/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 50" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
Seorang anggota DPRD harus mampu melihat secara jernih terhadap berbagai perspektif dan dinamika empirik yang telah berjalan selama ini. Melalui pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya dan berbagai program penguatan SDM lainnya, diharapkan seluruh anggota DPRD dapat meningkat kapasitasnya, sehingga mampu terlibat secara aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perw…
Hubungan antara birokrasi publik dan politik merupakan isu menarik yang tidak ada _habis- habisnya untuk dibahas. Dalam dataran teori, hubungan ini termanifestasikan dalam relasi “cinta” dan “benci’ antara disiplin ilmu politik dan administrasi publik. Relasi panas dingin ini secara menarik kemudian digambarkan sebagai paradigma ilmu administrasi publik oleh Nicolas Henry (1992). Pada …
Karya Brian C. Smith ini diawali dengan menguraikan konsep, tujuan dan unsur-unsur yang terdapat dalam desentralisasi. Desentralisasi politik dipandang sebagai salah satu syarat demokrasi. Dalam desentralisasi dan sistem unitarisme terdapat desentralisasi dengan bobot yang berbeda tetapi mempuyai ketergantungan yang sama untuk penentuan wilayah juridisiknya. Dalam pandangan demokrasi liberal …
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kami melihat bahwa problem pertanahan di Indonesia sangat kompleks dan menyangkut bukan hanya institusi Badan Pertanahan sendiri melainkan juga institusi pemerintah lainnya serta peraturan-peraturan yang paling rendah sampai dengan Konstitusi. Problem pelayanan umum sangat dipengaruhi oleh kultur birokrasi yakni, praktek korupsi dan secara politik ekon…
Di dalam buku yang Berjudul “Manajemen Pelayanan Publik menuju Tata Kelola yang Baik” ini terdiri dari dua bab yang berusaha mengenalkan dan menjelaskan gagasan-gagasan pemikiran terkait model dan tata kelola pelayanan publik. “Model Pelayanan Publik” dijelaskan bahwa untuk mepermudah tersampaikannya pelayanan pemerintah kepada Masyarakat maka diperlukan adanya model pelayanan Publik
Antara 1974 dan 1990 sistem politik lebih dari tiga puluh negara di Eropa Selatan, Amerika Latin, Asia Timur, dan Eropa Timur bergeser dari otoriter ke demokratis. Revolusi global yang disebut sebagai Gelombang Demokratisasi Ketiga ini mungkin merupakan kecenderungan politik terpenting pada akhir abad kedua puluh. Dalam buku ini Huntington menjelaskan mengapa dan bagaimana gelombang demok…
Kalau Anda benar-benar paham persoalan-persoalan ekonomi yang rumit, Anda harus mampu bercerita dengan bahasa sehari-hari yang mudah dimengerti. Demikian pesan seorang guru besar Sekolah Tinggi Ekonomi Tilburg, Belanda, kepada seorang mahasiswanya yang kuliah di sana pada periode 1953-1958. Mahasiswa itu kemudian menjadi penulis rubrik Komentar Ekonomi di Kompas. R.J. Kaptin Adisumarta nama …
Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (UU- PKPD), diperkirakan dapat berimplikasi pada perubahan mendasar dalam kebijakan pembangunan hingga di tingkat desa. Dalam hal penataan pemerintahan kabupaten, implementasi kedua Undang- Undang di atas seharusnya memperhatikan pula penataan …
Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, menuntut setiap pejabat publik wajib mempertanggungjawabkan (accountability), bersikap transparan (transparency) dan disampaikan secara terbuka (openess) kepada publik atas apa yang menjadi sikap, perilaku, dan kebijakannya baik yang sedang maupun yang akan dilakukan kepada publik. Selain itu, mereka juga harus dapat bertanggungjaw…
Banyak orang mengatakan bahwa kapitalisme global telah hadir sekarang. Mereka menyatakan bahwa pasar bebas kini telah membuka segala hambatan dunia dan semua negara harus menyesuaikan diri dengannya -- meski mungkin bagi beberapa pihak penyesuaian itu menyakitkan. Akan tetapi Robert Gilpin mengajak kita untuk tidak menerima begitu saja ekonomi global yang terbuka dan terintegrasi. Sebaliknya, k…