Texts
Reformasi Tata Kelola Peralatan Penanggulangan Bencana Dalam Perspektif Smart Governance : Studi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah
RINGKASAN
Rustian, Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2021. Reformasi
Tata Kelola Peralatan Penanggulangan Bencana Dalam Perspektif Smart
Governance (Studi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa
Tengah) Promotor: Prof. Dr. Sumartono, M.S, MS, Ko-Promotor: Dr. Hermawan,
S.IP, M.Si dan Dr. Hendro Wardhono, M.Si
Indonesia merupakan negara yang berada di wilayah rawan bencana.
Indonesia dijuluki sebagai wilayah Pacific Ring of Fire (Deretan Gunung Merapi
Pasifik) yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera - Jawa – Nusa
Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Selain itu, Indonesia merupakan satu
kawasan yang terletak pada daerah pertemuan tiga lempeng (triple junction plate
convergence) yaitu lempeng Eurasia, lempeng Samudera Pasifik dan lempeng
India-Australia yang masing-masing bergerak ke barat dan ke utara relatif
terhadap Eurasia. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di
Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa yang terletak antara 8º 30' -
5º 40' LS dan 108º 30' - 111º 30' BT. Kondisi geografis yang dipenuhi dengan
pegunungan, aliran sungai dan berbatasan dengan samudera memberikan faktor
alamiah potensi kebencanaan. Selain itu Provinsi Jawa Tengah mempunyai indeks
risiko bencana tertinggi (skor 203) dari 33 Provinsi di Indonesia (BNPB, 2011).
Penanggulangan bencana sangat komplek, multi-dimensional, multi stakeholder,
dan multi disiplin ilmu, sehingga penanganannya memerlukan pengelolaan yang
komprehensif. Penyediaan, pengelolaan dan penyaluran peralatan
penanggulangan bencana maupun logistik merupakan suatu hal yang penting
dalam penanggulangan bencana. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan
memberikan deskripsi model reformasi tata kelola peralatan penanggulangan
bencana berbasis smart governance yang tepat di Provinsi Jawa Tengah.
Rumusan-rumusan dalam studi ini dimulai dengan memnganalisis alasan
diperlukannya reformasi tata kelola peralatan penanggulangan bencana di Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
berfokus pada pelaksanaan reformasi tata kelola peralatan BPBD Provinsi Jawa
Tengah itu sendiri; kemudian menganalisis apa saja faktor pendukung dan
penghambat reformasi tata kelola peralatan penanggulangan bencana dalam
perspektif smart governance, terakhir menentukan model tata kelola peralatan
penangulangan bencana yang tepat.
Dasar teoritik dalam studi ini utamanya berkaitan dengan tata kelola
peralatan penanggulangan bencana bersumber dari disaster management cycle
oleh Nick Carter (1990) yang menjelaskan siklus manajemen bancana secara
umum. Tata kelola peralatan lebih spesifik juga menyadur fungsi-fungsi
manajemen logistik menurut H. Subagya MS (1990) meliputi: 1) Fungsi
perencanaan dan penentuan kebutuhan; 2) Fungsi Penganggaran; 3) Fungsi
Pengadaan; 4) Fungsi Penyimpanan dan Penyaluran; 5) Fungsi Pemeliharaan; 6)
v
Fungsi Penghapusan; 7) Fungsi Pengendalian. Secara ringkas dasar-dasar teoritik
tersebut terangkum dalam kerangka normatif Undang-undang RI. Nomor 24 tahun
2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai alat analisis, elaborasi dengan
teori Reformasi Administrasi (Caiden, 1994), konsep Smart Governance (Lopes,
2017), dan Collaborative Governance (Fendt, 2010) juga digunakan dalam studi
ini. Secara metodologi dijelaskan pada bab selanjutnya untuk memberikan
gambaran alat analisis dan pra kondisi studi yang dilakukan. Penelitian dilakukan
dengan pendekatan kualitatif dan analisis model interaktif terhadap narasumber
dan data empiris di lapangan.
Hasil dari penelitian menunjukkan, upaya reformasi tata kelola peralatan
penanggulangan bencana berbasis smart governance sudah lama diinisiasi
dengan diluncurkannya sistem E-Logpal, reformasi dapat berjalan tanpa adanya
resistensi meski secara hakikat pemerintahan sebagai pelayan publik reformasi
yang dilakukan belum mampu menjawab ekspektasi masyarakat dalam
meningkatkan respon penanggulangan bencana. Reformasi yang dilakukan masih
terlalu banyak berkutat dalam tahap inventarisir, masih banyak tahapan yang
belum tersentuh inisiasi reformasi tersebut. Selain itu, sistem E-Logpal masih
memiliki jangkauan skala mikro dan memiliki pola hubungan satu arah saja.
Beberapa yang menghambat pelaksanaanya adalah unsur administratif, faktor
sumberdaya manusia, serta model birokrasi itu sendiri. Meski demikian, reformasi
tata kelola peralatan penanggulangan bencana di Provinsi Jawa Tengah memiliki
modal yang kuat berupa dukungan masyarakat dan faktor kepemimpinan political
will yang sejalan dengan prasyarat reformasi berbasis smart governance dalam
penanggulangan bencana. Model reformasi tata kelola peralatan penanggulangan
bencana yang tepat dalam mengeliminir permasalahan yang ada ditemukan dalam
penelitian ini yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan tata
kelola peralatan penanggulangan bencana khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Kata Kunci: Reformasi Administrasi, Manajemen Bencana, Smart Governance,
Stakeholders, Tata Kelola Peralatan
vi
SUMMARY
Rustian, Doctoral Program of Administrative Science Universitas Brawijaya, 2021.
Reform of Disaster Management Equipment in Smart Governance Perspective
(Study on Disaster Management Agency of Central Java Province) Supervisor:
Prof. Dr. Sumartono, M.S, MS, Co-Supervisor: Dr. Hermawan, S.IP, M.Si dan Dr.
Hendro Wardhono, M.Si
Indonesia is located in a disaster-prone area. Indonesia is well known with its
Pacific Ring of Fire which is curved from the north of the island of Sumatra - Java
- Nusa Tenggara to North Sulawesi. In addition, Indonesia is an area located at
the intersection of three plates, namely the Eurasian plate, the Pacific Ocean plate
and the India-Australia plate. Central Java Province is one of the provinces in
Indonesia which is located in the central part of Java Island which is located
between 8º 30' - 5º 40' South Latitude and 108º 30' - 111º 30' East Longitude.
Geographical conditions that are filled with mountains, river flows and bordering
the ocean provide natural factors for disaster potential. In addition, Central Java
Province has the highest disaster risk index (score 203) out of 33 provinces in
Indonesia (BNPB, 2011). Disaster management is very complex, multidimensional,
multi-stakeholder, and multi-disciplinary, so its management requires
comprehensive management. Provision, management and distribution of disaster
management equipment and logistics is an important matter in disaster
management. This study aims to analyze and provide a description of the
appropriate smart governance based disaster management tool governance
reform model in Central Java Province. The formulations in this study begin by
analyzing the reasons for the need for reform of the management of disaster
management equipment in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of
Central Java Province, then focusing on the implementation of the reform of the
management of BPBD equipment in Central Java Province itself; then analyze
what are the supporting and inhibiting factors for reforming the governance of
disaster management equipment in the perspective of smart governance, finally
determining the appropriate model for the management of disaster management
equipment.
The theoretical basis in this study is mainly related to the management of
disaster management equipment, which originates from the disaster management
cycle by Nick Carter (1990) which explains the general disaster management
cycle. More specifically, equipment management also adapts logistics
management functions according to H. Subagya MS (1990) including: 1) Planning
and requirements determination functions; 2) Budgeting Function; 3) Procurement
Function; 4) Storage and Distribution Function; 5) Maintenance Function; 6) Erase
Function; 7) Control Function. In summary, the theoretical foundations are
summarized in the normative framework of the Indonesian Law. Number 24 of
2007 concerning Disaster Management. As an analytical tool, the elaboration of
202446 | DIS 344 RUS r 2024 K1 | Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain