Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi tentang pelayanan administrasi kependudukan Tutul WA pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi tentang pelayanan administrasi kependudukan Tutul WA pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan

Millensyah, Erwing Wahyu - Nama Orang;

Erwing Wahyu Millensyah, Program Magister Administrasi Publik. Departemen Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya Malang. Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Mewujudkan Good Governance (Studi tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan). Ketua pembimbing: Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si; Anggota pembimbing: Dr. Siti Rochmah, M.Si

Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat termasuk pelayanan mengenai administrasi kependudukan yang tertera pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berfungsi untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum warga negara Indonesia. Seiring kemajuan zaman yang semakin canggih dalam hal teknologi komunikasi dan informasi seperti sekarang ini maka Good governance menjadi suatu tuntutan dan kebutuhan dalam menyelenggarakan proses pemerintahan. Dalam mewujudkan hal tersebut maka instansi pemerintah harus melakukan inovasi pelayanan publik yang akan menyelesaikan persoalan lama yang tidak kunjung tuntas. Masalah tersebut antara lain terjadinya penumpukan antrian pelayanan, banyak terjadi pungli, dan pelayanan kurang efektif dan efisien. Dalam merespon hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan membuat suatu inovasi pelayanan publik yakni “Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA” yang dimana pelayanan ini merupakan sebuah bentuk e-government karena dalam pelaksanaannya menggunakan perangkat informasi dan komunikasi (elektronik) dan jaringan internet agar bisa dilakukan secara online.
Tujuan menelitian ini meliputi: untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan; untuk mendeskripsikan dan menganalisis inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA dalam mewujudkan good governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan; untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA dalam mewujudkan good governance pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan. Tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Administrasi Publik, Pelayanan Publik, Inovasi Sektor Publik, Good Governance, dan Electronic Government (E-Government).
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yakni dari observasi, wawancara, dan dokumen. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Dalam proses analisis data, penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif milik Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yakni kondensasi data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi.
Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA sudah dapat dikatakan sebagai inovasi berdasarkan topologi Inovasi menurut Albury (2003), yakni: inovasi produknya yakni Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA; inovasi prosesnya yakni mengirimkan persyaratan berupa foto; inovasi metodenya yakni sebelumnya pelayanan dilakukan offline sekarang online; inovasi strategi dan kebijakannya yakni dengan memperhatikan peluang yang ada di masyarakat dengan masifnya perkembangan internet, smartphone, dan Whatsapp (WA); dan inovasi sistemnya yakni menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Kemudian untuk pelaksanaannya sudah sejalan dengan teori pelaksanaan inovasi yang dikemukakan oleh Rogers (2003) sebagai berikut: keuntungannya yakni menghilangkan praktik calo; kesesuainnya yakni dalam melakukan pelayananan tidak membedakan masyarakat dan memiliki skor IKM sebesar 90,91; Kerumitan dari inovasi ini tidak ditemukan dan pegawai terampil; dapat diuji yakni sudah diuji cobakan kepada masyarakat dan mendapat respon yang baik; dapat diamati yakni dengan adanya berita acara pelayanan setiap harinya. Begitupun dengan hasil analisis pelaksanaannya juga sudah mewujudkan good governance, good governance sendiri adalah pelakksanaan pemerintah yang baik, pelaksanaan yang baik ketika sebuah instansi dapat melakukan suatu pelayanan dan memenuhi prinsip-prinsip good governance yakni partisipasi, aturan hukum, transparansi, konsensus, daya tanggap, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis. Faktor pendukung yang ditemui yakni adanya kepemimpinan yang mendukung inovasi, pegawai yang terlatih dan terdidik, dan terdapat pengukuran kinerja, sedangkan faktor penghambatnya yakni masyarakat yang “gaptek”, pemadaman listrik oleh PLN, adanya ketidaksesuaian antar dokumen. Saran yang dapat disampaikan yakni adanya petugas khusus yang memandu masyarakat “gaptek”, menyediakan genset yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, verifikasi dokumen secara berkala.

Erwing Wahyu Millensyah, Program Magister Administrasi Publik. Departement Administrative Science. Brawijaya University Malang. Innovation in Population Administration Service in Achieving Good Governance (A Study about Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil of Magetan Regency). Supervisor: Dr. Endah Setyowati, S.Sos., M.Si; Co-supervisor: Dr. Siti Rochmah, M.Si

Government has an obligation to provide good public services to the community, including services related to population administration as stated in Undang-undang number 24 of 2013, which aims to provide protection and recognition of the determination of personal status and legal status of Indonesian citizens. With the advancement of technology in communication and information, such as the present time, good governance has become a demand and a necessity in the governance process. In order to achieve this, government agencies need to innovate public services to solve long-standing problems. These problems include service queue congestion, rampant corruption practices, and ineffective and inefficient services. In response to these issues, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of Magetan Regency has implemented a public service innovation called "Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA" which is a form of e-government as it utilizes information and communication technology (ICT) and the internet to provide online services.
The Thesis titled "Innovation in Population Administration Service in Achieving Good Governance (A Study about Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil of Magetan Regency)" has the following objectives: to describe and analyze the Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA as a public service innovation at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of Magetan Regency; to describe and analyze the innovation of the Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA in achieving good governance at the Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil of Magetan Regency; to describe and analyze the supporting and inhibiting factors of the Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA in achieving good governance at Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of Magetan Regency. The literature review used in this research includes theories of Public Administration, Public Service, Public Sector Innovation, Good Governance, and Electronic Government (E-Government).
The research method used is qualitative with a case study approach. Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis. The data validity in this research is ensured through source triangulation. The data analysis process follows the qualitative data analysis techniques proposed by Miles, Huberman, and Saldana (2014) which include data condensation, data display, conclusion drawing, and verification.
The results of this research show that the Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA can be considered an innovation based on the typology of innovation according to Albury (2003), which includes the innovation of the product, namely the Pelayanan Administrasi Kependudukan Tutul WA; the innovation of the process, namely submitting requirements in the form of photos; the innovation of the method, which involves shifting from offline to online services; the innovation of strategy and policy, which considers the opportunities provided by the widespread development of the internet, smartphones, and WhatsApp (WA); and the innovation of the system, which utilizes the Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). The implementation of the service aligns with the theory of innovation implementation proposed by Rogers (2003), which includes its benefits, such as eliminating brokers; its compatibility, as it provides equal service to all citizens and has an IKM score of 90,91; its complexity, which was not found to be significant, and skilled employees; its trialability, as it has been tested on the community and received positive responses; and its observability, with daily service reports available. Furthermore, the analysis also indicates that the implementation has achieved good governance. Good governance is the implementation of effective government, where an institution is able to provide services and adhere to the principles of good governance, namely participation, rule of law, transparency, consensus, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. The driving factors include supportive leadership, trained and educated employees, and performance measurement, while the inhibiting factors include the technological gap among the community, power outages by the national power company, and document inconsistencies. Recommendations include providing specialized personnel to assist technologically challenged individuals, providing adequate power backup systems for the Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil of Magetan Regency, and conducting regular document verification.

Ketersediaan

2023154 TES 352.63 MIL i 2023 k.1 Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 352.63 MIL i 2023
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023
Deskripsi Fisik: xvii, 192 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 352.63
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Good Governance
Pelayanan publik
TESIS
E-Government
inovasi publik
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Erwing Wahyu Millensyah

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar