Texts
Upaya Meningkatkan Partisipasi Komunitas Dan Masyarakat Bisnis Dalam Penyuluhan Pajak Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) : Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pondok Aren
RINGKASAN
Rachmad Utomo, NIM 167030102112016. Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2021. Upaya Meningkatkan Partisipasi Komunitas dan Masyarakat Bisnis dalam Penyuluhan Pajak Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pondok Aren. Promotor: Prof. Dr. Sumartono, MS., Ko-Promotor: Dr. Bambang S. Haryono, MS dan Dr. Irwan Noor, MA.
UMKM menyumbang 57,8% dari PDB atau senilai Rp8.573 triliun sampai tahun 2018. Namun dari jumlah 64,1 juta UMKM secara nasional, hanya 4% yang patuh membayar pajak dengan rasio 0,43% dari total penerimaan pajak tahun 2018. Tarif pajak bagi mereka telah diturunkan dari 1% ke 0,5% dan cara pelaporan SPT telah disederhanakan melalui PP 23 Tahun 2018. Pada kenyataannya belum memberikan dampak peningkatan kepatuhan yang signifikan. Ketidakmerataan akses pelatihan bagi UMKM yang mampu disediakan pemerintah dijadikan sebagai modal strategi DJP dengan memasukkan materi pengembangan usaha ke dalam acara penyuluhan pajak. Kalimat “Penyuluhan Pajak” yang menimbulkan kesan angker dan dihindari oleh UMKM di-rebranding menjadi “Program Business Development Service (BDS)” melalui SE-13/PJ/2018. Materi pengembangan usaha telah jadi magnet bagi UMKM agar hadir ke kantor pajak dan terekam identitasnya dalam sistem administrasi pajak. Cara ini dinilai paling efisien dan efektif untuk memperluas basis pajak UMKM. Kesuksesan penyuluhan ini dibutuhkan partisipasi komunitas yang beranggotakan UMKM lokal dan masyarakat bisnis selaku penyuluh materi pengembangan usaha.
Penelitian disertasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis: (1) upaya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pondok Aren meningkatkan partisipasi komunitas dan masyarakat bisnis dalam penyuluhan pajak untuk UMKM, (2) bentuk partisipasi komunitas dan masyarakat bisnis dalam penyuluhan pajak untuk UMKM, (3) dampak penyuluhan pajak partisipatif tersebut untuk UMKM dan untuk KPP Pondok (4) menyusun model empirik (existing model) dan model rekomendasi (recommended model) upaya meningkatkan partisipasi komunitas dan masyarakat bisnis dalam penyuluhan pajak untuk UMKM di KPP Pondok Aren.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan strategi analisis etnografi model Spradley. Lokasi penelitian adalah KPP Pondok Aren. Sumber data informan meliputi Kepala Kantor, Kepala Seksi Ekstensifikasi Penyuluhan, Kepala Seksi Pengolahan Data Informasi dan tiga petugas pajak, dua penyuluh dari masyarakat bisnis, satu pengurus komunitas dan delapan UMKM peserta penyuluhan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian keabsahan data menggunakan uji kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas dan konfirmabilitias.
Hasil pembahasan menunjukkan kesimpulan bahwa (1) upaya meningkatkan partisipasi diawali: mengeksplorasi dan menggali minat masyarakat, membentuk komunitas, mendidik komunitas, membuka forum dialog, memberikan insentif ekonomi untuk masyarakat bisnis, memobilisasi komunitas, mensinergikan kepentingan komunitas dan masyarakat bisnis dan meningkatkan peran komunitas dalam monitoring dan evaluasi. (2) Bentuk partisipasi nominal terjadi ketika komunitas dibentuk, bentuk partisipasi instrumental terjadi ketika mobilisasi dilakukan komunitas, masyarakat bisnis berperan sebagai penyuluh, bentuk partisipasi representatif terjadi ketika komunitas mengusulkan tema penyuluhan yang mempengaruhi keputusan dan bentuk partisipasi transformatif terjadi ketika kedua kalinya komunitas mampu memobilisasi UMKM. (3) dampak dari penyuluhan partisipatif: pertama munculnya dampak yang direncanakan berupa perubahan perilaku UMKM yang meningkatkan pendapatan dan kepatuhan pajaknya, yang kedua dampak yang tidak direncanakan karena faktor diluar kendali KPP akibat masih adanya UMKM yang tidak eligible dan rendahnya daya juang UMKM. (4) model empirik masih memiliki keterbatasan disebabkan partisipasi belum mencakup peran komunitas dalam monitoring dan evaluasi, belum adanya indikator terlacak yang lebih spesifik terkait perubahan perilaku usaha dan kurangnya frekuensi penyuluhan partisipatif.
Implikasi teoritis: walau telah disediakan saluran partisipasi, kemampuan partisipasi masyarakat tidak muncul secara instan, fasih dengan sendirinya dan lancar termasuk memanfaatkan hasil partisipasi seperti pendapat (Svara dan Denhardt, 2010) dimana peran pemerintah sebagai fasilitator. Partisipasi perlu diawali peran aktif pemerintah mendidik, memastikan terjadi inklusi sosial dan internalisasi nilai warga negara yang memantik kesadaran diri termasuk dalam ikatan komunitasnya yang lebih kuat (King, et al 1998 dan Rawal, 2008) sebelum memasuki saluran partisipasi institusional. Temuan ini juga mengkoreksi pendapat Bovaird, et al (2015), Jo dan Nabatchi, (2016) bahwa warga dengan tingkat pendidikan formal, status sosial dan profesi yang lebih tinggi seperti masyarakat negara maju lebih mudah diajak berpartipasi.
Kata kunci: partisipasi, komunitas, partisipasi institusional, penyuluhan, mobilisasi
SUMMARY
Rachmad Utomo, NIM 167030102112016. Doctoral Program of Administration Science University of Brawijaya Malang, 2021. Efforts to Increase Local Community and Business Community Participation in Tax Extention for Small and Medium Enterprises (SMEs) Study at the Pondok Aren Tax Office. Promoter: Prof. Dr. Sumartono, MS., Co-Promoter: Dr. Bambang S. Haryono, MS dan Dr. Irwan Noor, MA.
SMEs contributed 57.8% of GDP or Rp. 8,573 trillion until 2018. However, of the 64.1 million SMEs nationally, only 4% were obedient in paying taxes with a ratio of 0.43% of total tax revenues in 2018. Simplicity The tax and tariff regulations have been lowered from 1% to 0.5% in PP 23 of 2018 but have not had a significant impact on increasing compliance. The lack of access to training for SMEs that can be provided by the government is used as an advantage for DGT's strategy by combaning business development materials into tax extension. The namely "Tax Extension" which is scary and is avoided by SMEs was rebranded into "Business Development Service (BDS) Program" through SE-13/PJ/2018. BDS is a magnet for SMEs to be attracted coming to the tax office and registered in tax administration system. This method is considered as the most efficient and effective way to expand the tax base. This extension uniqely promoting the participation of the community consisting of local SMEs and the business society as co-production delivery service to SMEs.
This research aims to describe and analyze: (1) the efforts of Pondok Aren Tax Office to improve community participation and business society in tax extension for SMEs, (2) the form participation of them, (3) the impact of participatory tax extension especially for SMEs and Pondok Tax Office, (4) composing an empirical model (existing model) and a recommended model (recommended model) to improve community participation and business society in participatory tax extension for SMEs in Pondok Aren Tax Office.
The research method used is a qualitative method with an ethnographic analysis strategy approach from Spradley’s model. The research location is Pondok Aren Tax Office. Key persons and data were collected from the Head of Office, Head of Extension Extensification Section, Head of Information Data Processing Section and three tax officers, two extension workers from the business society, one community manager and eight SMEs participants in the extension. Data collection techniques consist from observation, interviews and documentation. Examine the validity of the data using the test of credibility, dependability, transferability and confirmability.
The results showed that (1) explore and record community interest that is converging on leaders and groups of people who support the government, form a fostered community from a group of people who have voluntary attitudes and commitments, educate the community in order to prepare good and correct manners and procedures for participating, open a dialogue forum that invites the business community to reach a mutual agreement, provide economic incentives for the business community to ensure their professionalism in becoming an extension agent for SMEs, mobilize the community in the movement to pay tax and collecting SMEs problems, synergize the interests of the community and the business community according to the ability of available participation resources. (2) The nominal participation occurs when the community is built, instrumental participation occurs when mobilization is carried out by the community, the business society acts as an extension worker. Representative participation occurs when the community proposes many ideas that influences decisions and transformative participation occurs when the community was able to mobilize SMEs. (3) The impact of participatory extension, in an intended impact behavior of SMEs that increasing income and tax compliance. An unintended impact, there are still non eligible SMEs participant which stand at low struggling entrepreuner motive. (4) the empirical model still has weaknesses marked by the appereance of unintended impacts, inherenly participation does not include monitoring and evaluation activities from the community, lack of specific indicators related to behavior change and adding of frequency of participatory extension.
Practical recommendations: to optimize the intended impact, it is necessary to modify regulations that expand participatory monitoring and evaluation along with more specific indicator of compliance behavioir, encourage exchange of successful practices among SMEs to create a circulation of more independent collective use of resources.
Theoretical recommendation: community ability to participate does not appear instantly and smoothly in using institutional participation channels as Svara and Denhardt (2010) view. Higher education, social status and professions such as people in developed countries are believed to be easier to participate as suggested by Bovaird, et al (2015), Jo and Nabatchi, (2016). This opinion is not appropriate for developing countries in the case of Pondok Aren Tax Office, participation needs to start with the government's active role in guiding and internalizing values that build self-awareness and in a stronger group (King, et al 1998 and Rawal, 2008) before invite them to entering the channel to participation institutional.
Keywords: participation, community, institusional participation, participartory extention, mobilization
Ketersediaan
| 202454 | DIS 336,2 UTO u 2024 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial) | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
DIS 336,2 UTO u 2024 K1
- Penerbit
- Malang : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya., 2021
- Deskripsi Fisik
-
xxv, 361 halaman; ILUS: 29,5 cm.
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
-
- Klasifikasi
-
336,2
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Rachmad Utomo
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah