Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : Studi Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI HIJAU DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : Studi Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat

RINGKASAN

Ardika Rizkian Nurrahmat, Program Magister Administrasi Publik, Universitas
Brawijaya, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Energi Hijau di Provinsi Nusa
Tenggara Barat (Studi pada Provinsi Nusa Tenggara Barat)”. Tahun 2025.
Pembimbing: Prof. Dr. Choirul Saleh, M. Si., Anggota: Firda Hidayati, S. Sos., MPA.,
DPA.

Tesis ini mengkaji Implementasi Kebijakan Pengembangan Energi Hijau di
Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat
Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengembangan Energi Hijau sebagai dasar
hukumnya. Latar belakang penelitian ini berangkat dari urgensi transisi energi
sebagai upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan ketahanan energi
nasional. NTB memiliki potensi energi hijau yang besar, namun implementasinya
menghadapi tantangan regulasi, teknologi, pendanaan, dan kesadaran
masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana hasil dan
implementasi kebijakan pengembangan energi hijau di NTB ditinjau dari konten
kebijakan dan konteks implementasinya? (2) Apa saja faktor pendukung dan
penghambat implementasi tersebut?
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi
kasus. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman
serta teori implementasi kebijakan dari Grindle.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan
Pengembangan Energi Hijau di Provinsi NTB bertujuan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap energi fosil, menciptakan ketahanan energi, dan
memperkenalkan energi terbarukan sebagai solusi ramah lingkungan. Proyek
seperti PLTS memberikan solusi energi terbarukan yang lebih ekonomis dan
ramah lingkungan bagi masyarakat. Dampak sosial dari kebijakan ini sangat
positif, khususnya bagi masyarakat di daerah yang sebelumnya kesulitan
mengakses energi. Kebijakan ini telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat
dengan menyediakan akses penerangan yang stabil dan terjangkau. Selain itu,
kebijakan ini juga berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca dan
mitigasi perubahan iklim. Beberapa faktor pendukung keberhasilan kebijakan ini
meliputi komitmen pimpinan daerah, regulasi yang jelas, serta kolaborasi dengan
sektor swasta dan masyarakat. Kebijakan ini juga menghadapi tantangan, seperti
keterbatasan anggaran dan hambatan dalam proses perizinan serta pengadaan
lahan. Kekurangan kapasitas sumber daya manusia di tingkat lokal juga menjadi
hambatan dalam memastikan keberlanjutan kebijakan.

Oleh karena itu, agar kebijakan energi hijau benar-benar efektif dan
berkelanjutan, dibutuhkan upaya penguatan pada semua dimensi baik dalam hal
kapasitas kelembagaan, kolaborasi multipihak, maupun pendanaan yang inovatif,
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Grindle bahwa keberhasilan implementasi
kebijakan publik sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterjemahkan di
level lokal, melalui interaksi para aktor, pemanfaatan sumber daya, serta
kemampuan beradaptasi terhadap dinamika dan hambatan yang muncul dalam
praktik.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, energi hijau, ketahanan energi, NTB,
administrasi publik.

SUMMARY

Ardika Rizkian Nurrahmat, Master of Public Administration Program, Brawijaya
University, “Implementation of Green Energy Development Policy in West Nusa
Tenggara Province (Study on West Nusa Tenggara Province)”. Year 2025. Advisor:
Prof. Dr. Choirul Saleh, M.Si. Committee Member: Firda Hidayati, S.Sos., MPA.,
DPA.

This thesis examines the Implementation of Green Energy Development
Policy in West Nusa Tenggara Province with the Governor of West Nusa Tenggara
Regulation Number 13 of 2024 concerning Green Energy Development as its legal
basis. The background of this research is based on the urgency of energy transition
as an effort to mitigate climate change and increase national energy security. NTB
has great green energy potential, but its implementation faces challenges in terms
of regulation, technology, funding, and public awareness. The research questions
raised are: (1) How are the results and implementation of green energy
development policy in NTB reviewed from the policy content and implementation
context? (2) What are the supporting and inhibiting factors for this
implementation?.

The research method used was qualitative with a case study approach. Data
collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data
analysis was conducted using the Miles and Huberman model and Grindle's policy
implementation theory.
The research results show that the implementation of the Green Energy
Development Policy in NTB Province aims to reduce dependence on fossil fuels,
create energy security, and introduce renewable energy as an environmentally
friendly solution. Projects such as solar power plants (PLTS) provide a more
economical and environmentally friendly renewable energy solution for the
community. The social impact of this policy is very positive, especially for
communities in areas that previously had difficulty accessing energy. This policy
has improved the community's quality of life by providing stable and affordable
access to lighting. In addition, this policy also contributes to reducing greenhouse
gas emissions and mitigating climate change. Several factors supporting the
success of this policy include the commitment of regional leaders, clear
regulations, and collaboration with the private sector and the community. This
policy also faces challenges, such as budget constraints and obstacles in the
licensing process and land acquisition. Lack of human resource capacity at the
local level also hinders ensuring the policy's sustainability.

Therefore, for green energy policies to be truly effective and sustainable,
strengthening efforts are needed in all dimensions, both in terms of institutional
capacity, multi-stakeholder collaboration, and innovative funding. This approach is
in line with Grindle's principle that the success of public policy implementation
depends heavily on how policies are translated at the local level, through the
interaction of actors, the use of resources, and the ability to adapt to the dynamics
and obstacles that arise in practice.

Keywords: Policy implementation, green energy, energy security, West Nusa
Tenggara, public administration.

Ketersediaan
2025134TES 352,38 NUR i 2025 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 352,38 NUR i 2025 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xviii, 227 Halaman ; Ilus : 29,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
352,38
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Public Administration
Administrasi Publik
implementasi kebijakan
Policy Implementation
Tesis / Thesis
energi hijau
ketahanan energi
NTB
green energy
energy security
West Nusa Tenggara
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar