Texts
PROSES POLITIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR-RI)
demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintah negara tersebut. ada pembagian kekuasaan politik negara yaitu legislative, eksekutif, yudikatif. sejalan dengan itu kehidupan demokrasi ditandai oleh partisipasi masyarakat dalam pemilu yang menghasilkan DPR. sistem multipartai akan menciptakan koalisi partai politik (parpol) di legislatif sebagai pendukung eksekutif. koalisi tebentuk karena adanya satu kesamaan pandangan dalam melaksanakan sistem pemerintahan yang baik dan stabil. koalisi yang terbentuk di Indonesia dimaksudkan untuk mempermudah proses pembahasan dan persetujuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatn Negara Perubahan (APBN-P) menjadi efektif dan efesien. penelitian ini tentang " Proses Politik Dalam Perumusan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Masalah penelitian ini dirumuskan : 1) bagaimanakah proses politk yang terjadi dalam proses penyusunan kebijakan anggaran, khususnya penyusunan kebijakan APBN? 2) bagaimanakah peran dan relasi masing-masing aktor dalam proses penyusunan kebijakan APBN di DPR-RI ? 3) faktor faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam proses penyusunan kebijakan APBN di DPR-RI? teori yang dijadikan acuan adalah teori ekonomi analitis Musgrave (1959), Hans Dieter dan Klingemann (1999) tentang partai politik, dan Wildavsky dan Caiden (2004) yang menghubungkan antara anggaran dengan kebijakan publik. menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif yang digagas oleh Matthew B. Miles (2014)
20191750 | DIS 320.6 SAF p 2019 k.1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain