Texts

Pengaruh Variabel Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program kartu Kredit Pemerintah: Studi pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Di Indonesia

---

IMA PUTRI BRUNEY, Program Magister Ilmu Administrasi Publik,
Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Brawijaya Malang, “Pengaruh Variabel
Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu Kredit
Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Badan Pusat Statistik di Indonesia)”; Komisi
Pembimbing, Ketua: Dr. Lely Indah Mindarti,M.Si, Anggota: Dr. Endah Setyowati,
S.Sos, M.Si.
Kebijakan publik berkaitan erat dengan tujuan negara, yaitu untuk
mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut di antaranya Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 45 Tahun 2013 mengenai tata cara pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara. PP tersebut kemudian diubah dengan
diterbitkannya PP nomor 50 tahun 2018. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 66
ayat (5) PP nomor 50 Tahun 2018, pemerintah memandang perlu menerbitkan
Peraturan Kementerian Keuangan nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). KKP adalah
sarana pembayaran atas beban APBN dengan memanfaatkan kartu yang dapat
digunakan untuk belanja barang, belanja modal, dan belanja perjalanan dinas.
Implementasi program KKP pada satuan kerja di Badan Pusat Statistik
(BPS) belum berjalan dengan optimal. Belum semua satuan kerja pada BPS yang
telah memiliki Uang Persediaan (UP) KKP menggunakan KKP untuk belanja atas
beban APBN. Pada tahun 2022 hanya sebanyak 34,32 satuan kerja yang telah
mengimplementasikan program KKP. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara rencana dengan yang senyatanya dicapai (implementation gap), sehingga
perlu diteliti atas aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi
(Edward III, 1980; Van Meter & Van Horn, 1975, Mazmanian Sabatier, 1980)
terhadap pengaruhnya pada efektivitas implementasi program KKP. Adapun
tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, menguji dan menjelaskan pengaruh
komunikasi terhadap efektivitas pelaksanaan program KKP pada pada satker BPS
di Indonesia; kedua, menguji dan menjelaskan pengaruh sumberdaya terhadap
efektivitas pelaksanaan program KKP pada satker BPS di Indonesia; ketiga,
menguji dan menjelaskan pengaruh disposisi terhadap efektivitas pelaksanaan
program KKP pada pada satker BPS di Indonesia; keempat, menguji dan
menjelaskan pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pelaksanaan
program KKP pada pada satker BPS di Indonesia; dan kelima, menguji dan
menjelaskan pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi
secara simultan terhadap efektivitas pelaksanaan program KKP pada pada satker
BPS di Indonesia.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
deskriptif yang bermaksud mendeskripsikan kemudian menjelaskan tujuan
penelitian. Responden adalah satuan kerja pengguna KKP tahun 2019 sampai
dengan 2022 di BPS sebanyak 246 satuan kerja. Data yang digunakan berupa
data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan data sekunder yang berupa data
realisasi UP/ PTUP KKP dan studi kepustakaan untuk melengkapi analisis data
dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi
linier berganda, dan hipotesis diuji dengan melakukan uji t dan Uji F.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi, sumberdaya,
disposisi dan struktur birokrasi baik secara parsial maupun secara simultan,xi
berpengaruh signifikan terhadap efektivitas implementasi program KKP. Adapun
besarnya pengaruh keempat variabel tersebut secara bersama-sama terhadap
efektivitas implementasi program KKP adalah sebesar 63,4%. Sementara itu,
diantara keempat variabel tersebut, yang paling berpengaruh terhadap efektivitas
implementasi program KKP adalah disposisi, dengan koefisien regresi sebesar
0,538, hal ini berarti setiap penambahan 1% nilai disposisi, maka nilai efektivitas
bertambah sebesar 0,538. Hal ini didukung oleh Implementator KKP satuan kerja
yang memiliki kemauan, keinginan dan kecenderungan untuk menggunakan KKP,
juga memiliki komitmen yang kuat terhadap program KKP, satuan kerja juga
menjadikan KKP sebagai prioritas. Diurutan kedua terdapat variabel komunikasi
dengan nilai koefisien regresi sebesar sebesar 0,452, hal ini berarti setiap
penambahan 1% nilai komunikasi, maka nilai efektivitas bertambah sebesar 0,452.
Diurutan ketiga adalah variabel struktur birokrasi dengan nilai koefisien regresi
sebesar 0,243, hal ini berarti setiap penambahan 1% nilai struktur birokrasi, maka
nilai efektivitas bertambah sebesar 0,243. Diurutan terakhir adalah variabel
sumberdaya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,205, hal ini berarti setiap
penambahan 1% nilai sumberdaya, maka nilai efektivitas bertambah sebesar
0,205. Besarnya pengaruh variabel sumberdaya ini paling kecil diantara variabel
independen lainnya, hal ini disebabkan karena kurangnya sumberdaya peralatan
berupa mesin Electronic Data Capture (EDC), terutama di daerah.
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi,
sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi masih dapat lebih ditingkatkan lagi
dalam rangka peningkatan efektivitas implementasi program KKP. Sumberdaya
dinilai sebagai variabel yang paling membutuhkan penyempurnaan dengan lebih
berfokus pada sumberdaya peralatan. Sedangkan disposisi merupakan variabel
dengan tingkat kontribusi paling besar sehingga membutuhkan perhatian lebih
pada pelaksanaan program KKP.


IMA PUTRI BRUNEY, Masters Program in Public Administration,
Specialization in Public Policy, Universitas Brawijaya Malang, "The Influence of
Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure on the
Effectiveness of Government Credit Card Program Implementation (Study on Work
Units of the BPS - Statistics Indonesia)"; Advisory Commission, Chairman: Dr. Lely
Indah Mindarti, M.Si, Members: Dr. Endah Setyowati, S.Sos, M.Sc.
Public policy is closely related to the goals of the state, namely to create a
just and prosperous society. Policies made by the government to realize this
include Government Regulation (PP) Number 45 of 2013 concerning procedures
for implementing the state revenue and expenditure budget. The PP was then
amended with the issuance of PP number 50 of 2018. To implement the provisions
of article 66 paragraph (5) PP number 50 of 2018, the government deems it
necessary to issue a Ministry of Finance Regulation number 196/PMK.05/2018
concerning Procedures for Payment and Use of Credit Cards Government (KKP).
KKP is a means of payment at the expense of the State Budget by utilizing a card
that can be used for goods expenditure, capital expenditure, and official travel
expenditure.
The implementation of the KKP program in work units at BPS has not run
optimally. Not yet all work units at BPS who already have KKP Money Supply (UP)
use KKP for spending at the expense of the APBN. In 2022 only 34.32 work units
that have implemented the KKP program. It’s shows that there is a gap between
the plan and what is actually achieved (implementation gap), so it is necessary to
examine the aspects of communication, resources, disposition and bureaucratic
structure (Edward III, 1980; Van Meter & Van Horn, 1975, Mazmanian Sabatier,
1980) on their influence on the effectiveness of KKP program implementation. The
aims of this study are: first, to examine and explain the effect of communication on
the effectiveness of the implementation of the KKP program in BPS work units in
Indonesia; second, test and explain the influence of resources on the effectiveness
of the implementation of the KKP program in BPS work units in Indonesia; third,
examining and explaining the influence of dispositions on the effectiveness of the
implementation of the KKP program in BPS work units in Indonesia; fourth,
examining and explaining the influence of the bureaucratic structure on the
effectiveness of the implementation of the KKP program in BPS work units in
Indonesia; and fifth, examine and explain the effect of communication, resources,
disposition and bureaucratic structure simultaneously on the effectiveness of the
implementation of the KKP program in BPS work units in Indonesia.
The research method uses a quantitative approach with a descriptive
method which intends to describe and then explain the objectives of research.
Respondents are working units of KKP users from 2019 to 2022 at BPS with a total
of 246 work units. The data used is in the form of primary data obtained through
questionnaires and secondary data in the form of UP/PTUP KKP realization dataxiii
and literature studies to complete the data analysis in this study. The collected data
were analyzed using multiple linear regression analysis, and the hypothesis was
tested by conducting the t test and F test.
The results of this study indicate that communication, resources, disposition
and bureaucratic structure either partially or simultaneously have a significant
effect on the effectiveness of the KKP program implementation. The magnitude of
the influence of these four variables together on the effectiveness of the
implementation of the KKP program is 63.4%. Meanwhile, among the four
variables, the most influential on the effectiveness of the implementation of the
KKP program is disposition, with a regression coefficient of 0.538, this means that
for every 1% addition to the disposition value, the effectiveness value increases by
0.538. This is supported by work unit KKP implementers who have the will, desire
and inclination to use KKP, also have a strong commitment to the KKP program,
work units also make KKP a priority. In second place there is a communication
variable with a regression coefficient value ofof 0.452, this means that for every
1% addition of communication value, the effectiveness value increases by 0.452.
In third place is the bureaucratic structure variable with a regression coefficient
value of 0.243, this means that for every 1% addition of the bureaucratic structure
value, the effectiveness value increases by 0.243. In the last order is the resource
variable with a regression coefficient value of 0.205, this means that for every 1%
addition of the resource value, the effectiveness value increases by 0.205. The
magnitude of the influence of this resource variable is the smallest among the other
independent variables, this is due to the lack of equipment resources in the form
of machines Electronic Data Capture (EDC), especially in the area.
From the results of this study, it can be concluded that communication,
resources, disposition and bureaucratic structure can still be further improved in
order to increase the effectiveness of the implementation of the KKP program.
Resources are considered as the variable most in need of improvement by
focusing more on equipment resources. While disposition is the variable with the
highest contribution level, it requires more attention to the implementation of the
KKP program.

---

Ketersediaan

2023132

TES 325.10 BRU p 2023 k.1

Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial)

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

TES 325.10 BRU p 2023

Penerbit

Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023

Deskripsi Fisik

xxii, 259 halaman; ILUS: 29,5 cm.

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

325.10

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TESIS
Badan Pusat Statistik
efektivitas implementasi
Kartu Kredit Pemerintah

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Ima Putri Bruney

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar