Texts
Analisis Perencanaan Pemanfaatan Lahan Dalam Investasi Sektor Pariwisata: Studi Perencanaan Pemanfaatan Lahan Pemerintah di Kabupaten Kaimana propinsi Papua Barat
Abdullah Remon Sirfefa, 2023, Analisis Perencanaan Pemanfaatan
Lahan pada Investasi Sektor Pariwisata (Studi Analisis Pemenfatan Lahan
Milik Pemerintah di Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat) Program
Studi Magister Administrasi Publik, Peminatan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi Ilmu Pengetahuan, Universitas Brawijaya
Malang, Dosen Pembimbing Program Studi Dr. Ainul Hayat, S.Pd. M.Sc. dan
Fadilah Putra, S.Sos, M.Si, MP.Aff, Ph.D.
Pemanfaatan lahan pemerintah menjadi penting guna meminimalisir
hilangnya aset daerah tersebut. Kondisi ini dimana lahan pemerintah yang tidak
terurus dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dan usaha oleh pihak tidak
bertanggung jawab tanpa ada kontribusi kepada daerah ini. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis guna memberikan
pemahaman tentang kondisi riil lahan milik pemerintah Kabupaten Kaimana,
perencanaan pemanfaatan tanah Pemerintah dan perencanaan strategi
pemanfaatan lahan Pemerintah Kaimana dalam upaya meningkatkan investasi
sektor pariwisata serta dampak investasi lahan pemerintah.
Kondisi riil lahan milik Pemerintah Kaimana terkesan tidak dimanfaatkan
dengan baik dan diterlantarkan sehingga terjadi penyerobotan oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab, menyebabkan lahan pemerintah semakin berkurang.
Penyerobotan lahan ini untuk pembangunan rumah dan usaha pribadinya,
sedangkan lahan kosong lainnya ditumbuhi pepohonan kecil dan semak belukar.
Belum ada perencanaan pemanfaatan terhadap lahan pemerintah oleh organisasi
perangkat daerah (OPD) terkait, Mereka cenderung menunggu perintah dari
pimpinan daerah. Meskipun sudah ada insiatif dari pimpinan daerah untuk
memanfatkan lahan dengan membangun Taman Jokowi Iriana dan Wisata kuliner
namun sebagian besar lahan pemerintah belum dimanfaatkan. Sedangkan
perencanaan strategi pemanfaatan lahan guna meningkatkan investasi sektor
pariwisata dimana belum maksimalnya kerja sama lintas sector antarOPD dalam
manggali dan memanfaatkan potensi daerah berupa asset lahan dan bangunan
milik pemerintah yang terbengkalai, sehingga terkesan masing-masing opd
berjalan sendiri-sendiri. Dampak investasi aset lahan pemerintah yaitu turut
mendorong kemajuan daerah ini, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan
taraf hidup masyarakat Kaimana dan peningkatan PAD.
OPD harus menghilangkan ego sektoral diantara masing-masing. Perlu
ada kerja sama dan koordinasi secara kontinyu dalam melakukan perencanaan dan
pembangunan, demi kemajuan daerah Kaimana. Sesuai dengan amanat UU Otsus
maka pemberdayaan terhadap orang asli Kaimana sesuai dengan kebutuhan dan
potensi daerah melalui BLK. Guna menghindari gesekan maka, perlunya ada
regulasi yang mengikat dalam perekrutan tenaga kerja yang mengutamakan tenaga
kerja lokal atau orang asli kaimana.
Abdullah Remon Sirfefa, 2023, Analysis of Land Use Planning in
Tourism Sector Investment (Study of Analysis of Government-Owned Land
Use Planning in Kaimana Regency, West Papua Province) Master of Public
Administration Study Program, Specialization in Regional Development
Planning, Faculty of Administrative Sciences, University of Brawijaya Malang,
Advisory Lecturer in Study Program Dr. Ainul Hayat, S.Pd. M.Sc. and Fadilah
Putra, S.Sos, M.Si, MP Aff, Ph.D.
Utilization of government land is important in order to minimize the loss
of regional assets. This condition is where government land that is not taken care
of is used for the construction of houses and businesses by irresponsible parties
without any contribution to this area. This study aims to describe, explain, analyze
in order to provide an understanding of the real condition of the land owned by the
Kaimana Regency government, the Government's land use planning and the
Kaimana Government's land use strategy planning in an effort to increase
investment in the tourism sector and the impact of government land investment.
The real condition of the land owned by the Kaimana government is that
it is not being used properly and has been neglected, resulting in grabs by
irresponsible parties, causing the government's land to decrease. This land
grabbing was for the construction of his house and personal business, while other
vacant land was overgrown with small trees and shrubs. There is no planning for
the use of government land by the related regional apparatus organizations (OPD).
They tend to wait for orders from regional leaders. Even though there have been
initiatives from regional leaders to utilize the land by building the Jokowi Iriana
Park and culinary tourism, most of the government's land has not been utilized.
Meanwhile, planning a land use strategy to increase investment in the tourism
sector where cross-sectoral cooperation between OPD is not optimal in exploring
and exploiting regional potential in the form of neglected government-owned land
and building assets, so that it seems that each OPD is running on its own. The
impact of investing in government land assets is to contribute to the progress of
this area, create new jobs, improve the living standard of the Kaimana people and
increase PAD.
OPD must eliminate sectoral egos between each. There needs to be
continuous cooperation and coordination in carrying out planning and
development, for the progress of the Kaimana region. In accordance with the
mandate of the Special Autonomy Law, the empowerment of indigenous Kaimana
people is in accordance with the needs and potential of the region through BLK.
In order to avoid friction, it is necessary to have binding regulations in the
recruitment of workers that prioritize local workers or indigenous people.
202389 | TES 910.2 SIR a 2023 k.1 | Fadel Muhammad Resource Center (Sejarah, Biografi) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain