IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MODEL PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN MODEL PENDEKATAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

Gani, Fathul - Nama Orang;

RINGKASAN
Fathul Gani, NIM. 177030402012002, Program Doktor Ilmu Administrasi, Program
Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, tanggal enam belas bulan Juli tahun
dua ribu dua puluh ”IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DENGAN MODEL PENDEKATAN COLLABORATIVE
GOVERNANCE DI KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT”.
Pada dasarnya kemiskinan dan kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi
masyarakat selalu menjadi isue yang mengemuka dalam setiap penyelenggaraan
Pemerintahan dalam semua tingkatan. Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian
Kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif dengan penekanan diarahkan pada
formulasi kebijakan yang disusun guna diimplementasikan dalam penanggulangan
kemiskinan dengan model pendekatan Collaborative Governance di Kota Mataram
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Implementasi kebijakan penaggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan
oleh Pemerintah Kota Mataram terkesan masih belum berjalan dengan maksimal.
Peraturan Presiden No.15 Tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan
kemiskinan dalam pasal 3 disebutkan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan
dilakukan dengan 1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin 2)
meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin 3)
mengembangkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dankecil 4)
mensinergikan kebjakan dan program penanggulangan kemiskinan.
Empat variabel utama yang seharusnya dijalankan diinternal Pemerintah Kota
Mataram dalam menjalankan Ikebijakan dan dilaksanakan secara konsisten yang
relevan dengan teori George Edward III meliputi Komunikasi, Sumber Daya,
Diaposisi/Sikap, Struktur Birokrasi. Jika empat variabel ini dijalankan dengan baik
oleh para implementator maka dapat dipastikan Implementasi Kebijakan
penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan dengan
baik oleh para Implementator saja belumlah cukup menjamin Implementasi
Kebijakan bisa berjalan dengan baik. Maka hal yang sangat diperlukan adalah
adanya komitmen dari Pimpinan dalam hal ini para Pengambil kebijakan baik
pucuk pimpinan pada eksekutif maupun pimpinan dan para anggota legislatif.
Kesempurnaan dari implementasi kebijakan juga sangat membutuhkan tingkat
kesadaran dan partisipasi masyarakat serta stakeholder lainnya sebagai mitra
dalam mewujudkan pola pendekatan Colaborative Governance yang efektif.
Model Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan yang Peneliti
tawarkan yaitu model Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemsikinan
dengan model pendekatan Integrasi Hulu Hilir (Up down Stream Integration).
Model ini menggambarkan bahwa proses implementasi kebijakan mengalir dari
hulu ke hilir dengan pelibatan berbagai stakeholer sebagai wujud Colaborative
Governance secara terintegrasi dengan tugas yang jelas dan transparan dalam
mewujudkan setiap program dan kegiatan mengatasi kemiskinan. Program dan
kegiatan yang diimplementasikan harus dipastikan dalam rangka menutupi
kebutuhan jangka pendek serta mengatasi kepentingan jangka panjang yang
bermuara pada Kemandirian Masyarakat Miskin. Muara akhir dari model
pendekatan ini adalah bahwa orang miskin tidak lagi melahirkan generasi miskin,
sehingga orang yang terlahir sudah menanti sumber daya yang mampu memenuhi
kehidupannya dengan sebaik-baiknya.
Kata Kunci : Imlementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan,
Penanggulangan Kemiskinan, Kebijakan Publik, Model Implementasi.
xi
SUMMARY
Fathul Gani, NIM. 177030402012002, Doctoral Program in Administration
Science, Postgraduate Program at Brawijaya University Malang, date 16th month
July year 2022, " IMPLEMENTATION OF POVERTY REDUCTION POLICY WITH
COLLABORATIVE GOVERNANCE APPROACH MODEL IN MATARAM CITY
NUSA TENGGARA BARAT
Basically, poverty and inequality in the socio-economic life of the community have
always been problems that arise in every administration of government at all levels.
This research is a type of qualitative research, which produces descriptive data
with an emphasis directed on the formulation of policies designed to be
implemented in poverty alleviation with a Collaborative Governance approach
model in Mataram City, West Nusa Tenggara Province.
The implementation of poverty alleviation policies that have been carried out by
the Mataram City Government does not seem to have run optimally. Presidential
Regulation Number 15 of 2010 concerning the Acceleration of Poverty Reduction
in article 3 states that poverty reduction strategies are carried out by 1) reducing
the burden of spending on the poor 2) increasing the ability and income of the poor
3) developing and ensuring the welfare of the community. sustainability of micro
and small businesses 4) synergy of poverty reduction policies and programs.
There are four main variables that must be carried out internally by the Mataram
City Government in carrying out policies and implemented consistently which are
relevant to George Edward III's theory, namely Communication, Resources,
Diaposition/Attitude, Bureaucratic Structure. If the four variables are carried out
well by the implementers, it can be ascertained that the implementation of poverty
reduction policies can run well. Good implementation by the implementers alone is
not enough to guarantee the implementation of the policy can run well. So what is
really needed is leadership commitment, in this case policy makers, both at the
helm of the executive leadership as well as leaders and members of the legislature.
The perfection of policy implementation also really requires the level of awareness
and participation of the community and other stakeholders as partners in realizing
an effective Collaborative Governance approach.
The Poverty Reduction Policy Implementation Model that the researcher offers is
the Poverty Reduction Policy Implementation model with the Up down Stream
Integration approach model. This model illustrates that the policy implementation
process flows from upstream to downstream by involving various stakeholders as
an integrated form of Collaborative Governance with clear and transparent tasks
in realizing every poverty reduction program and activity. address the long-term
interests that lead to the Self-Reliance of the Poor. The end of this approach model
is that the poor no longer give birth to a poor generation, so that the people who
are born wait for resources that are able to fulfill their life as well as possible.
Keywords: Poverty Reduction Policy Implementation, Poverty Reduction, Public
Policy, Implementation Model.

Ketersediaan

202452 DIS 338,91 GAN i 2024 K1 Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: DIS 338,91 GAN i 2024 K1
Penerbit: Malang : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya., 2022
Deskripsi Fisik: xviii, 371 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 338,91
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Kebijakan Publik
DISERTASI
Poverty Reduction
Penanggulangan kemiskinan
Doctoral Thesis
Imlementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Model Implementasi
Poverty Reduction Policy Implementation
Public Policy,
Implementation Model
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Fathul Gani

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar