Texts
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI BAGI GURU DALAM JABATAN : Studi Kasus Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Bima
Kebijakan sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah bagian dari kebijakan pendidikan. Munculnya kebijakan ini didorong oleh upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, baik itu pendidikan yang berada pada Departemen Pendidikan Nasional maupun pendidikan binaan Departemen Agama seperti madrasah atau jenis pendidikan lainnya yang berada dibawah tanggung jawab Departemen Agama.
20163589 | TES 371.12 SAN i 2009 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain