Texts
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK : Studi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan
RINGKASAN
Sakrawandi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang,
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK (Studi
Implementasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan
Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan);
Komisi Pembimbing, Ketua: Prof. Dr. Agus Suryono, MS., Anggota: Dr. Abd.
Qadir Muslim, S.Pd,I., M.Pd.
Latar belakang penelitian pentingnya memperhatikan pemenuhan hak
anak, dalam rangka menyambut bonus demografi dan mewujudkan Indonesia
emas pada tahun 2045, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan sistem pembangunan yang
menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak yang dilakukan secara
terencana, menyeluruh dan berkelanjutan, Kabupaten Sinjai merupakan salah
satu kabupaten dari 24 kabupaten/kota yang ada di provinsi Sulawesi Selatan
dan telah menerima penghargaan KLA dengan predikat Madya, akan tetapi
dalam pelaksanaan KLA masih terdapat banyak permasalahan terkait dengan
anak yang paling menonjol adalah meningkatnya kasus kekerasan terhadap
anak pada tahun yang sama dengan predikat Madya, sehingga perlu dilakukan
sebuah penelitian terkait dengan implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Layak
Anak di Kabupaten Sinjai. Tesis dengan judul Implementasi Peraturan Presiden
Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Studi di
Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan), Rumusan masalah penelitian ini:
Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Sinjai dan faktor
penghambatnya, Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan dan
menganalisis Implementasi Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2021 tentang
Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta faktor yang menghambatnya dalam
proses implementasi terkait dengan penyelenggaraan KLA di Kabupaten Sinjai.
Metode penelitian yang digukanan metode kualitatif dengan pendekatan
deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model (Miles
and Hubberman, 1984) yaitu dengan melakukan pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan di lapangan
menyatakan bahwa pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sinjai
belum memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap Masyarakat
khususnya pada pemenuhan hak-hak Anak, Pemerintah Kabupaten Sinjai masih
memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan KLA di
Kabupaten Sinjai, kurangnya peran BAPPEDA sebagai ketua gugus tugas
menyebabkan kurangnya sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan,
dari berbagai aspek implementasi KLA di Kabupaten Sinjai berdasarkan analisis
model implementasi Kebijakan (Grindle, 1980) menjelaskan bahwa dalam proses
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh konten dan konteks dari kebijakan itu
sendiri, maka implementasi KLA di Kabupaten Sinjai belum dilaksanakan secara
optimal hal tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi
antara sesama aktor yang terlibat,
kurangnya sumber daya yang dialokasikan baik itu anggaran, sarana dan
prasarana, sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman dan
keterlibatan baik stakeholder terkait maupun Masyarakat.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Gugus Tugas, Kabupaten Layak
Anak
SUMMARY
Sakrawandi, Postgraduate Program, Brawijaya University Malang,
Implementation on Child Friendly Regency/City Policy (Study of Presidential
Regulation Number 25 of 2021 on Child Friendly Regency/City Policy in Sinjai
Regency, South Sulawesi Province); Supervisory Commission, Chair: Prof. Dr.
Agus Suryono, MS, Member: Dr. Abd. Qadir Muslim, S.Pd., I., M.Pd.
The background of the research is the importance of paying attention to
the fulfillment of children's rights, in order to welcome the demographic bonus
and realize the golden Indonesia in 2045, Presidential Regulation No. 25 of 2021
concerning Child Friendly Regency / City Policy, with a development system that
guarantees the fulfillment of children's rights and child protection carried out in a
planned, comprehensive and sustainable manner, Sinjai Regency is one of 24
regency / cities in South Sulawesi province and has received the KLA award with
the title of Madya, but in the implementation of KLA there are still many problems
related to children, the most prominent of which is the increase in cases of
violence against children in the same year with the Madya predicate, so it is
necessary to conduct a study related to the implementation of the Child Friendly
Regency / City Policy in Sinjai Regency.
Thesis with the title Implementation of Presidential Regulation Number 25
of 2021 concerning Child Friendly Regency /City Policy (Study in Sinjai Regency,
South Sulawesi Province), The formulation of this research problem is: How is
the implementation of Presidential Regulation No. 25 of 2021 concerning Child
Friendly Regency/City Policy in Sinjai Regency and its inhibiting factors? The
objectives of this study are to describe and analyze the implementation of
Presidential Regulation No. 25 of 2021 concerning child-friendly district and city
policies, as well as factors that hinder the implementation process related to the
implementation of KLA in Sinjai Regency. The research method used is a
qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were
carried out by means of observation, interviews, and documentation. Data
analysis techniques use the model (Miles and Hubberman, 1984), namely by
collecting data, condensing data, presenting data, and drawing conclusions.
The results of field findings state that the implementation of the Child
Friendly Regency in Sinjai Regency has not had a significant impact on the
community, especially on the fulfillment of children's rights, the Sinjai Regency
Government still has a lot of work to do to realize KLA in Sinjai District, the lack of
BAPPEDA role as chairman of the task force causes a lack of synchronization
and coordination of policy implementation, from various aspects of KLA
implementation in Sinjai Regency based on the analysis of the Policy
implementation model (Grindle, 1980) explains that in the policy implementation
process is influenced by the content and context of the policy itself, the
implementation of KLA in Sinjai Regency has not been implemented optimally,
this is due to the lack of coordination and synchronization between the actors
involved, the lack of resources allocated both budget, facilities and infrastructure,
human resources, and the lack of understanding and involvement of both
relevant stakeholders and the community.
Key Words: Policy Implementation, Task Force, Child Friendly City
20242163 | TES 352 SAK i 2024 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
Tidak tersedia versi lain