Texts
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN
Yhoni Abe Pangestu, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Perencanaan Pembangunan Kota Layak Anak (KLA) Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara; Komisi Pembimbing: Ketua Prof. Dr. Sumartono, MS., Anggota Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si.
Perencanaan pembangunan sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah, berperan kunci dalam menggambarkan visi dan misi pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat. Visi Indonesia 2045 menargetkan kondisi yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Salah satu kebijakan penting dalam mempersiapkan Generasi Emas 2045 adalah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang menekankan peran penting anak-anak dalam masa depan daerah. Namun, perlindungan hak-hak anak di Indonesia masih jauh dari harapan, terlihat dari tingginya kasus eksploitasi dan kekerasan terhadap anak. Pengintegrasian perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diharapkan dapat memastikan kebijakan dan program pembangunan yang memenuhi hak dan melindungi anak-anak.
Penulisan Tesis dengan judul “Perencanaan Pembangunan Kota Layak Anak Di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara” merupakan suatu studi dengan kajian khusus terhadap siklus perencanaan pembangunan. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana perencanaan pembangunan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara? dan Faktor apa saja yang mempengaruhi (pendukung dan penghambat) dalam perencanaan pembangunan Kota Layak Anak di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan pembangunan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dan faktor-faktor yang mempengaruhi (pendukung dan penghambat) dalam perencanaan pembangunan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggunakan triangulasi sumber dan teknik dalam keabsahan data. Penelitian ini juga menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tarakan telah menerapkan program-program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak, baik teoritis maupun praktis, dalam aspek fisik dan sosial. Penilaian situasi saat ini dalam perencanaan pembangunan dilakukan menyeluruh, menilai semua aspek yang berhubungan dengan hak dan perlindungan anak. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap program mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan anak secara holistik. Pemerintah Kota Tarakan memperhatikan indikator makro melalui IPA untuk mengukur pencapaian pembangunan Kota Layak Anak. Pemerintah Kota Tarakan menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan melalui Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak 2022-2024, fokus pada hak pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman. Strategi pembangunan didasarkan pada data akurat dan partisipasi pemangku kepentingan, dengan komitmen anggaran sesuai pedoman teknis pengelolaan anggaran daerah. Proses kebijakan melibatkan aktif
masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Identifikasi program didasarkan pada Dokumen Rencana Aksi Daerah, memastikan respons terhadap kebutuhan anak-anak. Indikator kinerja disederhanakan untuk evaluasi program yang efisien. RAD-KLA 2022-2024 memberikan panduan sistematis dan terarah untuk pembangunan dan pemantauan progres.
Tedapat beberapa faktor yang mempengaruhi (pendukung dan penghambat) dalam perencanaan pembangunan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, antara lain: 1). Faktor pendukung; a). lingkungan mencakup kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang yang baik. b). Sistem yang digunakan, seperti regulasi atau aturan yang lengkap dan dapat mengakomodir setiap program. c). Perkembangan IPTEK, terutama dalam penerapan aplikasi, mempermudah pengumpulan data dan peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan program.
2). Faktor penghambat; a). Sumber daya manusia (SDM) perencana, kurangnya jumlah dan keahlian pegawai khusus dalam perencanaan. Perlu dilakukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM perencana untuk meningkatkan jumlah dan keahlian pegawai khusus dalam bidang perencanaan. Ini dapat mencakup penyediaan program pelatihan reguler, workshop, seminar, dan kursus yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab perencanaan pembangunan Kota Layak Anak. b). Pendanaan/ penganggaran cenderung didasarkan pada ketersediaan dana berdasarkan pagu yang sudah ditetapkan, bukan pada kebutuhan aktual dari program-program pembangunan yang telah direncanakan, sehingga terjadi ketidakcocokan antara alokasi anggaran dan kebutuhan nyata. Perlu ditingkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan dana berbasis konsep "money follow program" untuk memastikan alokasi anggaran yang tepat sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.
Temuan inovasi dalam perencanaan pembangunan Kota Layak Anak di Tarakan adalah pembentukan sebuah forum perencana yang melibatkan berbagai stakeholder. Forum perencana terdiri dari gugus tugas, masyarakat atau forum anak, dunia usaha serta media massa. Dalam forum perencanaan, langkah-langkah penting dilakukan mulai dari penilaian menyeluruh terhadap kondisi yang ada hingga pembuatan rencana aksi daerah Kota Layak Anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan, kesiapan sumber daya manusia perencana dalam mengimplementasikan kebijakan, sistem yang digunakan untuk mendukung perencanaan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendanaan yang diperlukan untuk menjalankan program- program.
Kata Kunci : Perencanan pembangunan, Kota Layak Anak, Faktor pendukung & penghambat
SUMMARY
Yhoni Abe Pangestu, Graduate Program, Brawijaya University Malang, Development Planning for Child-Friendly Cities (CFC) in Tarakan City, North Kalimantan Province; Supervisors: Prof. Dr. Sumartono, MS, Co-supervisor: Dr. Farida Nurani, S.Sos., M.Si.
Development planning was crucial in the administration of both central and local governments, playing a key role in illustrating the government’s vision and mission to create better conditions for society. Indonesia’s Vision 2045 targeted a sovereign, advanced, just, and prosperous nation. One significant policy in preparing for the Golden Generation 2045 was the implementation of Child-Friendly Cities/Districts, emphasizing the vital role of children in the region’s future. However, the protection of children’s rights in Indonesia still fell short of expectations, as evidenced by the high cases of child exploitation and violence. Integrating development planning in the implementation of Child-Friendly Cities/Districts was expected to ensure policies and development programs that fulfilled and protected children’s rights.
The thesis titled "Development Planning of Child-Friendly City in Tarakan City, North Kalimantan Province" was a study with a specific focus on the development planning cycle. The research problems in this study were: How was the development planning of a Child-Friendly City (CFC) in Tarakan City, North Kalimantan Province? and What were the influencing factors (supporting and inhibiting) in the development planning of a Child-Friendly City in Tarakan City, North Kalimantan Province? The objective of this study was to describe and analyze the development planning of a Child-Friendly City (CFC) in Tarakan City, North Kalimantan Province, and the factors influencing (supporting and inhibiting) the development planning of a Child-Friendly City (CFC) in Tarakan City, North Kalimantan Province.
The research method used was qualitative-descriptive, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation, and using source and technique triangulation for data validity. This study also employed interactive model data analysis (Miles, Huberman, and Saldana, 2014).
The research results indicated that the Tarakan City Government had implemented programs supporting the fulfillment and protection of children’s rights, both theoretically and practically, in physical and social aspects. A comprehensive assessment of the current situation in development planning was conducted, evaluating all aspects related to children’s rights and protection. This showed the government’s seriousness in ensuring that every program accommodated the needs and interests of children holistically. The Tarakan City Government paid attention to macro indicators through the Child-Friendly City Index (CFI) to measure the achievement of Child-Friendly City development. The Tarakan City Government set development goals and targets through the 2022- 2024 Regional Action Plan for Child-Friendly City (RAP-CFC), focusing on the right to education, health, and a safe environment. Development strategies were based on accurate data and stakeholder participation, with budget commitments aligned with technical guidelines for regional budget management. The policy process involved active participation from the community, non-governmental organizations, and the private sector. Program identification was based on the
Regional Action Plan document, ensuring responsiveness to children’s needs. Performance indicators were simplified for efficient program evaluation. The 2022-2024 RAP-CFC provided systematic and directed guidelines for development and progress monitoring.
There were several factors influencing (supporting and inhibiting) the development planning of a Child-Friendly City (CFC) in Tarakan City, North Kalimantan Province, including: 1) Supporting factors: a) Environment included favorable social, cultural, economic, and political conditions. b) The system used, such as comprehensive regulations or rules accommodating each program. c) Technological advancements, especially in the application of technology, facilitated data collection and improved program implementation efficiency. 2) Inhibiting factors: a) Human resources (HR) planners, lack of quantity and expertise of staff specializing in planning. Investment in training and development of HR planners was needed to increase the number and expertise of staff specializing in planning. This could include providing regular training programs, workshops, seminars, and courses relevant to the tasks and responsibilities of Child-Friendly City development planning. b) Funding/budgeting tended to be based on available funds according to predetermined ceilings, rather than the actual needs of the planned development programs, resulting in a mismatch between budget allocation and actual needs. Understanding and practicing the “money follow program” concept in fund management needed to be improved to ensure accurate budget allocation according to the established development priorities.
An innovation found in the development planning of a Child-Friendly City in Tarakan was the establishment of a planning forum involving various stakeholders. The planning forum consisted of a task force, the community or children’s forum, the business sector, and mass media. In the planning forum, crucial steps were taken from comprehensive assessment of existing conditions to the formulation of the Regional Action Plan for Child-Friendly City. Influencing factors included environmental conditions, readiness of HR planners to implement policies, systems supporting planning, advancements in science and technology, and funding required for program implementation.
Keywords: Development planning, Child-Friendly City, Supporting & Inhibiting Factors
2024237 | TES 307 PAN p 2024 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain