Texts
Diskresi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi pada Implementasi Kbeijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang
Kebijakan BPJS-Kesehatan sebagai kebijakan top-down, memposisikan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan, khususnya di Puskesmas Kepanjen Kabupaten Malang. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pola diskresi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan BPJS-Kesehatan di Puskesmas Kepanjen. Diskresi terjadi pada tingkatan manajerial, yaitu perubahan pola komunikasi dan koordinasi oleh KAntor BPJS-Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, dan Puskesmas Kepanjen. Terdapat beberapa langkah yang dapat ditempun untuk mengatasi diskresi tersebut. Pertama dengan perubahan sistem kapitasi; penguatan dan pemusatan database BPJS-Kesehatan; dan adanya peraturan agar puskesmas dapat mengelola anggaran secara mandiri.
20181001 | P 320.6 PRA d 2018 k.1 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain