Texts
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN MITIGASI BENCANA DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA BATU
RINGKASAN
Denis Wijayanto. Program Magister Ilmu Administrasi Publik.Fakultas Ilmu
Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. “Collaborative Governance
Dalam Pegelolaan Mitigasi bencana di Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) di
Kota Batu”. Komisi Pembimbing: Ketua: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, Anggota
Prof. Dr. Suryadi, MS
Pengelolaan mitigasi bencana di Kota Batu menghadapi tantangan fundamental
akibat tingginya tingkat risiko bencana yang menuntut adanya pergeseran dari
paradigma penanggulangan yang reaktif menuju pendekatan Collaborative
Governance yang proaktif dan sinergis. Meskipun kolaborasi lintas sektor
merupakan kunci, implementasinya seringkali terhambat oleh kendala koordinasi,
ego sektoral, dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis secara mendalam bagaimana proses Collaborative Governance dalam
pengelolaan mitigasi bencana diimplementasikan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kota Batu, serta mengidentifikasi faktor-faktor
pendukung dan penghambat yang memengaruhinya secara signifikan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif,
dan studi dokumentasi dengan para pemangku kepentingan kunci. Analisis data
dilakukan secara interaktif menggunakan model dari Miles, Huberman, dan
Saldaña, yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Keabsahan temuan diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk
memastikan kredibilitas data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Collaborative Governance di BPBD
Kota Batu telah berjalan dengan mengimplementasikan lima dimensi model Ansell
& Gash. Proses ini secara signifikan didukung oleh faktor-faktor kunci, yaitu: (1)
kepemimpinan yang visioner dan fasilitatif; (2) partisipasi masyarakat yang kuat
dan terstruktur melalui Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB); (3)
pemanfaatan platform komunikasi informal yang efektif; dan (4) modal sosial
berupa kepercayaan timbal balik antar aktor. Namun, efektivitasnya dibatasi oleh
hambatan struktural yang nyata, meliputi: (1) kesenjangan kapasitas sumber daya
manusia yang bersertifikasi; (2) perbedaan orientasi prioritas dan ego sektoral antar
OPD; (3) keterbatasan infrastruktur teknologi informasi; dan (4) minimnya
keterlibatan sektor swasta.
Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi bencana di Kota
Batu sangat bergantung pada kemampuan untuk memperkuat faktor-faktor
pendukung yang berbasis sosial dan kepemimpinan, seraya secara sistematis
mengatasi hambatan-hambatan institusional dan struktural yang ada.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Mitigasi Bencana, BPBD, Partisipasi
Masyarakat, Tata Kelola Bencana.
SUMMARY
Denis Wijayanto. Master's Program In Public Administration. Administrative
Sciences. Brawijaya university, Malang. "Collaborative Governance in Disaster
Mitigation Management at the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of
Batu City." Supervisory Committee:Chairperson: Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin,
Member: Prof. Dr. Suryadi, MS
Disaster mitigation management in Batu City faces fundamental challenges due to
the high level of disaster risk that demands a shift from a reactive management
paradigm to a proactive and synergistic Collaborative Governance approach. While
cross-sector collaboration is key, its implementation is often hampered by
coordination constraints, sectoral egos, and limited resources. This study aims to
analyze in depth how the Collaborative Governance process in disaster mitigation
management is implemented by the Batu City Regional Disaster Management
Agency (BPBD), as well as identify the supporting and inhibiting factors that
significantly affect it.
This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection
was carried out through in-depth interviews, participatory observations, and
documentation studies with key stakeholders. Data analysis is performed
interactively using models from Miles, Huberman, and Saldaña, which includes
data condensation, data presentation, and conclusion drawn. The validity of the
findings is tested through triangulation of sources and methods to ensure the
credibility of the data.
The results of the study show that the Collaborative Governance process in BPBD
Kota Batu has been running by implementing the five dimensions of the Ansell &
Gash model. This process is significantly supported by key factors, namely: (1)
visionary and facilitative leadership; (2) strong and structured community
participation through the Disaster Risk Reduction Forum (FPRB); (3) effective use
of informal communication platforms; and (4) social capital in the form of mutual
trust between actors. However, its effectiveness is limited by obvious structural
barriers, including: (1) the capacity gap of certified human resources; (2)
differences in priority orientation and sectoral ego between OPDs; (3) limited
information technology infrastructure; and (4) lack of private sector involvement.
The implications of these findings confirm that the success of disaster mitigation in
Batu City is highly dependent on the ability to strengthen social-based and
leadership-based supporting factors, while systematically addressing existing
institutional and structural barriers.
Keywords: Collaborative Governance, Disaster Mitigation, BPBD, Community
Participation, Disaster Governance.
Tidak tersedia versi lain