Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Di Biro Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur

Mudak, Saul Davi - Nama Orang;

Saul Davi Mudak, Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang “Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur”. Dosen Pembimbing: Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA dan Dr. Niken Lastiti V.A, SAP, MAP.

Pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian bangsa. Secara teknis operasional kegiatan pengadaan barang/jasa tentunya membutuhkan tata kelola yang baik, professional, transparan dan akuntabel dari masing-masing instansi pemerintah pengelola keuangan negara. Salah satu organisasi pemerintah yang terkait erat dengan hal tersebut adalah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sejak akhir tahun 2016 telah membentuk UKPBJ secara permanen dan mandiri dengan nama Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai pusat keunggulan, Biro Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sangat bergantung kapada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya.
Untuk meningkatkan kinerja Biro Pengadaan Barang/Jasa agar efektif, efisien dan responsif maka pengembangan kapasitas SDM menjadi pilihan strategi yang tepat untuk diterapkan. Sehubungan dengan hal itu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terjadi di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Didalam analisis menggunakan teori pengembangan kapasitas dan manajemen SDM dengan berfokus pada aspek Pengadaan SDM, Pengembangan SDM?Kompetensi, Penghargaan, dan Perlindungan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat yan terjadi dalam upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian berada di Kota Kupang ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Situs penelitiannya pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga merupakan UKPBJ di lingkup Pemerintah Provinsi NTT. Untuk data penelitian ini dikumpulkan penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Adapun instrument penelitian yang digunakan adalah penulis sendiri dan beberapa media penunjang lainnya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan namun belum berjalan dengan baik. Proses pengembangan kapasitas SDM pada kegiatan pengadaan SDM/pegawai telah dilakukan upaya penentuan kebutuhan tenaga teknis/ahli, rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai pada tempat atau jabatan yang sesuai. Pada tahap seleksi masih ditemukan belum obyektif dalam penilainnya dan tidak ada kesempatan bagi pegawai yang tidak lulus untuk memberikan keberatan terhadap proses seleksi yang telah dilakukan. Para pegawai yang telah diterima ditingkatkan kompetensinya dengan kegiatan pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan. Pelaksanaan kegiatan ini belum terencana dan terfasilitasi secara sinergis dengan beberapa instansi terkait lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun lainnya. Untuk memelihara keberadaan pegawai dilakukan juga kegiatan yang terkait dengan penghargaan berupa pemberian gaji/upah, insentif/honor, promosi dan mutasi yang diterapkan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan hukuman bagi pegawai yang diketahui melanggar aturan. Aspek terakhir dalam proses pengembangan kapasitas SDM yang ditemukan dan belum terlaksana dengan optimal terkait dengan kegiatan perlindungan terhadap kondisi psikis/mental para aparat pemerintah dari intervensi dan juga belum tersedianya pendampingan/advokasi hukum bagi para pelaku pengadaan dalam pelaksanaan tugas. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam upaya pengembangan kapasitas SDM di Biro Pengadaan Barang/Jasa secara internal karena masih kurangnya kemauan individu, kepemimpinan kurang responsif, dan kurangnya sumber daya dan kecilnya alokasi anggaran. Sedangkan secara eksternal faktor penghambatnya karena adanya intervensi politik dan kebijakan yang kurang mendukung, lemahnya koordinasi, dan kurangnya perlindungan hukum bagi aparat pemerintah pelaku pengadaan.

Saul Davi Mudak, Master of Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, University of Brawijaya Malang "Development of Human Resources (HR) Capacity at the Bureau of Procurement of Goods/Services Procurement of the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province". Advisor: Firda Hidayati, S.Sos, MPA, DPA and Dr. Niken Lastiti V.A, SAP, MAP.

Procurement of government goods/services has an important role in development to improve public services and develop the nation's economy. Technically, the operation of goods/services procurement activities certainly requires good, professional, transparent and accountable governance from each government agency that manages state finances. One government organization that is closely related to this is the Goods/Services Procurement Work Unit (UKPBJ). For the Provincial Government of East Nusa Tenggara, since the end of 2016, it has formed UKPBJ permanently and independently under the name of the Bureau of Procurement of Goods/Services of the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province. As a center of excellence, the Goods/Services Procurement Bureau (UKPBJ) in carrying out its main tasks and functions is very dependent on the capacity of its human resources (HR).
To improve the performance of the Bureau of Procurement of Goods/Services to be effective, efficient and responsive, HR capacity development is the right choice of strategy to implement. In this regard, this study aims to examine efforts to develop the capacity of human resources (HR) that occur at the Bureau of Procurement of Goods/Services at the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province. In the analysis using the theory of capacity building and HR management by focusing on aspects of HR Procurement, HR Development? Competence, Rewards, and Protection. This study also aims to identify and describe the inhibiting factors that occur in efforts to develop the capacity of human resources (HR) at the Bureau of Procurement of Goods/Services at the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province.
The method used in this research is to use a descriptive qualitative approach with the research location being in Kupang City, the capital of East Nusa Tenggara Province (NTT). The research site is at the Bureau of Procurement of Goods/Services at the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province which is also UKPBJ within the scope of the NTT Provincial Government. For this research data the author collected using interview techniques, observation and documentation with the technique of determining informants using purposive sampling. The research instrument used was the author himself and several other supporting media.
The results of the study show that efforts to develop the capacity of human resources (HR) at the Bureau of Procurement of Goods/Services at the Regional Secretariat of East Nusa Tenggara Province have been carried out but have not gone well. The process of developing HR capacity in HR/staff procurement activities has made efforts to determine the need for technical/expert staff, recruitment, selection and placement of employees in appropriate places or positions. At the selection stage it was found that it was not objective in its assessment and there was no opportunity for employees who did not pass to object to the selection process that had been carried out. Employees who have been accepted have their competence increased by HR development activities through training and education. The implementation of this activity has not been planned and facilitated synergistically with several other relevant agencies within the scope of the East Nusa Tenggara Provincial Government and others. To maintain the existence of employees, activities related to rewards are also carried out in the form of salary/wages, incentives/honors, promotions and transfers which are applied as a form of punishment for employees who are found to have violated the rules. The last aspect in the HR capacity development process that was discovered and not implemented optimally is related to activities to protect the psychological/mental conditions of government officials from intervention and also the unavailability of legal assistance/advocacy for procurement actors in carrying out their duties. The factors that become obstacles in efforts to develop HR capacity in the Bureau of Procurement of Goods/Services internally are due to the lack of individual will, unresponsive leadership, and lack of resources and small budget allocations. While externally the inhibiting factors are due to political intervention and unsupportive policies, weak coordination, and lack of legal protection for government officials who are involved in the procurement.

Ketersediaan

202394 TES 331.11 MUD p 203 k.1 Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 331.11 MUD p 2023
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023
Deskripsi Fisik: xvi, 340 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 331.11
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: TESIS
Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kapasitas
pengadaan barang/ jasa Pemerintah
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Saul Davi Mudak

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar