Image of Teori dan Isu Pembangunan

Texts

Teori dan Isu Pembangunan

Keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa wewenang pengelolaan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu dekonsentrasi, pembantuan (medebewind) dan desentralisasi. Sedangkan dalam Undang-undang No. 32/2004, seluruh fungsi pelayanan publik - kecuali pertahanan, hubungan luar negeri, kebijakan moneter dan perdagangan, serta sistem hukum- akan didesentralisasikan pada tingkat kabupaten.

Tetapi pada kenyataannya pelaksanaan sisten desentralisasi tidaklah mudah. Suanber daya manusia sebagai pelaksana ut ama reformasi sistem ini tidak dipersiapkan terlebih dahulu, setelah sekian lama berada dalam sistem

sentralistik yang sangat mengebiri kreativitas dan kearifan lokal. Sehir.gga, para kepala daerah mengalami kegagapan manakala diminta untuk menyusun visi dan inisi program pembangunan. Tidak mudah untuk merealisasikan pembangunan daerah yang didasarkan pada potensi, sumber daya, dan masalah daerah dengan sumber daya manusia yang berkualitas rendah."

Ketersediaan
202511339,5 CHA t 2017 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
339,5 CHA t 2017 K1
Penerbit
Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka.,
Deskripsi Fisik
vii, 475 Halaman ; Ilus : 21 Cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-011-952-9
Klasifikasi
339,5
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Edisi Kedua Cetakan Ketiga
Subjek
Ekonomi
Ekonomi Pembangunan
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar