Texts
Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal: Studi Tentang Transformasi Pelayanan SINANTI ( Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi ) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Atau DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep
Annisak Apriliya, 2024, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Inovasi Pelayanan Publik Di Era New Normal (Studi tentang Transformasi Pelayanan SINANTI (Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi) di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja atau DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep); Komisi Pembimbing: Ketua: Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si., Anggota: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.
Selama pandemi COVID-19, DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep mengalami dampak dari virus tersebut. Pelayanan publik yang diberikan sebelumnya dilakukan secara manual tanpa ada batasan atau protokol. Namun, karena pandemi ini, pelayanan publik yang diberikan oleh pihak tersebut harus diubah menjadi layanan yang diberikan secara online atau daring, serta memenuhi protokol kesehatan. Salah satu fungsi DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep adalah memberikan layanan izin non-OSS (Online Single Submission), salah satunya adalah izin reklame/media luar ruang. Untuk membuat proses pemberian izin tersebut lebih mudah bagi masyarakat, DPMPTSP & NAKER membuat sistem baru yang disebut SIPEKAT (Sistem Informasi Pelayanan Cepat), tetapi sejak Agustus 2023, namanya diubah menjadi SINANTI (Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi). SINANTI terintegrasi langsung dengan sistem wajib pajak yang ada di server Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKAD) Kabupaten Sumenep, termasuk aplikasi e-PAD. Ini dibuat karena penilaian Center for Prevention (MCP) yang dilakukan oleh BPK menunjukkan nilai yang rendah. Setelah melakukan penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses inovasi DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Ditemukan bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah surat ketetapan pajak reklame yang dikeluarkan oleh BPPKAD Kabupaten Sumenep dan jumlah surat izin reklame yang diterbitkan oleh DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep.
Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sampel sumber data dipilih secara “Purposive” dan bersifat “Snowball Sampling”. Dengan teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara/interview, dan studi dokumen serta menggunakan analisis data menurut Miles, Humberman, dan Saldana (2014), yaitu: data condensation, data display, dan conclusion drawing/verification. Penelitian dilakukan pada bulan Juni sampai dengan September 2023.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses inovasi aplikasi SINANTI telah menjalankan fase 1) Mengidentifikasi Masalah, adanya temuan dari BPK terkait adanya ketidaksinkronan antara jumlah surat ketetapan pajak reklame yang dikeluarkan oleh BPPKAD dengan jumlah surat ketetapan izin pajak reklame yang diterbitkan oleh DPMPTSP & NAKER. Permasalahan lain karena adanya covid-19 yang mengharuskan semuanya serba digitalisasi dan faktor geografis Kabupaten Sumenep yang kepulauan jadi hanya aplikasi yang berbasis internet yang bisa menjangkau; 2) Mengembangkan ide untuk mengubah aplikasi SIPEKAT menjadi SINANTI, yang membutuhkan bantuan pihak ketiga untuk pembuatan awal aplikasi SIPEKAT menjadi SINANTI dan DISKOMINFO untuk menyempurnakan aplikasi SIPEKAT menjadi SINANTI; 3) Proses penyusunan proposal akan dilakukan melalui koordinasi dengan tiga OPD (DPMPTSP & NAKER, BPPKAD, dan DISKOMINFO), dan dengan persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep; 4) Implementasi Inovasi masih dalam tahap uji coba sejak Agustus 2023. hanya karena ada masalah baru yang muncul, yaitu sistem eror yang terjadi pada proses akhir Tanda Tangan Elektronik (TTE) di bawah tanggung jawab Kepala Dinas DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep. untuk memperbaiki dan menyempurnakan kembali sistem; 5) SINANTI gagal dalam evaluasi inovasi. Hanya saja, selama uji coba, namanya diubah dari SIPEKAT (Sistem Informasi Pelayanan Cepat) menjadi SINANTI (Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi), atas permintaan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep; dan 6) Menyebarkan Pembelajaran Inovasi hanya dilakukan di dalam lingkup MPP dan hanya di Stan Pelayanan Publik milik DPMPTSP & NAKER Kabupaten Sumenep. Tidak ada sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas.
Faktor pendorong pelaksanaan inovasi aplikasi SINANTI ini adalah Adanya temuan dari BPK terkait ketidaksinkronan antara jumlah surat ketetapan pajak reklame dengan jumlah surat izin reklame; Adanya Pandemi Covid-19 yang Menjadi Wabah di Kabupaten Sumenep; Pendataan izin reklame / media luar ruang yang masih manual; Belum tersedianya sistem yang dapat mendukung dan mempermudah dalam perizinan non OSS; dan Adanya masalah ketidakjelasan terkait waktu, biaya, dan persyaratan dalam pengurusan pelayanan izin reklame / media luar ruang. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan inovasi aplikasi SINANTI diantaranya adalah Kurang Optimalnya Pola Koordinasi dan Komunikasi OPD; Adanya Penyempurnaan dan Perbaikan Sistem; Kesulitan dalam proses integrasi sistem; Belum ada sosialisasi massal terkait SINANTI; dan Keterbatasan Infrastruktur yang ada di Kabupaten Sumenep.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Inovasi Pelayanan Publik, Era New Normal, Sistem Pelayanan Perizinan Terintegrasi.
SUMMARY
Annisak Apriliya, 2024, Graduate Program, University of Brawijaya, Malang, Public Service Innovation in the New Normal Era (A Study on the Transformation of SINANTI (Integrated Permit Service System) Services at the Integrated One-Stop Investment and Manpower Services Agency (DPMPTSP & NAKER) of Sumenep Regency); Advisory Committee: Chairperson: Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos., M.Si., Members: Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si.
During the COVID-19 pandemic, the One-Stop Integrated Services and Manpower Office (DPMPTSP & NAKER) of Sumenep Regency experienced the impact of the virus. Public services provided previously were conducted manually without any restrictions or protocols. However, due to the pandemic, the public services provided by the agency had to be transformed into online services, complying with health protocols. One of the functions of DPMPTSP & NAKER of Sumenep Regency is to provide non-Online Single Submission (OSS) permits, including permits for outdoor advertising/media. To simplify the permit issuance process for the public, DPMPTSP & NAKER created a new system called SIPEKAT (Fast Service Information System). However, in August 2023, its name was changed to SINANTI (Integrated Licensing Service System). SINANTI is directly integrated with the taxpayer system on the server of the Revenue and Financial Management Agency (BPPKAD) of Sumenep Regency, including the e-PAD application. This change was prompted by the assessment from the Center for Prevention (MCP) conducted by the Sumenep Regional Financial Audit Agency (BPK) showing low scores. After conducting research, the purpose of this study is to analyze the innovation process of DPMPTSP & NAKER of Sumenep Regency, as well as its driving and inhibiting factors. It was found that there is a significant discrepancy between the number of tax determination letters for advertising issued by BPPKAD of Sumenep Regency and the number of advertising permits issued by DPMPTSP & NAKER of Sumenep Regency.
The research method used is descriptive research with a qualitative approach. Data sources were selected purposively and through snowball sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and document studies. Data analysis followed Miles, Huberman, and Saldana's (2014) approach, involving data condensation, data display, and conclusion drawing/verification. The research was conducted from June to September 2023.
The results of this research indicate that the SINANTI application innovation process has gone through several phases: 1) Identifying the Problem, including findings from the BPK regarding the lack of synchronization between the number of tax determination letters for advertising issued by BPPKAD and the number of permit tax determination letters issued by DPMPTSP & NAKER. Other issues arose due to Covid-19, necessitating digitalization, and the geographical factors of Sumenep Regency being an archipelago, limiting access to internet-based applications; 2) Developing the idea to transform the SIPEKAT application into SINANTI, requiring third-party assistance for the initial development and DISKOMINFO to refine the application; 3) Proposal preparation through coordination with three government agencies (DPMPTSP & NAKER, BPPKAD, and DISKOMINFO), with the approval of the Secretary of Sumenep Regency; 4) Innovation implementation still in the trial phase in August 2023. New issues emerged, such as system errors in the final Electronic Signature (TTE) process under the responsibility of the Head of the DPMPTSP & NAKER of Sumenep Regency. Efforts are being made to fix and improve the system; 5) SINANTI failed in the innovation evaluation. However, during the trial, its name was changed from SIPEKAT (Fast Service Information System) to SINANTI (Integrated Licensing Service System) at the request of the Secretary of Sumenep Regency; and 6) Disseminating Innovation Learning was only conducted within the scope of MPP and only at the Public Service Stan owned by DPMPTSP & NAKER of Sumenep Regency. There was no broader public awareness campaign.
The driving factors for the implementation of the SINANTI application innovation include findings from the BPK regarding the lack of synchronization between the number of tax determination letters for advertising and the number of advertising permits; The Covid-19 pandemic becoming an outbreak in Sumenep Regency; Manual recording of permits for outdoor advertising/media; The absence of a system that can support and facilitate non-OSS licensing; and Ambiguities regarding time, cost, and requirements in the processing of permits for outdoor advertising/media. Inhibiting factors for the implementation of the SINANTI application innovation include suboptimal coordination and communication patterns within government agencies (OPD); The need for system refinement; Difficulties in the system integration process; Lack of widespread socialization about SINANTI; and Infrastructure limitations in Sumenep Regency.
Keywords: Public Service, Public Service Innovation, New Normal Era, Integrated Permit Service System.
Ketersediaan
| 202427 | TES 352.63 APR i 2024 k.1 | Fadel Muhammad Resource Center (ilmu sosial) | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
TES 352.63 APR i 2024 k.1
- Penerbit
- Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2024
- Deskripsi Fisik
-
xxii,341 Halaman; ILUS: 29,5 cm.
- Bahasa
-
Indonesia
- ISBN/ISSN
-
-
- Klasifikasi
-
352.63
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Annisak Apriliya
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah