Image of Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Daerah dalam Perspektif Collective Action : Studi Komparatif Pada Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun

Texts

Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Daerah dalam Perspektif Collective Action : Studi Komparatif Pada Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun

RINGKASAN

Shinta Awalia Rizky Nugrahani, Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pembangunan Daerah dalam Perspektif Collective Action (Studi Komparatif pada Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun); Komisi Pembimbing: Ketua: Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.d., Anggota: Dr. Siti Rochmah, M.Si.

Keuangan daerah adalah salah satu aspek penting dalam proses penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Keuangan daerah sendiri merujuk pada kekayaan daerah yang dapat dinilai dengan uang atau barang. Agar pembelanjaan uangnya efektif dan efisien, pemerintah perlu melakukan pengelolaan yang agendanya meliputi perencanaan, pembuatan laporan keuangan, hingga pengawasan. Salah satu sumber penerimaan keuangan daerah yang potensial dialah pajak daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, semakin besar sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan pemerintah pusat, maka daerah diharapkan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah.
Kesadaran untuk membayar pajak tidak tumbuh secara langsung di kehidupan masyarakat karena masih kurangnya pemahaman Masyarakat tentang pajak. Namun menurut data yang didapatkan bahwa penerimaan pajak derah masih terdapat piutang dengan nominal yang besar. Sehingga dapat dipastikan bahwa kesadaran wajib pajak yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh kementerian keuangan membuktukan bahwa hampir setiap daerah memiliki tunggakan piutang pajak daerah yang besar dengan kasus bahwa wajib pajak yang berperilaku tidak sadar dan tidak patuh.

Keterkaitan tindakan kolektif atau Collective Action dengan pemilihan ke tiga daerah yang dipilih oleh peneliti ialah karena dengan melihat data diatas, masih tingginya angka piutang pajak daerah yang terutang. Dengan melihat data jumlah piutang yang ada di Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun maka Collective Action yang ada di ketiga kota tersebut masih belum terbentuk. Nilai dari kontribusi pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah masih terbilang rendah, sedangkan Collective Action dapat dilihat keberasilannya dari perolehan pajak daerah dan tunggakannya yang seharusnya kecil.

Maka dari itu dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak daerah terhadap Pembangunan Daerah dengan memotrek berdasarkan Perspektif Collectif Action. Teori Collective Action ini mengupas keterkaitan fenomena sosial seperti kerja sama dan gotong royong dalam masyarakat untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dengan hadirnya teori tersbut maka peneliti tertarik untuk mengekplore dan menerapkan teori tersebut terhadap penerimaan pajak daerah yang ada pada Kota Probolinggo, Kota Mojokerto dan Kota Madiun.

Adapun pendeketan dalam penelitian ini adalah pendekatan Mixed Method bersifat Sekuensial Eksplanatori. Teknik pengumpulan data berupa sebaran survey untuk diidentifikasi menggunakan Aplikasi SEM- PLS kemudian dari hasil Kuantitatif tersebut akan ditarik hasil yang kemudian akan digali lebih mendetail dengan penelitian Kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, pedoman wawancara, dan alat dokumentasi. Kemudian analisis data berupa model analisis data menurut Cresswell (2019).
Hasil penelitian ini adalah secara keseluruhan ialah kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga berpengaruh juga terhadap penerimaan wajib pajak. Pada Collective Action dengan nilai terendah ialah pada Kota Probolinggo hal tersebut terbukti dari hasil wawancara yang langsung menginformasi pihak terkait kerjasama antar perangkat daerah serta sektor swasta. Pada Kota Madiun dengan nilai tertinggi dari Kota Probolinggo dan Kota Mojokerto membuktikan bahwa komitmen Pemerintah Kota Madiun terutama Dinas Pendapatan Daerah telah melakukan berbagai upaya seperti teknologi serta sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Local tax, regional development, Collective Action

SUMMARY

Shinta Awalia Rizky Nugrahani, Master of Public Administration, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya, Malang, Local Tax Revenue on Regional Development in the Perspective of Collective Action (Comparative Study on Probolinggo City, Mojokerto City and Madiun City); Supervisory Commission: Chair: Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.d., Member: Dr. Siti Rochmah, M.Si.
Local finance is one of the important aspects in the process of organizing local government functions. Regional finance itself refers to regional assets that can be valued in money or goods. In order to spend money effectively and efficiently, the government needs to carry out management whose agenda includes planning, making financial reports, and supervision. One of the potential sources of local financial revenue is local taxes. Taxes are a source of local revenue so that the region can carry out its autonomy, namely being able to regulate and manage its own household. Therefore, the greater the source of income that comes from regional potential and not from central government assistance, the more capable the region is expected to be able to further succeed in regional development.

The awareness to pay taxes does not grow directly in people's lives because of the lack of understanding of taxes. However, according to the data obtained, regional tax revenues still have receivables with a large nominal value. So it can be ascertained that taxpayer awareness which also affects taxpayer compliance affects local tax revenue. Based on data published by the ministry of finance, it proves that almost every region has large arrears of local tax receivables with cases that taxpayers behave unconsciously and disobediently.
The relationship between Collective Action or Collective Action with the selection of the three regions chosen by the researcher is because by looking at the data above, there is still a high number of outstanding local tax receivables. By looking at the data on the amount of receivables in Probolinggo City, Mojokerto City and Madiun City, Collective Action in the three cities has not yet been formed. The value of the contribution of local taxes to local revenue is still relatively low, while Collective Action can be seen from the success of the acquisition of local taxes and arrears that should be small.
Therefore, in this study, researchers want to know the effect of local tax revenue on regional development by shooting based on the Collective Action Perspective. This Collective Action theory explores the relationship between social phenomena such as cooperation and mutual cooperation in society to achieve common goals. With the presence of the theory, researchers are interested in exploring and applying the theory to local tax revenues in Probolinggo City, Mojokerto City and Madiun City.

The approach in this research is a Sequential Explanatory Mixed Method approach. The data collection technique is in the form of a survey distribution to be identified using the SEM- PLS Application then from the Quantitative results will be drawn results which will then be explored in more detail with Qualitative research with interviews, observations, and documentation. The research instruments in this study were the researchers themselves, interview guidelines, and documentation tools. Then analyze the data in the form of a data analysis model according to Cresswell (2019).
The result of this study is that overall taxpayer awareness can affect taxpayer compliance so that it also affects taxpayer revenue. In Collective Action with the lowest value is in Probolinggo City, this is evident from the results of interviews that directly inform parties related to cooperation between regional apparatus and the private sector. In Madiun City with the highest score from Probolinggo City and Mojokerto City, it proves that the commitment of the Madiun City Government, especially the Regional Revenue Office, has made various efforts such as technology and socialization to the community.

Keywords: Local tax, regional development, Collective Action

Ketersediaan
202526TES 336,22 NUG p 2024Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 336,22 NUG p 2024
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xxi, 279 Halaman ; Ilus : 29,5 Cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
336,22
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
Regional Development
Local Tax
Tesis / Thesis
Collective Action
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar