Proses Formulasi Kebijakan PEmbangunan Di Kabuoaten Sumba Barat Daya dengan Menggunakan Analisis Forecasting Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Proses Formulasi Kebijakan PEmbangunan Di Kabuoaten Sumba Barat Daya dengan Menggunakan Analisis Forecasting Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia

Mema, Kornelis Bali - Nama Orang;

Kornelis Bali Mema, Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Proses Formulasi Kebijakan
Pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dengan Menggunakan
Analisis Forecasting Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan
Indeks Pembangunan Manusia. Ketua Komisi Pembimbing: Dr. Suryadi,
MS. Anggota Komisi Pembimbing: Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff.,
Ph.D.
Persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Sumba Barat Daya saat ini
adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya angka kemiskinan dan
rendahnya IPM jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional.
Penulisan tesis dengan judul “Proses Formulasi Kebijakan Pembangunan di
Kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan Analisis Forecasting
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia”
merupakan kajian khusus untuk menganalisis proses formulasi kebijakan
pembangunan dengan menggunakan analisis forecasting pertumbuhan ekonomi,
tingkat kemiskinan dan tingkat IPM. Rumusan masalah dalam penelitian ini:
Bagaimana analisis forecasting dalam proses formulasi kebijakan pembangunan
di kabupaten Sumba Barat Daya?; Bagaimana kebijakan pembangunan ekonomi
di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting pertumbuhan
ekonomi?; Bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Sumba Barat Daya dengan menggunakan forecasting tingkat kemiskinan?;
Bagaimana kebijakan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Sumba Barat
Daya dengan menggunakanan forecasting IPM. Tujuan penelitian ini: Untuk
mengetahui analisis forecasting proses formulasi kebijakan pembangunan di
Kabupaten Sumba Barat Daya; Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan
pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya dengan menggunakan
forecasting pertumbuhan ekonomi; untuk mengetahui dan menganalisis
kebijakan pembangunan ekonomi di kabupaten Sumba Barat Daya dengan
menggunakan forecasting pertumbuhan ekonomi; Untuk mengetahui dan
menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sumba Barat
Daya dengan menggunakan forecasting tingkat kemiskinan; Untuk mengetahui
dan menganalisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Sumba
Barat Daya dengan menggunakan forecasting tingkat IPM. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode campuran (mixed method) dengan teknik
pengumpulan data dari wawancara dan studi dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama ini penyusunan program
pembangunan belum menggunakan analisis forecasting. Penyusunan program
pembangunan berdasarkan pada analisis permasalahan dan isu strategis, visi,
misi kepala daerah dan arah pembangunan nasional maupun provinsi. Dokumen
perencanaan pada umumnya merupakan pengulangan dari beberapa program
kegiatan periode sebelumnya. Faktor penghambat belum diterapkan analisis
forecasting dalam proses formulasi kebijakan pembangunan di Kabupaten
Sumba Barat Daya adalah: pertama, kekurangan sumber daya manusia yang
memahami metode perencanaan dengan analisis forecasting. Kedua,
kepentingan politik yang tidak sejalan dengan persoalan pembangunan. Ketiga,
ix
regulasi yang membatasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi terhadap
program kegiatan agar sesuai dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.
Setelah peneliti melakukan forecasting terhadap kebijakan pembangunan
ekonomi, tingkat kemiskinan, dan IPM diperoleh model univariate time serieas
AR (1) lag tiga tahun yang digunakan untuk meramalkan tiga aspek kebijakan
pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya periode 2022-2026. Analisis ini
menunjukkan bahwa Jika kebijakan pembangunan ekonomi, pengentasan
kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan saat ini masih
dipertahankan, maka pertumbuhan ekonomi, IPM pada lima tahun yang akan
datang akan fluktuatif dan cenderung menurun, sedangkan tingkat kemiskinan
akan fluktuatif dan cenderung meningkat. Oleh karena itu perlu ada intervensi
atau inovasi terhadap program-progam pembangunan ekonomi, penanggulangan
kemiskinan dan peningkatan IPM yang dijalankan saat ini.
Dari hasil studi ini terdapat beberapa rekomendasi, yaitu: pertama,
diperlukan sebuah regulasi yang mengatur tentang penerapan metode
forecasting dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik jangka pendek,
jangka menengah maupun jangka panjang. BAPPENAS sebagai koordinator
pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran perlu menyusun
petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis tentang penerapan metode
forecasting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan baik di pusat
maupun daerah. kedua, perlu ada evaluasi terhadap Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889/2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi
pemutakhiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (PPKD), sebab dengan regulasi ini telah
menyebabkan perangkat daerah sulit untuk melakukan inovasi terhadap
program/kegiatan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Ketiga, penerapan
forecasting tidak hanya sebatas pada aspek kebijakan yang berkaitan dengan
pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan IPM
namun pada aspek-aspek lain juga dapat dilakukan analisis forecasting sehingga
dapat menghasilkan kebijakan pembangunan yang visioner. keempat, penerapan
forecasting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sebaiknya
dilakukan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), sebab RPJPD merupakan suatu dokumen yang berisi visi, misi dan
arah pembangunan daerah yang merupakan pedoman pemerintah daerah dan
masyarakarat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama 20 (dua
puluh) tahun dan juga merupakan acuan dan pedoman bagi Bupati dan Wakil
Bupati dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar
dalam penyusun RPJMD lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kornelis Bali Mema, Public Administration Masters Program, Faculty of
Administrative Sciences, Brawijaya University, Development Policy Formulation
Process in Southwest Sumba Regency Using Forecasting Analysis of Economic
Growth, Poverty Level, and Human Development Index. Chairman of the
Advisory Commission: Dr. Suryadi, MS. Advisory Commission Members: Fadillah
Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D.
The problems currently faced by Southwest Sumba Regency are low
economic growth, high poverty rates, and low HDI when compared to provincial
and national averages. Writing a thesis with the title "Development Policy
Formulation Process in Southwest Sumba Regency using Forecasting Analysis
of Economic Growth, Poverty Rate, and Human Development Index" is a special
study to analyze the process of development policy formulation using forecasting
analysis of economic growth, poverty rate, and HDI level. The formulation of the
problem in this study: How is forecasting analysis in the process of formulating
development policies in the Southwest Sumba district?; What are the economic
development policies in Southwest Sumba district using economic growth
forecasting?; How is the poverty alleviation policy in Southwest Sumba Regency
using poverty rate forecasting?; How is the policy of community empowerment in
Southwest Sumba district using HDI forecasting? The purpose of this study: To
determine the forecasting analysis of the development policy formulation process
in Southwest Sumba Regency; To find out and analyze economic development
policies in Southwest Sumba district by using economic growth forecasting; to
find out and analyze economic development policies in Southwest Sumba district
by using economic growth forecasting; To find out and analyze poverty alleviation
policies in Southwest Sumba Regency by using poverty rate forecasting; To find
out and analyze community empowerment policies in Southwest Sumba district
by using HDI level forecasting. The research method used is a mixed method
with data collection techniques from interviews and documentation studies.
The results of this study indicate that so far the preparation of
development programs has not used forecasting analysis. The preparation of
development programs is based on an analysis of strategic problems and issues,
the vision, the mission of regional heads, and the direction of national and
provincial development. Planning documents are generally a repetition of several
activity programs of the previous period. The inhibiting factors that have not
applied forecasting analysis in the process of formulating development policies in
Southwest Sumba Regency are: first, the lack of human resources who
understand planning methods with forecasting analysis. Second, political
interests that are not in line with development issues. Third, regulations limit
regional apparatus to innovate program activities to suit the problems to be
solved.
xi
After the researchers carried out forecasting of economic development
policies, poverty rates, and HDI, a three-year univariate time series AR (1) lag
model was obtained which was used to predict three aspects of development
policies in Southwest Sumba Regency for the 2022-2026 period. This analysis
shows that if current policies on economic development, poverty alleviation, and
community empowerment are maintained, then economic growth, and HDI in the
next five years will fluctuate and tend to decrease, while the poverty rate will
fluctuate and tend to increase. Therefore there is a need for intervention or
innovation in current economic development, poverty alleviation, and HDI
improvement programs.
From the results of this study, there are several recommendations,
namely: first, a regulation is needed that regulates the application of forecasting
methods in the preparation of development plans, both short-term, medium-term,
and long-term. BAPPENAS as the coordinator of the implementation of planning
and budgeting policies needs to prepare implementation guidelines and technical
instructions regarding the application of the forecasting method in the process of
preparing development plans both at the central and regional levels. second,
there needs to be an evaluation of the Regulation of the Minister of Home Affairs
Number 90 of 2019 regarding the classification, codification, and nomenclature of
development planning and regional finance and the Regulation of the Minister of
Home Affairs Number 050-5889/2021 regarding the results of verification,
validation, and inventory of updates, classification, codification and nomenclature
Regional Development and Financial Planning (RDFP), because this regulation
has made it difficult for regional apparatus to innovate programs/activities in
preparing planning documents. Third, the application of forecasting is not only
limited to policy aspects related to economic growth, poverty alleviation, and HDI
improvement but forecasting analysis can also be carried out in other aspects to
produce visionary development policies. fourth, the application of forecasting in
the process of preparing planning documents should be carried out during the
preparation of the Regional Long-Term Development Plan (RLTDP) and the
Regional Medium-Term Development Plan (RMTDP), because the RLTDP is a
document that contains the vision, mission, and direction of regional development
which is a government guideline. region and the community in implementing
regional development for 20 (twenty) years and also serve as a reference and
guideline for the Regent and Deputy Regent in formulating the vision, mission,
and priority programs that will become the basis for preparing the five-year
RMTDP and Regional Government Work Plans (RGWP).

Ketersediaan

2023106 TES 320.6 MEM p 2023 k.1 Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 320.6 MEM p 2023
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023
Deskripsi Fisik: xxi, 213 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 320.6
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: Kemiskinan
TESIS
Pertumbuhan Ekonomi
Formulasi Kebijakan
Forecasting
IPM
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Kornelis Bali Mema

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar