role model yang sukses dalam kariernya.
2) Untuk BKPSDM yaitu: a) Melakukan sosialisasi dan seminar tentang pentingnya
mempersiapkan diri dan mengembangkan diri untuk menunjang peluang karier
masa depan; b) Melakukan Kerjasama dengan Pusbindiklatren Bappenas dengan
mengirim PNS untuk melakukan pelatihan perencanaan; c) Mengusulkan PNS
Jabatan Perencana pada formasi CPNS. 3) Untuk Instansi Pemerintah Kabupaten
Pasangkayu yaitu: a) Menyusun aturan tentang Standar Kompetensi Jabatan
Administrator; b) Melaksanakan assessment untuk seluruh PNS yang memenuhi
syarat untuk menduduki Jabatan Administrator. Hasilnya dijadikan dasar dalam
pemetaan Sembilan kotak manajemen talenta untuk perencanaan karier PNS lima
tahunan; c) Tim penilai kinerja melakukan seleksi yang transparan dan objektif
dengan indikator penilaian dan standar kompetensi jabatan yang diketahui oleh
seluruh PNS yang memenuhi syarat menduduki Jabatan Administrator; d)
Dukungan seluruh pimpinan dalam hal pendanaan dan komitmen melaksanakan
perencanaan karier berdasarkan hasil pemetaan manajemen talenta; e)
Membentuk sistem manajemen talenta digital dimana setiap PNS dapat melihat
posisi mereka secara langsung. Hal ini untuk menumbuhkan motivasi PNS dan
memberikan kejelasan terhadap jenjang karier mereka.
Kata Kunci : Perencanaan, Karier, Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Administrator
SUMMARY
Anggara Damar Samudra, Master of Public Administration Program,
Faculty of Administrative Sciences, Brawijaya University, The Career Planning of
Civil Servants for Administrator Positions (A Study in the BKPSDM of Pasangkayu
Regency, West Sulawesi Province). Chairman of the Advisory Commission, Prof.
Dr. Sumartono, MS and Member of the Advisory Commission Dr. Endah Setyowati,
S.Sos, M.Si.
Career pattern planning is one of the steps to create civil servants who
have the qualifications, competencies, and performance that are in accordance
with the needs of the organization in order to achieve the goals of the government
organization, both in central and regional agencies. Through the Regulation of the
Minister of PAN-RB Number 22 of 2021 concerning Civil Servant Career Patterns
which directs each government agency to prepare a career pattern plan no later
than 2 years after the regulation is enacted. In career pattern planning in
Pasangkayu Regency, there are empirical problems related to the low value of the
ASN Management NSPK in the Career Pattern element in Pasangkayu Regency
with a score of 1.75 from 7 max score in 2022 and 2023. This is due to the fact that
civil servant career planning has not been implemented in accordance with the
Regulation of the Minister of PAN-RB Number 22 of 2021 concerning Civil Servant
Career Patterns and BKN Regulation Number 28 of 2020 concerning the
Preparation of Civil Servant Career Development Plans, so that civil servant career
planning documents for the 5-year period are not available. In addition, there are
no regulations governing job competency standards, and the implementation of
civil servant mutations and rotations as a result of civil servant career planning in
the Administrator Position is carried out without going through competency
selection. This study aims to describe and analyze civil servant career planning in
the Administrator position and various supporting and inhibiting factors in civil
servant career planning in the Administrator Position in Pasangkayu Regency.
This study uses a qualitative approach with a descriptive research type.
The focus of this study is: 1) Career planning for civil servants in the Administrator
Position at BKPSDM Pasangkayu Regency using a career planning model from
Ivancevisch (2010) by integrating individual career planning with organizational
career planning which includes Individual Needs and Aspirations; Personal
Counseling and Assessment; Individual Development Effort; Organizational Needs
and Opportunities; Personnel Planning and Career Information; Formal Training
and Development Program; and Placement on Career Path. 2) Supporting and
inhibiting factors in civil servant career planning in the Administrator Position. Data
sources were obtained from informants through interviews and documents through
documentation. Data validity testing using triangulation techniques, and data
analysis techniques using interactive model data analysis by Miles, Huberman, and
Saldana (2014)
The results of the study indicate that the career planning of civil servants
in the Administrator Position in Pasangkayu Regency is not optimal. From the
"Individual Career Planning" Indicator, in the "Individual Needs and Aspiration"
aspect, there are still civil servants who don’t know and plan their career direction,
and don’t know their career desires and needs so that these civil servants do not
know what steps to take to support their careers in the future. This is due to the
lack of motivation of civil servants because they do not believe that their career
level is determined by the qualifications, competence, and performance they have,
but is determined by political factors, where the Regent as PPK has full power over
the career level of civil servants who will be appointed to the Administrator Position.
In the aspect of "Personal Counseling and Assessment", there are no civil servants
have implemented the assessment program by them selves and just wait
assessment/competency assessment carried out by the Pasangkayu Regency
Government. In the aspect of "Individual Development Efforts", there are still civil
servants who are not ready to implement PKA for personal reasons such as there
are still many office jobs that must be completed. Indicator "Organizational Career
Planning”, in the aspect of “Organizational Needs and Opportunities", of the 7
documents required in the civil servant career planning process for the
Administrator Position, there is still 1 document that is not complete, namely the
workload analysis document, and 2 documents that are not yet available, namely
the job competency standard document and the job classification/group document.
In the aspect of "Personnel Planning and Career Information”,assessmenthas
been implemented for 30 Administrator Officials and 30 Supervisory Officials, but
has not been implemented for all civil servants who meet the requirements for
occupying Administrator Positions, so career mapping cannot be carried out based
on the results of the assessment / competency assessment. In the aspect of
“Formal Training and Development Programs", the development of managerial
competencies through PKA has been implemented but has not been implemented
for all civil servants in the Administrator Position. There are still 67 civil servants in
the Administrator Position who have not implemented PKA. In the Indicator
"Placement on Career Path", the implementation of mutations and promotions has
been carried out by involving the Performance Assessment Team, but the
assessment only refers to the administrative requirements according to PP 11 of
2017. There are no clear job competency standards and assessment standards as
a basis for selecting Administrator Officials.
Supporting factors of civil servants career planning for administrator
positions consisting of 1) Internal factors: a) development of science and
technology in the form of the use of computers, internet networks, and various
websites such as SIASN, E-Kinerja, I-Mut; b) Funding available at DPA in
activitiesAssessment, Mutation and Promotion. 2) External factors: a) Human
resources of the apparatus and regional apparatus from outside the Pasangkayu
Regency Government agency through cooperation in the implementation
ofassessmentand competency development; and b) rules and policies from the
central government Inhibiting factors of civil servants career planning for administrator
positions consisting of 1) Internal factors: a) Lack of human resources for planners
at BKPSDM Pasangkayu Regency; b) the absence of rules and policies that
specifically regulate career patterns and competency standards for administrator
positions in Pasangkayu Regency; c) limited funding in implementing competency
development in Administrator Positions. 2) External factors: a) political factors,
where full power is still in the hands of the regent as PPK
The recommendations in this study are: 1) For civil servants in the
Administrator position: a) Always increase motivation through education and
training to support career levels; b) Building a good reputation through good
performance, discipline, responsibility, integrity and establishing good relationships
with fellow civil servants; c) Seeking information that supports career opportunities;
d) Seeking mentors and role models who are successful in their careers. 2) For
BKPSDM: a) Conducting socialization and seminars on the importance of
preparing and developing one self to support future career opportunities; b)
Cooperating with Pusbindiklatren Bappenas by sending civil servants to conduct
planning training; c) Proposing civil servants for the Planner Position in the CPNS
formation. 3) For Pasangkayu Regency Government Agencies: a) Drafting
regulations on Administrator Position Competency Standards; b) Implementing
assessmentfor all civil servants who meet the requirements to occupy the
Administrator Position. The results are used as the basis for mapping the Nine
talent management boxes for the five-year civil servant career planning; c) The
performance assessment team conducts a transparent and objective selection with
assessment indicators and job competency standards that are known to all civil
servants who meet the requirements to occupy the Administrator Position; d)
Support from all leaders in terms of funding and commitment to implementing
career planning based on the results of talent management mapping; e)
Establishing a digital talent management system where every civil servant can see
their position directly. This is to foster civil servant motivation and provide clarity
regarding their career levels.
Keywords: Planning, Career, Civil Servants, Administrator Position
| 2025152 | TES 352,66 SAM p 2025 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain