Texts

Analisis Kebijakan Tax Amnesty Dalam Rangka Penyempurnaan Sistem Perpajakan Indonesia

---

RINGKASAN
Jon Erizal, NIM. 157030100112013. Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
2022. ANALISIS KEBIJAKAN TAX AMNESTY DALAM RANGKA PENYEMPURNAAN
SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA. Promotor: Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, Ko
Promotor: Dr. Bambang Santorso Haryono, MS dan Dr. Tjahjanulin Domai, MS
Kebijakan Tax Amnesty di Indonesia dan implementasinya pada Jilid I mengalami prokontra
walaupun menurut UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak secara
umum Tax Amnesty bertujuan untuk memperbaiki pembangunan ekonomi, khususnya terkait
moneter dan fiskal. Di sisi lain, juga pernah muncul wacana Tax Amnesty Jilid II. Pro-kontra
terkait dengan implementasi kebijakan Tax Amnesty dan wacana Tax Amnesty Jilid II
merupakan konteks yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Suara penolakan wacana Tax
Amnesty jilid II juga tidak sedikit. Managing Partner Danny Darussalam Tax Centre DDTC,
Darussalam mengingatkan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan diminta untuk lebih
bijak jika memang memberlakukan program Tax Amnesty jilid II. Karena ada banyak risiko
yang akan dihadapi nantinya. Salah satu tujuan Tax Amnesty 2016 lalu adalah untuk
menyambut era baru yaitu era keterbukaan informasi perpajakan. Inilah yang menjadi alasan
Tax Amnesty digulirkan supaya ketika informasi terkumpul di otoritas pajak mereka yang
belum patuh bisa diberikan kesempatan. Tidak dipungkiri kebijakan Tax Amnesty akan
memberikan manfaat baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila program tersebut
dikelola dengan baik.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti lebih
menitikberatkan pada aspek pemahaman dengan lebih mendalam terhadap suatu masalah
daripada melihat permasalahan pada penelitian generalisasi. Pada penelitian ini lebih
menekankan pada teknik analisis yang mendalam, antara lain setiap masalah dikaji secara
kasus per-kasus mengingat metodologi kualitatif paham bahwa sifat suatu masalah yang satu
akan berbeda dengan masalah lainnya.
Keterbaruan yang akan dicapai adalah menyandingkan teori dengan temuan
permasalahan, dan akan dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan model rekomendasi
kebijakan yang dapat diterapkan dalam implementasi kebijakan Tax Amnesty. Disertasi ini
menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan dan Tax Amnesty yaitu antara lain
kebijakan publik, kebijakan fiskal, pajak, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan
penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Berbagai teori dan penelitian terdahulu
merupakan landasan untuk dilakukannya penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan Tax
Amnesty dapat dipandang berjalan lancar dan berhasil. Walaupun terdapat perbedaan pada
masing-masing pihak, akhirnya berhasil menemukan titik temu dan diformulasikan dalam
bentuk UU No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Ketika memasuki tahap
implementasi, program intinya adalah sosialisasi dengan fokus mengarah pada tujuan utama
kebijakan Tax Amnesty. Berbagai masalah yang muncul selama program kebijakan berjalan
ternyata sifatnya hanya teknis, dan dapat diselesaikan. Capaian (output) implementasi
kebijakan Tax Amnesty dikatakan berhasil, dengan indikasi capaian nilai deklarasi melampaui
target. Adapun target repatriasi tidak berhasil bukan semata masalah implementasi
kebijakannya, tetapi kebijakan pendukung lain seperti proyek atau bisnis yang profitable
memang belum siap. Hal ini tidak mungkin diwujudkan dengan jalan pintas, sebab butuh
waktu karena berkaitan dengan struktur ekonomi suatu negara. Analisis terhadap
implementasi kebijakan Tax Amnesty UU No 11 Tahun 2016 menghasilkan 4 proposisi yang
kemudian disusun menjadi model eksisting. Model eksisting hasil penelitian ini merupakan
rekonstruksi model implementasi kebijakan dari Grindle yang bersifat melengkapi dengan
menambahkan satu variabel, yaitu ketentuan sanksi (pidana).
Pada rangka merealisasikan Tax Amnesty jilid II perlu ditemukan dan diformulasikan
narasi yang tepat agar tingkat penerimaan masyarakat atas kebijakan tersebut dapat lebih
optimal. Karena rasio kepatuhan pembayaran pajak tidak selalu linier terhadap tax ratio.
xii
Selanjutnya perlu ada upaya keras agar mengubah struktur ekonomi Indonesia jangan terlalu
tergantung atau mudah dipengaruhi situasi global. Terbukti ketika terjadi krisis, Tax ratio
negara Indonesia terkena imbasnya. Kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang selama
ini dikampanyekan agar disertai dengan kebijakan yang tepat saran dan mudah untuk
diimplementasikan kepada masyarakat. Karena pada tataran pelaksanaan ekonomi inklusif
yang dimaksud masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Pemerintah pusat dan
pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi harus benar-benar
memotong mata rantai perangkap lingkaran kemiskinan, dengan harapan pertumbuhan
ekonomi Indonesia memiliki kemandirian yang kuat, sehingga penerimaan pajak tidak terlalu
dipengaruhi situasi global.
Kata Kunci: Tax Amnesty; Sistem Perpajakan; Kebijakan Publik; Undang-Undang
xiii
SUMMARY
John Erizal, NIM. 157030100112013. Doctoral Program in Administrative Sciences
Universitas Brawijaya, 2022. ANALYSIS OF TAX AMNESTY POLICY FOR IMPROVEMENT
OF THE INDONESIAN TAX SYSTEM. Promoter: Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, Co-
Promoter: Dr. Bambang Santorso Haryono, MS and Dr. Tjahjanulin Domai, MS
The Tax Amnesty policy in Indonesia and its implementation in Volume I experienced
pros and cons, although according to Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, in general,
Tax Amnesty aims to improve economic development, particularly related to monetary and
fiscal matters. On the other hand, there has also been a discourse on Tax Amnesty Volume
II. The pros and cons related to the implementation of the Tax Amnesty policy and the
discourse on Tax Amnesty Volume II is an interesting context to study and research. The
voices of rejection of the Tax Amnesty volume II discourse are also not small. The Managing
Partner of Danny Darussalam Tax Center DDTC, Darussalam, reminded the Government
through the Ministry of Finance to be wiser if implementing the Tax Amnesty program volume
II. Because there are many risks that will be faced later. One of the goals of the 2016 Tax
Amnesty was to welcome a new era, namely the era of tax information disclosure. This is the
reason the Tax Amnesty was rolled out so that when information is collected at the tax
authorities, those who have not complied can be given the opportunity. It is undeniable that
the Tax Amnesty policy will provide benefits both in the short and long term, if the program is
managed properly.
This study uses a qualitative approach, where the researcher focuses on the aspect of
understanding more deeply on a problem than looking at the problems in generalization
research. In this study, more emphasis is placed on in-depth analysis techniques, among
others, each problem is studied on a case-by-case basis, considering that qualitative
methodologies understand that the nature of one problem will be different from another.
The update that will be achieved is juxtaposing theory with problem findings, and will be used
as a basis for formulating a model of policy recommendations that can be applied in the
implementation of Tax Amnesty policies. This dissertation uses theories related to policy and
Tax Amnesty, including public policy, fiscal policy, taxes, economic development, economic
growth, and relevant previous studies. Various theories and previous research are the basis
for conducting research.
Based on the results of the study, it was found that the implementation of the Tax
Amnesty policy could be seen as running smoothly and successfully. Although there were
differences between each party, they finally managed to find common ground and formulated
it in the form of Law No. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. When entering the
implementation phase, the core program was socialization with a focus on the main objectives
of the Tax Amnesty policy. Various problems that arose during the course of the policy
program turned out to be only technical in nature, and could be resolved. The achievement
(output) of the implementation of the Tax Amnesty policy is said to be successful, with an
indication that the achievement of the declaration value has exceeded the target. The
repatriation target is not successful, it is not only a matter of implementing the policy, but also
other supporting policies such as profitable projects or businesses that are not yet ready. This
is impossible to achieve with a shortcut, because it takes time because it is related to the
economic structure of a country. Analysis of the implementation of the Tax Amnesty policy of
Law No. 11 of 2016 resulted in 4 propositions which were then compiled into the existing
model. The existing model as a result of this research is a reconstruction of the policy
implementation model from Grindle which is complementary by adding one variable, namely
the provisions of sanctions.
In order to realize the Tax Amnesty volume II, it is necessary to find and formulate the
right narrative so that the level of public acceptance of the policy can be more optimal.
Because the tax payment compliance ratio is not always linear to the tax ratio. Furthermore,
xiv
there needs to be a strong effort to change Indonesia's economic structure so that it is not too
dependent or easily influenced by the global situation. It is proven that when a crisis occurs,
the Tax ratio of the Indonesian state is affected. The inclusive economic development policies
that have been campaigned so far must be accompanied by appropriate policies, suggestions
and easy to implement for the community. Because at the level of implementation of the
inclusive economy, it is still far from what the community expects. The central government and
local governments in carrying out economic development policies must really cut the chain of
poverty cycle traps, with the hope that Indonesia's economic growth has strong independence,
so that tax revenues are not too influenced by the global situation.
Keywords: Tax Amnesty; Taxation System; Public Policy; Law

---

Ketersediaan

202445

DIS 336,2 ERI a 2024 K1

Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

DIS 336,2 ERI a 2024 K1

Penerbit

Malang : Program Doktor Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya., 2022

Deskripsi Fisik

xx, 393 halaman; ILUS: 29,5 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

336,2

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

public policy
Kebijakan Publik
DISERTASI
Law
Undang-Undang
Doctoral Thesis
Tax Amnesty
Sistem Perpajakan
Taxation System

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Jon Erizal

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar