/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 6260" ]
Bind Value ⚒️: []
Penelitian ini terkait dengan institusi pelaksana dan sumber daya finansial dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender baik di masyarakat ataupun di tingkat aparatur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kepmendagri 132/2003.
Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Community Development. Kegiatan ini diprioritaskan untuk masyarakat dikawasan eksplorasi pertambangan, dengan sasaran dea/kelurahan yang minim prasarana serta tingkat kesejahteraan yang belum memadai.
Program Legislasi Daerah atau biasa disebut prolegda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencna, terpadu, dan sistematis.
Legislasi atau proses pembentukan undang-undang merupakan proses politik, yang tidak hanya diwarnai oleh unsur normatif, tetapi juga sikap dasar seorang legislator dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya sebagai suatu keputusan. Publik Choice Theory sebagai teori hukum menghadirkan alternatif cara dalam melakukan analisa terhadap suatu proses pembentukan undang-undang.
Banyaknya keluhan masyarakat pengguna jasa akan buruknya kinerja organisasi birokrasi publik, yang merupakan sumber dari kelambanan, pungli, in-efisiensi, diskriminasi, tidak responsif dan sebagainya dalam memberikan publik.
Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah cenderung berbelit-belit, lama dan adanya biaya yang tidak jelas.
Tuntutan dalam menghadapi otonomi daerah mengandung arti pentingnya pemerintah daerah memperhatikan kemampuang "Self suporting" dalam bidang keuangan. sumber pendapatan daerah tidak hanya diperoleh dari pendapatan asli daerah, tetapi juga berupa pemberian bagi hasil dari penerimaan Pemerintah Pusat.