/var/www/katalog/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 5110" ]
Bind Value ⚒️: []
Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan mengenai situasi dan kondisi yang dialami oleh pekerja anak di sektor tertentu di wilayah Kabupaten Probolinggo dan Tulungagung. Kerangka penelitian yang digunakan adalah penelitian yang berorientasi aksi dengan pendekatan partisipatoris, dan menjangkau partisipan pekerja anak, nonpekerja anak (kontrol grup), dan orang dewasa (terdiri dari orangtua p…
Buku ini berisi hasil konspirasi politik para elit pada pasal-pasal dalam UU No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum. Karena wilayah politik yang seharusnya menjadi tempat para elit bertanding merebut dukungan rakyat dengan menawarkan gagasan-gagasan yang berorientasi kepada kepentingan umum, hanya menjadi ajang perburuan kekuasaan yang didominasi intrik dan akrobat politik yang mengabaikan nor…
Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan tugas yang diamanatkan oleh undang-undang NO 27 tahun 2009 telah melaksanakan agenda pemantapan kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sosialisasi empat pilar yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali MAteri dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan MAjelis Permusyawaratan RAkyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan tahun 2002