Latar belakang penelitian ini adalah peran kepemimpinan dalam menciptakan layanan yang baik. Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyediakan barang dan jasa diwajibkan menerapkan sistem …
With existence of e-Procurement as part of e-Government , it is expected to be able to realize the efficiency and effectiveness of the procurement of goods and services at the Jayawijaya Regency UK…
E-Procurement dilatarbelakangi oleh pengadaan barang dan jasa secara konvensional yang dinilai kurang efektif dan efisien oleh pemerintah. Untuk itu, pemerintah selalu melakukan perubahan ke arah y…
E-procurement policy is top-down policy model from central government. Therefore, the government of Indonesia issued some regulations and guidelines to implement this policy.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-Procurement) merupakan inovasi pemerintah dalam pelayanan publik bertujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan ak…
Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Goverment merupakan "angin segar" bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang pemerintahan…