Penyetaraan Jabatan Pengawas Ke Jabatan Fungsional Di Kabupaten Mimika: Studi Bagian Organisasi Sekretariat daerah

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Texts

Penyetaraan Jabatan Pengawas Ke Jabatan Fungsional Di Kabupaten Mimika: Studi Bagian Organisasi Sekretariat daerah

Tomasouw, Novaly Abby - Nama Orang;

Reformasi birokrasi yang dilakukan bertujuan untuk menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik untuk tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi sebagai salah upaya dalam membangun aparatur negara yang lebih professional, efisien dan efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu area perubahan reformasi birokrasi adalah penataan organisasi melalui penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Penyederhanaan struktur organisasi bertujuan untuk perampingan struktur organisasi sehingga komunikasi lebih efektif sedangkan penyetaraan jabatan ini diyakini dapat mengubah pola pikir ASN yang berorientasi pada jabatan. Kabupaten Mimika melakukan reformasi birokrasi dengan permasalahan pada sumber daya manusia (aparatur sipil negara) di lingkungan pemerintahan baik itu faktor politik dan faktor internal yang terkait kedisiplinan dan persyaratan administrasi baik pendidikan, kualifikasi dan kompetensi mengakibatkan penempatan dan pemberdayaan tenaga ASN tidak berjalan dengan optimal sehingga berdampak pada keberlangsungan pemerintah. Kabupaten Mimika melakukan reformasi birokrasi yaitu melalui penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik.
Penulisan tesis dengan judul “Penyetaraan Jabatan Pengawas Ke Jabatan Fungsional di Kabupaten Mimika (Studi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah)” merupakan kajian reformasi birokrasi melalui proses penyederhanaan birokrasi di Kabupaten Mimika. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : bagaimana reformasi birokrasi melalui penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional di Kabupaten Mimika; Apa Sajakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional di Kabupaten Mimika; Bagaimana dampak yang timbul dari penyetaraan jabatan pada di Kabupaten Mimika terhadap kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua. Tujuan penelitian ini antara lain adalah mendeskripsikan dan menganalisis reformasi birokrasi melalui penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional di Kabupaten Mimika; mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional; mendeskripsikan dan menganalisis dampak yang timbul dari penyetaraan jabatan di Kabupaten Mimika terhadap kebijakan otonomi khusus Provinsi Papua.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Mimika dengan situs penelitian perangkat daerah di Kabupaten Mimika sesuai dengan rekomendasi pemodelan pada kabupaten/kota. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan alat perekam audio. Sedangkan data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diketahui reformasi birokrasi melalui penyederhanaan birokrasi sesuai tahapannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan tahapan pertama penyederhanaan struktur organisasi dengan jumlah struktur organisasi pada instansi jumlah seksi/Sub Bidang 287 menjadi 36 dan Jumlah Sub bagian dari 112 menjadi 48. Pejabat pengawas yang dipertahankan 81 dan yang disederhanakan 318 serta wajib input pada aplikasi SIOLA dan sudah dianalisis oleh gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Tahapan kedua penyetaraan jabatan telah diusulkan sebanyak 318 pejabat pengawas namun masih menunggu surat rekomendasi hasil verifikasi untuk ditetapkan dalam jabatan fungsional dari Kemendagri untuk masuk pada tahapan ketiga yaitu penyusunan sistem kerja. Faktor-faktor pendukung adalah komitmen dari pemerintah daerah baik pemerintah provinsi dan kabupaten dan faktor penghambatnya pada persyaratan administrasi baik pendidikan, kualifikasi dan kompetensi, pola pikir dan budaya kerja ASN yang masih terlibat dalam kepentingan politik dan Tim pelaksana penyetaraan jabatan Kabupaten Mimika. Dampak penyetaraan jabatan terdapat kebijakan OTSUS Papua dilihat dari kewenangan kelembagaan pada daerah untuk perampingan organisasi. Manajemen ASN di mana ASN OAP menjadi prioritas utama dalam pengembangan karier dan kompetensi dan wilayah adat merupakan merupakan kesatuan yang mempersatukan keragaman suku dan kesamaan ciri dan kepemimpinan sehingga tidak akan terjadi konflik antar ASN

The bureaucratic reforms carried out aim to produce changes in a better direction for governance. Bureaucratic reform is one of the efforts to build a more professional, efficient and effective state apparatus in carrying out its duties and functions. One area of change in bureaucratic reform is organizational restructuring through simplification of the organizational structure and equalization of positions. The simplification of the organizational structure aims to streamline the organizational structure so that communication is more effective while equalizing positions is believed to change the position-oriented mindset of ASN. Mimika Regency carried out bureaucratic reform with problems with human resources (state civil servants) in the government environment, both political factors and internal factors related to discipline and administrative requirements, both education, qualifications and competence, resulting in the placement and empowerment of ASN workers not running optimally so that the impact on government continuity. Mimika Regency carried out bureaucratic reform, namely through simplification of the bureaucracy to realize effective and efficient government governance by optimizing the use of an electronic-based government system.
Writing a thesis with the title "Equalization of Supervisory Positions to Functional Positions in Mimika Regency (Study of Regional Secretariat Organizational Section)" is a study of bureaucratic reform through the process of simplifying the bureaucracy in Mimika Regency. The formulation of the problem in this research is: how to reform the bureaucracy through the equalization of supervisory positions to functional positions in Mimika Regency; What are the supporting and inhibiting factors for the implementation of bureaucratic reform through the equalization of supervisory positions to functional positions in Mimika Regency; What is the impact arising from the equalization of positions in Mimika Regency on the special autonomy policy for the Province of Papua. The aims of this study include describing and analyzing bureaucratic reform through the equalization of supervisory positions to functional positions in Mimika Regency; describe and analyze the supporting and inhibiting factors for the implementation of bureaucratic reform through the equalization of supervisory positions to functional positions; describe and analyze the impact arising from equalization of positions in Mimika Regency on the special autonomy policy for Papua Province
The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. The research location was carried out in Mimika Regency with regional apparatus research sites in Mimika Regency in accordance with the recommendations for modeling in districts/cities. Data collection techniques were carried out by means of interviews, observation, documentation and audio recording devices. While the data were analyzed using the SWOT analysis technique.
Based on the results of research and data analysis, it is known that bureaucratic reform through simplification of the bureaucracy according to its stages. The Regional Government of Mimika Regency carried out the first stage of simplification of the organizational structure with the number of organizational structures in agencies from 287 sections/sub-sectors to 36 and the number of sub-sections from 112 to 48. Oversight officers who are maintained are 81 and those who are simplified are 318 and must input the SIOLA application and have analyzed by the governor as the representative of the central government. The second stage of equalization of positions has been proposed as many as 318 supervisory officials but are still waiting for a recommendation letter from the verification results to be assigned a functional position from the Ministry of Home Affairs to enter the third stage, namely the preparation of a work system. Supporting factors are the commitment of the regional government, both provincial and district governments, and the inhibiting factors are the administrative requirements, both education, qualifications and competence, the mindset and work culture of ASN who are still involved in political interests, and the Mimika Regency Equalization Implementation Team. The impact of equalization of positions is in the OTSUS Papua policy seen from the institutional authority in the regions for streamlining the organization. ASN management in which ASN OAP is a top priority in developing careers and competencies and customary territories is a unit that unites ethnic diversity and similarities in characteristics and leadership so that there will be no conflicts between ASNs

Ketersediaan

202336 TES 342.90 TOM p 2023 k.1 Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: TES 342.90 TOM p 2023
Penerbit: Malang : Program Magister Ilmu Administrasi Publik., 2023
Deskripsi Fisik: xviii, 187 halaman; ILUS: 29,5 cm.
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: 342.90
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: TESIS
ASN OAP
penyetaraan jabatan
penyederhanaan struktur organisasi
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: Novaly Abby tomasouw

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar