REFORMASI TATA KELOLA DALAM PELAYANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SUKAMISKIN

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

REFORMASI TATA KELOLA DALAM PELAYANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS 1 SUKAMISKIN

Rustanto, Agung Edi - Nama Orang;

RINGKASAN
Agung Edi Rustanto, 177030102112011. Reformasi Tata Kelola di Lembaga
Pemasyarakatan Kelas 1 Sukamiskin. Promotor : Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.,
Ko-Promotor: Dr. Mochammad Rozikin, M.AP. dan Wike, S.Sos., M.Si., DPA.
LAPAS Kelas 1 Sukamiskin melaksanakan reformasi tata kelola dalam
pelayanan. LAPAS Kelas 1 Sukamiskin, sebelum dilakukan reformasi tata kelola
memiliki permasalahan mengenai standarisasi fasilitas kamar hunian, ketertiban
kunjungan, rendahnya data SDP yang menyebabkan kurang optimalnya
pemenuhan hak WBP, dan ketertiban proses pengawalan. Menurut Goetz (2005)
bahwa melalui reformasi tata kelola dapat mencapai tata kelola yang baik,
memperbaiki pelayanan serta mengembalikan kepercayaan publik. Reformasi
tata Kelola dalam pelayanan yang dilakukan di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin
sangat penting untuk diteliti secara lebih mendalam untuk dapat mengidentifikasi,
menjelaskan dan menganalisis proses pelaksanaan reformasi tata kelola dalam
pelayanan, dampak reformasi terhadap pelayanan, faktor-faktor pendukung dan
penghambat reformasi tata kelola dan merumuskan dan menganalisis model
reformasi tata Kelola di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin.
Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan data
primer diperoleh melalkui wawancara dan observasi yang didukung data dengan
data sekunder dari dokumen dan foto-foto yang relevan. Jenis penelitian ini yaitu
studi kasus dan analaisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
data model spiral yang terdiri dari enam tahap.
Hasil penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian secara singkat dapat
dijelaskan sebagai berikut; Pertama, proses pelaksanaan reformasi tata kelola di
LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dilakukan melalui perubahan pada dua bagian yaitu
struktur organisasi dan manajemen perubahan. Kedua, dampak reformasi tata
kelola terhadap pelayanan pemasyarakatan yaitu (1) pada pelayanan bidang
keamanan dan ketertiban terjadi peningkatan ketertiban pelayanan kunjungan
sesuai dengan prosedur tetapi masih kurangnya ruang kunjungan khusus, (2)
pada pelayanan bidang kesehatan dan perawatan terwujudnya pemeriksaan
WBP secara proaktif dan penempatan kamar hunian WBP sesuai dengan
kesehatan tetapi masih kurangnya sarana kesehatan pada kamar khusus
perawatan medis; (3) pada pelayanan bidang pembinaan yaitu terjadi
peningkatan kegiatan kerohanian hanya yang beragama islam dan Kristen,
sedang belum maksimal untuk yang beragama hindu dan budha, terjadi
peningkatan kegiatan olahraga tetapi belum merata untuk WBP lansia, dan
terjadi peningkatan pemenuhan hak WBP yang sudah dilakukan secara
maksimal. (4) Dampak reformasi tata kelola terhadap pelayanan pada bidang
informasi dan komunikasi yaitu memberikan informasi kepada media massa
sesuai dengan prosedur, memberikan ijin dan melayani penelitian sesuai dengan
prosedur. Ketiga, faktor yang mendukung reformasi tata kelola di LAPAS Kelas 1
Sukamiskin yaitu aspek pihak eksternal Ditjenpas dan Kanwil, aspek teknologi
informasi dan komunikasi serta aspek sarana prasarana. Faktor yang
menghambat reformasi tata kelola di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin yaitu aspek
karakteristik warga binaan pemasyarakatan, aspek anggaran dan aspek petugas
pengawalan.
ix
Implikasi dan rekomendasi dari hasil penelitian ini dibagi menjadi dua
yaitu secara teoritis dan praktis. Implikasi dan rekomendasi secara teoritis
sebagai berikut: (1) Pelaksanaan reformasi tata kelola dalam pelayanan di
LAPAS Kelas 1 Sukamiskin salah satunya yaitu dilakukan dengan perubahan
pimpinan dan staf LAPAS. Proses perubahan SDM yang telah dilakukan melalui
proses rekrutmen dan seleksi pimpinan serta staf LAPAS efektif dalam
mendapatkan pimpinan dan staf LAPAS yang berintegritas dan kompeten pada
bidangnya masing-masing, dengan demikian perlunya melakukan proses
rekrutmen dan seleksi secara sistematis dan berkala pada level pimpinan dan
staf; (2) Tahapan strategi manajemen perubahan dalam proses pelaksanaan
reformasi tata kelola di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin berupa pembentukan tim
satuan tugas (Satgas) PKP2SUKA, pembentukan kelompok kerja dalam
pembangunan zona integritas dan peningkatan sarana prasarana dapat
mewujudkan tata kelola yang baik dan peningkatan pelayanan pemasyarakatan.
(3) Proses pelaksanaan reformasi tata kelola yang dilakukan melalui perubahan
struktur organisasi dan manajemen perubahan, berdampak terhadap pelayanan
bidang keamanan dan ketertiban, pelayanan bidang kesehatan dan perawatan,
pelayanan bidang pembinaan dan pelayanan, pelayanan bidang informasi dan
komunikasi.
Implikasi dan rekomendasi secara praktis sebagai berikut: (1) Reformasi
tata kelola melalui perubahan SDM di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin dapat
mewujudkan tata kelola yang baik dan meningkatkan pelayanan
pemasyarakatan. Pergantian pimpinan dan staf LAPAS secara sistematis dan
berkala dapat membuat pemberian pelayanan menjadi lebih maksimal. Selain
dilakukan pergantian pimpinan dan staf secara sistematis dan berkala, terdapat
beberapa bagian yang membutuhkan segera penambahan SDM yaitu petugas
bagian pengawalan dan tenaga medis dokter spesialis. (2) Manajemen
perubahan di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin yang dilakukan melalui pembentukan
tim satuan tugas PKP2SUKA, pembentukan tim kerja pembangunan zona
integritas dan peningkatan sarana dan prasarana dapat menciptakan tata kelola
yang baik dalam dalam pelayanan. Perlunya peningkatan kolaborasi berupa
pengawasan dan kontrol langsung dari Kanwil Kemenkumham Jabar untuk
meningkatkan motivasi petugas. Perlunya pembentukan kelompok-kelompok
kerja secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristik NAPI. (3) Beberapa
sarana prasana yang ditingkatkan sangat mendukung dalam peningkatan
pelayanan pemasyarakatan di LAPAS Kelas 1 Sukamiskin. Pada beberapa
layanan, pada dasarnya sarana prasarana yang ada masih perlu lagi untuk
ditingkatkan agar lebih memaksimalkan lagi pemberian pelayanan. Perlunya
menambah unit ambulans untuk meningkatkan pelayanan pada segi Kesehatan.
Perlunya melakukan pengadaan alat panic buttom pada kamar-kamar hunian.
Perlunya sarana prasarana untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban
kunjungan berupa mesin x-ray. Perlunya membangun ruang kunjungan lagi
karena ruang kunjungan yang ada sekarang masih belum dapat menampung
semua penerimaan kunjungan.
Kata Kunci: reformasi tata kelola, pelayanan pemasyarakatan, lembaga
pemasyarakatan
SUMMARY
Sukamiskin Class 1 Penitentiary institutes implementing governance
reforms in services. Sukamiskin Class 1 Penitentiary, before governance reforms,
had problems regarding the standardization of residential room facilities,
orderliness of visits, low SDP data which resulted in suboptimal fulfillment of
prisoners' rights, and order in the escort process. According to Goetz (2005) that
through governance reforms can achieve good governance, improve services
and restore public confidence. Governance reforms in services carried out at
Sukamiskin Class 1 Correctional Institutions are very important to be investigated
more deeply to be able to identify, explain and analyze the process of
implementing governance reforms in services, the impact of reforms on services,
supporting factors and obstacles to governance reform and formulate and
analyze governance reform models in Sukamiskin Class 1 Penitentiary.
The research method used is descriptive qualitative with primary data
obtained through interviews and observations supported by data with secondary
data from documents and relevant photographs. This type of research is a case
study and analysis of data used in this study is the analysis of spiral model data
which consists of six stages.
The results of this study in accordance with the focus of the study can be
briefly explained as follows; First, the process of implementing governance
reforms at Sukamiskin Class 1 Penitentiary is carried out through changes to two
parts, namely organizational structure and change management. In the
organizational structure, changes are not made to the main tasks and functions of
the parts of the organizational structure but changes to HR are effective in getting
leaders and staff of correctional institutions with integrity and competence.
Change management is carried out through the formation of the PKP2SUKA
Task Force team, the construction of an integrity zone and the improvement of
infrastructure. Second, the impact of governance reforms on correctional services
namely (1) on security and order services there is an increase in order of visiting
services according to procedures but there is still a lack of special visiting space,
(2) on health and care services in the realization of proactive inmate checks and
placement prisoners' rooms are in accordance with health but still lack of health
facilities in special rooms for medical treatment; (3) in the field of guidance
services, namely an increase in spiritual activities only those who are Muslim and
Christian, while not maximally for Hindus and Buddhists, an increase in sports
activities but not evenly distributed for elderly prisoners, and an increase in
fulfillment of prisoners' rights that have been carried out in a manner maximum.
(4) The impact of governance reforms on services in the information and
communication sector, namely providing information to the mass media in
accordance with procedures, granting licenses and serving research in
accordance with procedures. Third, the factors that support governance reform in
Sukamiskin Class 1 Penitentiary are aspects of the external parties of the
Directorate General of Post and Regional Office, aspects of information and
communication technology as well as aspects of infrastructure. The factors that
hinder governance reform in Sukamiskin Class 1 Correctional Institutions are
aspects of prison inmates, budgetary aspects and escort officers.
The implications and recommendations of the results of this study are
divided into two, namely theoretically and practically. The theoretical implications
xi
and recommendations are as follows: (1) Implementation of governance reforms
in services at Sukamiskin Class 1 Penitentiary is one of them being carried out
with changes in the leadership and staff of Corrections Institutions. The process
of human resource change that has been carried out through the process of
recruitment and selection of leaders and staff of Correctional Institutions is
effective in getting leaders and staff of Correctional Institutions with integrity and
competence in their respective fields, thus the need for a recruitment and
selection process systematically and periodically at the leadership level and staff;
(2) Stages of the change management strategy in the process of implementing
governance reforms in Sukamiskin Class 1 Penitentiary in the form of the
formation of a PKP2SUKA task force team, the formation of a working group in
the construction of integrity zones and improvement of infrastructure facilities can
realize good governance and improvement of correctional services. (3) The
process of implementing governance reforms that is carried out through changes
in organizational structure and change management, has an impact on security
and order services, health and care services, guidance and service services,
information and communication services.
The practical implications and recommendations are as follows: (1)
Governance reform through changes in human resources in Sukamiskin Class 1
Correctional Institutions can realize good governance and improve correctional
services. Substitution of leaders and staff of Penitentiary systematically and
periodically can make service delivery more optimal. In addition to changing the
leadership and staff systematically and periodically, there are several parts that
require immediate addition of human resources, namely the escort officer and
medical specialist doctors. (2) Management of changes in Sukamiskin Class 1
Penitentiary conducted through the formation of the PKP2SUKA task force team,
the formation of a work team for the construction of integrity zones and
improvement of facilities and infrastructure can create good governance in
service. The need for increased collaboration in the form of direct supervision and
control from the West Java Kemenkumham Regional Office to increase staff
motivation. The need for the formation of working groups more specifically in
accordance with the characteristics of prisoners. (3) Some of the improved
infrastructures are very supportive in improving correctional services at
Sukamiskin Class 1 Correctional Institutions. In some services, basically the
existing infrastructure still needs to be improved in order to further maximize
service delivery. The need to add an ambulance unit to improve services in terms
of health. The need to procure panic buttom devices in residential rooms. The
need for infrastructure to improve the security and order of visits in the form of xray
machines. The need to build more visiting space because the current visiting
room still cannot accommodate all the reception receipts.
Keywords: governance reform, correctional services, correctional institutions

Ketersediaan

202477 DIS 365,59 RUS r 2024 K1 Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: DIS 365,59 RUS r 2024 K1
Penerbit: Malang : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya., 2020
Deskripsi Fisik: xxiii, 488 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 365,59
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: DISERTASI
Doctoral Thesis
reformasi tata kelola
pelayanan pemasyarakatan
lembaga pemasyarakatan
governance reform
correctional services
correctional institutions
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Agung Edi Rustanto

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar