Texts
NEGARA DAN KONFLIK SOSIAL (Studi Tentang Konflik Tapal Batas Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara)
Implementasi kebijakan politik desentralisasi dan otonomi membawa sejumlah implikasi di berbagai daerah, bahkan seringkali memunculkan konflik kepentingan baik antar pemerintah maupun antara rakyat dan negara yang hampir menyentuh segla aspek kehidupan masyarakat, meliputi konflik agraria, sumber daya alam, identitas kelompok, batas wilayah seperti yang terjadi di Maluku Utara.
20163151 | TES 352.13 JAM n 2012 | Fadel Muhammad Resource Center (Ilmu Sosial) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Missing |
Tidak tersedia versi lain