Texts
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN BERFIKIR SISTEM: Studi Administrasi Publik Kota Malang
Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbgai persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adnya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum kuatnya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masayarakat dalam berpartisipasi. Untuk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun alternatif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memedai dan koprehensif. Penelitian tentang parisipasai masyarakat telah banyak dilakukan oleh pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam karidor disiplin ilmu administrasi publik masih tergolong langka apalagi penelitian menggunakan pendekatan berfikir sistem
20190346 | DIS 320.8 MUL p 2006 K.1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain