Texts

Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Keistimewaan Yogyakarta : Studi Pada Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta- Bawen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012

---

RINGKASAN

BOBY KURNIAWAN, NIM. 236030100111031, Program Magister Ilmu
Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, 2024. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI WILAYAH
KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA (Studi Pada Pembangunan Jalan Tol
Yogyakarta- Bawen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)
Pembimbing: Prof. Dr. Abdullah Said, M.Si dan Dr. Imam Hanafi, M.Si.

Proses implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk proyek
pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di DIY menghadapi beberapa
permasalahan. Antara lain adanya penolakan dari Gubernur DIY yaitu Sri Sultan
Hamengku Buwono X untuk melepaskan tanah kasultanan yang terdampak
pembangunan jalan tol ke pemerintah. Hal tersebut dikarenakan adanya status
keistimewaan yang dimiliki oleh DIY yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Salah satu keistimewaan DIY adalah
dalam pengelolaan pertanahan. Permasalahan lainnya juga adanya tanah-tanah
wakaf yang belum selesai proses ganti kerugiannya. Sehingga penelitian ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat beberapa fenomena yang
mengakibatkan pelaksanaan pembangunan jalan tol terhambat.
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis implementasi kebijakan
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalan tol Yogyakarta
bawen di wilayah D.I Yogyakarta, dan 2) Menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan
umum pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di wilayah D.I Yogyakarta.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta
menggunakan model implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yang
disebut sebagai A Framework for Implementation Analysis.

Diperoleh kesimpulan bahwa: pertama, implementasi kebijakan
pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen di DIY tidak
sepenuhnya beerjalan secara normatif sesuai dengan UU 2 Tahun 2012.
Ketidaksesuaiannya adalah terkait dengan objek pengadaan tanah berupa tanah
kasultanan, yang tidak dilepaskan kepada pemerintah. Meskipun demikian output
pengadaan tanah tetap menghasilkan suatu capaian, yaitu sebagian besar tanah
sudah dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan jalan tol Adapun
dampak nyata meliputi dampak lingkungan, psikologis, dan ekonomi. Faktor-faktor
penghambat implementasi kebijakan ini meliputi: 1) Ketidaksediaan pihak Karaton
melepas tanah kasultanan. 2) Kurangnya koordinasi antar lembaga. 3) Tidak
adanya aturan pelaksana terkait pendataan bangunan terdampak. 4)
Keterbatasan jumlah pelaksana. 5) Variasi kondisi sosial ekonomi, seperti tanah
kasultanan. Faktor pendukung meliputi: 1) Proporsi kecil kelompok sasaran. 2)
Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan. 3) Validitas teori sebab akibat dalam
kebijakan. 4) Cukupnya alokasi sumber daya keuangan. 5) Akses formal oleh
pihak luar. 6) Dukungan publik, penguasa, serta komitmen dan kemampuan
pejabat pelaksana.

Kata Kunci: Kebijakan, Pengadaan Tanah, Pembangunan, Dampak,
Tanah Kasultanan

SUMMARY

BOBY KURNIAWAN, NIM. 236030100111031, Master Program of Public
Administration Sciences, Brawijaya University, 2024. IMPLEMENTATION OF
LAND ACQUISITION POLICY FOR PUBLIC INTEREST IN THE SPECIAL
REGION OF YOGYAKARTA (Study on the Development of the Yogyakarta-Bawen
Toll Road Based on Law Number 2 of 2012) Adviser: Prof. Dr. Abdullah Said, M.Si
dan Dr. Imam Hanafi, M.Si.
The implementation process of land acquisition policy for the Yogyakarta
Bawen toll road development project in the Special Region of Yogyakarta (DIY)
encountered several issues. One of the main obstacles was the refusal of the
Governor of DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, to relinquish the Sultanate land
affected by the toll road project to the government. This refusal is rooted in the
region’s special status, as regulated under Law No. 13 of 2012 concerning the
Special Status of DIY, which grants the region a unique authority over land
management. Another issue pertains to the unresolved compensation processes
for several waqf (religious endowment) lands. These phenomena have led to
delays in the toll road construction.

This study aims to: (1) analyze the implementation of land acquisition policy
for the public interest in the context of the Yogyakarta–Bawen toll road
development in DIY; and (2) examine the factors that influence the implementation
of this policy. The research employs a descriptive qualitative approach, using
Mazmanian and Sabatier’s model known as A Framework for Implementation
Analysis.

The findings indicate that the implementation of land acquisition policy for
the toll road development in DIY did not proceed entirely in accordance with the
normative procedures stipulated in Law No. 2 of 2012. The main deviation involves
the Kasultanan Land, which was not formally relinquished to the government.
Nevertheless, the land acquisition process still yielded measurable outcomes, as
most of the land required has been utilized to support toll road development. The
observed impacts include environmental, psychological, and economic effects.
The inhibiting factors identified in the policy implementation include: (1) the
Sultanate's unwillingness to release its land; (2) lack of coordination among
institutions; (3) absence of regulations governing the inventory of affected
structures; (4) limited number of implementing personnel; and (5) socio-economic
diversity, particularly related to Sultanate land. On the other hand, supporting
factors include: (1) the relatively small size of the target group; (2) clarity and
consistency of policy goals; (3) the validity of causal theory underpinning the policy;
(4) adequate allocation of financial resources; (5) formal access for external
stakeholders; and (6) public and political support, as well as the commitment and
capacity of implementing officials.
.
Keywords: Policy, Land Acquisition, Development, Impact, Sultan Ground

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 333,73 KUR i 2025 K1

Penerbit

Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya., 2025

Deskripsi Fisik

xviii, 298 Halaman ; Ilus : 29,5 Cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

333,73

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Pembangunan
Policy
Development
Kebijakan
Pengadaan Tanah
impact
Tesis / Thesis
Dampak
Tanah Kasultanan
Land Acquisition
Sultan Ground

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Boby Kurniawan

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar