Image of IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) : Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara

Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) : Studi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara

RINGKASAN

KHANTI CITTA ANUTTARI, Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 2024. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) (STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LOMBOK UTARA”. Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Anggota: Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si
Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai jenis kegiatan baru dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya e- Government. Dalam konteks meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pemerintah menyelenggarakan pelayanan dokumen kependudukan dalam bentuk pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). E-KTP card merupakan dokumen kependudukan yang berisikan sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi berbasis pada database kependudukan nasional.
Dengan menggunakan teknologi elektronik dan data yang terenkripsi, e- KTP dapat membantu mengurangi risiko identitas ganda, kecurangan, dan penyalahgunaan data identitas. Selain itu, e-KTP juga memudahkan dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, seperti pembuatan SIM, paspor, dan layanan lainnya yang memerlukan identifikasi yang kuat dan terpercaya. Dengan demikian, e-KTP secara efektif membantu memastikan keamanan dan keamanan identitas penduduk. Target realisasi di Kabupaten Lombok Utara saat ini telah mencapai hingga 99,44 persen, dimana target yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat telah tercapai. KTP elektronik bagi wajib KTP telah mencapai sekitar 183.861 penduduk, dengan wajib KTP di seluruh daerah Lombok Utara mencapai 184.899 orang. Hanya sekitar kurang lebih 1.038 orang atau kurang lebih yang belum melakukan perekaman data e-KTP sebanyak 0,56 persen.
Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif dan terinci tentang:(1) implementasi kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, (2) hambatan dalam implementasi kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, (3) hasil implementasi kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara.
Metodelogi penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan 3 fokus penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Saldana (2014) dengan buku berjudul “Qualitative data analysis: An expanded sourcebook: 2nd edition”.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi kebijakan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara dilakukan melalui 3 aspek, sebagai berikut: transmisi, konsistensi, kejelasan. Transmisi: proses transmisi kebijakan e-KTP kepada penerima layanan (masyarakat) juga gencar dilaksanakan melalui sosialisasi-sosialisasi layanan Administrasi Kependudukan berbasis Desa yang membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat. Konsistensi: proses komunikasi tidak berjalan dengan konsisten dikarenakan adanya perbaikan gedung di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara sehingga jumlah pengunjung sangat terbatas. Sebelum terjadinya gempa bumi tahun 2018, pengunjungnya sangat ramai. Kejelasan: terdapat kendala terkait kejelasan komunikasi antara pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat, hal ini di dasarkan pada pendapat masyarakat pengguna layanan dimana tidak terdapat pegawai yang dapat ditanyakan perihal informasi tentang dokumen atau berkas yang diperlukan. Kedua, sumber daya. Sumber daya manusia dikatakan cakap dan kompeten, namun kekurangan staf teknologi informasi untuk maintenance SIAK.
Sumber daya finansial pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak tercakup dengan cukup dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara bahkan dengan menyediakan sarana khusus untuk penyandang disabilitas seperti penyediaan kursi roda. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan penerbitan dan penggunaan e-KTP sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Disposisi yang diberikan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara sesuai dengan tugas dan fungsi yang mereka tanggung. (2) Aspek kedua hambatan, terdapat hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal mencakup keterbatasan anggaran, keterbatasan jumlah staf, infrastruktur kurang memadai. Hambatan eksternal mencakup kurang kesadaran masyarakat terkait persyaratan pendaftaran e-KTP dan letak geografis Kabupaten Lombok Utara. (3) Aspek ketiga, hasil dari implementasi e-KTP yakni, Peningkatan efisiensi administrasi dengan menggunakan teknologi biometrik sidik jari, dan dampak pada sosial serta ekonomi, yang bertujuan untuk membantu identifikasi penduduk.
Saran atau Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain: 1) diharapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara memperhatikan kembali, dalam prioritas pemahaman masyarakat baik penduduk usia muda maupun penduduk lanjut usia terkait kebijakan pelayanan publik pembuatan e-KTP dengan sistem online. 2) penting bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali alokasi anggaran dalam APBD agar sesuai dengan kebutuhan nyata untuk mendukung transisi menuju pelayanan e-KTP yang modern dan efisien bagi masyarakat. 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara harus menambah staf bagian pengolahan dan pengumpulan data yang memiliki keahlian dalam penggunaan teknologi informasi didukung dengan sertifikasi perangkat lunak. Karena terdapat masalah dalam integrasi data sehingga harus diperbaiki, jika dikelola hanya dengan 1 (satu) atau 2 (dua) orang tentu tidak akan optimal, secara kesanggupan mungkin bisa diselesaikan namun memakan waktu cukup lama, ini akan menjadi faktor penghambat pemutakhiran data kependudukan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), dan Masyarakat Penerima Layanan 

SUMMARY

KHANTI CITTA ANUTTARI. Postgraduate Program, University of Brawijaya, Malang “Implementation Of Population Card Electronic (E-KTP) Policy (Study At The Population And Civil Registration Office Of North Lombok District)”. Supervisor: Prof. Dr. Soesilo Zauhar.,MS, Co-Supervisor: Dr. Mohammad Nuh, S.IP., M.Si
The development of technology and communication has encouraged the emergence of various new types of activities in various aspects of life, one of which is e-Government. In the context of improving population administration services to the public, the government provides population document services in the form of electronic identity card (e-KTP) services. e-KTP card is a population document that contains a security or control system from both the administrative and information technology sides based on the national population database. By using electronic technology and encrypted data, e-KTP can help reduce the risk of multiple identities, fraud, and misuse of identity data. In addition, e-KTP also facilitates government administration and public services, such as making driving licenses, passports, and other services that require strong and reliable identification. e-KTP effectively helps ensure the security and safety of residents' identities. The target realization in North Lombok Regency has currently reached 99.44 percent, where the target set by the Central Government has been achieved.
Electronic KTP for KTP mandatory residents has reached around 183,861, with KTP mandatory residents throughout North Lombok reaching 184,899 people. Only around 1,038 people or approximately 0.56 percent have not recorded e-KTP data. Based on this, the aim of this research is to describe and analyze comprehensively and in detail: (1) implementation of the electronic identity card (e- KTP) policy at the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency, (2) obstacles in the implementation of the electronic identity card (e-KTP) policy at the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency, (3) results of the implementation of the electronic identity card (e-KTP) policy at the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency.
The research uses a qualitative research type with an analytical descriptive approach. This research uses 3 research focuses according to the existing problem formulation. Data collection techniques were carried out by means of in- depth interviews, observation, and documentation. This study uses data analysis techniques proposed by Miles and Huberman in Saldana (2014) with a book entitled "Qualitative data analysis: An expanded sourcebook: 2nd edition".
The results of the study show that: (1) the implementation of the electronic identity card (e-KTP) policy at the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency is carried out through 3 aspects, as follows: first Transmission, consistency, clarity. Transmission: the process of transmitting the e-KTP policy to service recipients (the community) is also intensively carried out through socialization of Village-based Population Administration services that help the community to obtain easy, fast, and accurate services. Consistency: the communication process is not running consistently due to building repairs in the Population and Civil Registration Office of North Lombok Regency so that the number of visitors is very limited. Before the 2018 earthquake, the number of visitors was very crowded. Clarity: there are obstacles related to the clarity of communication between employees of the Population and Civil Registration Service and the public, this is based on the opinions of the public using the service where there are no employees who can be asked for information about the required documents or files. (2) Second, resources. Human resources are said to be capable and competent, but there is a lack of information technology staff for SIAK maintenance. Financial resources at the Population and Civil Registration Service are not sufficiently covered in the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). The government pays attention to the facilities and infrastructure used at the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency, even by providing special facilities for people with disabilities such as wheelchairs. In addition, the government is responsible for implementing the policy of issuing and using e-KTP in accordance with the applicable provisions and conditions. The disposition given to the employees of the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency is in accordance with the duties and functions they are responsible. The second aspect of obstacles, there are internal and external obstacles. Internal obstacles include budget limitations, limited number of staff, inadequate infrastructure. External obstacles are lack of public awareness regarding e-KTP registration requirements and the geographical location of North Lombok Regency. (3) The third aspect, the results of the implementation of e-KTP, namely, increasing administrative efficiency by using fingerprint biometric technology, and the impact on social and economic matters, which aims to help identify residents.
The recommendations resulting from this study include: 1) it is hoped that the Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency will pay attention again to the priority of public understanding, both young and elderly residents, regarding the public service policy for making e-KTP with an online system. 2) It is important for local governments to review budget allocations in the APBD to ensure they are in line with real needs to support the transition to modern and efficient e-KTP services for the community. 3) The Population and Civil Registration Service of North Lombok Regency must add staff for data processing and collection who have expertise in the use of information technology supported by software certification. Because there are problems in data integration that must be fixed, if managed by only 1 (one) or 2 (two) people it certainly will not be optimal, in terms of capability it may be resolved but it takes quite a long time, this will be a factor inhibiting population data updates.
Keywords: Policy Implementation, Population Administration, Electronic Identity Card (e-KTP), and Community Receiving Services

Ketersediaan
2024350TES 347 ANU i 2024 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
TES 347 ANU i 2024 K1
Penerbit
Malang : Program Magister Adminstrasi Publik Fakultas Ilmu Administasi Universitas Brawijaya.,
Deskripsi Fisik
xix, 230 Hal ; Ilus : 29,5 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
347
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
implementasi kebijakan
Administrasi Kependudukan
Tesis / Thesis
Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
Masyarakat Penerima Layanan
Population Administration
Electronic Identity Card (e-KTP)
Community Receiving Services
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar