Image of Kebijakan Kerjasama Antar Daerah : Dalam Perspektif Sound Governance

Texts

Kebijakan Kerjasama Antar Daerah : Dalam Perspektif Sound Governance

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini telah berimplikasi pada pergeseran format hubungan antar pemerintah daerah. Ketika daerah memiliki kewenangan untuk memprakarsai dan melaksanakan kegiatan pembangunan di daerahnya sendiri, maka pola hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya menjadi berposisi setara. Pemerintah pusat tidak lagi dapat sepenuhnya mengontrol pemerintah daerah sebagaimana yang terjadi pada rezim yang sentralistik. Tidak ada lagi basis legal-formal yang dapat membuat satu pemerintah daerah otonom memiliki posisi di atas daerah otonom yang lain. Kerjasama sektoral antar pemerintah daerah terjadi dalam semangat demi kemanfaatan bersama. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan sektor apa saja yang selayaknya dikerjasamakan oleh sejumlah daerah serta bagaimana cara pengelolaannya, maka buku hasil penelitian ini penting dan perlu dibaca.

Ketersediaan
2024162352,34 DOM k 2024 K1Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
352,34 DOM k 2024 K1
Penerbit
Surabaya : Jenggala Pustaka Utama.,
Deskripsi Fisik
xiv, 269 Halaman ; 20 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979-3613-06-2
Klasifikasi
352,34
Tipe Isi
text
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
Cetakan Pertama
Subjek
Kerjasama Daerah
Sound Governance
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar